NERACA

Jakarta – Keterlibatan anak usaha Lippo Group melalui PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dalam pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dinilai membantu dalam program sejuta rumah yang di gagas pemerintah. “Peran Lippo Cikarang dalam pembangunan rumah murah sangat bermanfaat bagi masyarakat, meski margin di bisnis ini kecil sehinga tidak menarik bagi lebih banyak pengembang,”kata pengamat properti, F Rach Suherman di Jakarta, baru baru ini.

Menurutnya, Lippo sebagai perusahaan properti dinilai tetap kuat dalam pengembangan bisnisnya, meksi digoyang dari kasus Meikarta. Apalagi, Lippo adalah pioner dalam memperoleh dana murah dalam pengembangan bisnis propetinya melalui REIT sehingga leluasa melakukan ekspansi. Masalahnya, tekanan publik saat ini perlu dikelola dengan komunikasi pemasaran yang tidak biasa. “Mereka sedang mengalami musim gugur tetapi ada musim lain yang akan mampu dilalui,”ujarnya.

Pengalaman Lippo dalam pengembangan kota mandiri, kata Rach Suherman, sudah tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu, pembangunan kota mandiri tidak bisa mundur. Meski beberpa kompetitornya, seperti BSD tidak impresif menciptakan itu sejak dicanangkan pertama kali di tahun 1980an, tetapi enclave-enclave pemukiman, bisnis, pendidikan dan rekreasi telah mengurai gaya megapolitan menjadi cukup tersebar.

Kota mandiri adalah konsekuensi dari kemajuan kota-kota besar Indonesia. Harus didorong. Tetapi seyogyanya tidak mengorbankan lahan produktif. Caranya, pemerintah mendorong perijinan yg berpihak kepada membangun vertikal melalui KLB yang besar (10-17), KDB yang terukur (40-50%) dan parameter yang lebih progresif untuk optimalisasi lahan.

Tahun ini, lanjut F Rach Suherman, bisnis properti tahun ini akan terjadi rebound pasca pilpres April 2019. Namun demikian, tidak akan panjang karena tahun 2021 cenderung mengalami tekanan lagi karena banyak faktor mulai dari suku bunga hingga deregulasi perijinan yang mandeg. Selain itu, tahun ini hingga tahun 2021 akan ditandai dengan jenis-jenis properti yang uptrend (lowrise apartment, permintaan 3-4 kamar, logistic park/gudang mini dan co-working space/virtual office diluar CBD), dan downtrend (townhouse di Jabodetabek, kondotel, office grade C).

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Yoseph Umarhadi mengatakan, pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta sebagai pengembang. Pasalnya, pembangunan rumah murah tidak hanya berbicara bisnis semata tetapi juga nilai tanggung jawab sosial perusahaan.”Rumah murah bagi MBR jadi tanggung jawab juga pengembang agar kesenjangan backlog perumahan bisa tekan,”ujarnya.