NERACA

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda). Adapun dukungan tersebut dengan menerapkan Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.

SP2D Online merupakan suatu layanan yang berfungsi mengintegrasikan data keuangan pemda dengan sistem BNI. Sistem SP2D Online dapat dimanfaatkan khusus untuk pemda yang telah menjalankan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di BNI serta menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) yang dikembangkan oleh BPKP. 

Kerja sama pengembangan Sistem SP2D Online ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) "Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Aplikasi Simda Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah", di Kantor BPKP, Jakarta.

MoU ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dengan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Abia Ullu.

Kehadiran pimpinan Pemda Papua Barat ini dikarenakan implementasi konsep SP2D Online pertama kali akan diterapkan BNI di Provinsi Papua Barat. Adi Sulistyowati, yang akrab disapa Susi, menuturkan SP2D Online menawarkan solusi berupa Cash Management System (CMS). Dengan sistem ini data keuangan pemda dapat diintegrasikan dengan data bank pengelola RKUD.

"SP2D Online memberikan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan transparansi publik melalui sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan, serta memudahkan dalam efisiensi waktu dalam pengelolaan dana termasuk penyaluran kepada pihak ketiga," kata Susi, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, (5/2).

Layanan SP2D Online ini adalah bagian layanan BNI terhadap pemda dalam rangka optimalisasi layanan publik melalui elektronifikasi transaksi keuangan yang dapat memberikan kemudahan bagi pemda untuk mengelola keuangannya. BNI siap mendukung pemda dengan memberikan kemudahan layanan dan solusi transaksi nontunai (cashless) dengan jaringan dan channel BNI.

"Volume transaksi cash management BNI tumbuh 34 persen dari Rp2,137 triliun pada 2017 menjadi Rp2,864 triliun pada Desember 2018. Jumlah transaksinya tumbuh 47,7 persen yaitu dari 78,4 juta transaksi menjadi 115,8 juta transaksi pada Desember 2018," pungkasnya.