Wagub: Pembangunan Desa Kurangi Kesenjangan Wilayah Banten

NERACA

Pandeglang - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy mengatakan Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen dalam percepatan pembangunan desa sesuai RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022, salah satu aspek penting mengurangi kesenjangan antar daerah wilayah di Provinsi Banten.

"Karena itu, diharapkan segenap perangkat desa bersama-sama stakeholder pembangunan desa dapat mengimplementasikan berbagai terobosan dalam percepatan pembangunan desa menuju desa yang maju dan mandiri," kata Andika pada sosialisasi bantuan keuangan Pemprov Banten 2019 kepada pemerintah desa se-Kabupaten Pandeglang di Pandeglang, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut Andika, terdapat sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam RPJMD 2017-2022. Program-program tersebut adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dengan cakupan sasaran yaitu desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa berkembang menjadi desa mandiri.

Berikutnya, kata dia, program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dengan cakupan sasaran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam kategori naik. Program ke tiga adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan cakupan sasaran kerjasama desa yang meningkatkan jumlah desa mandiri.

Andika mengatakan fokus pengembangan wilayah adalah mempercepat dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah. Langkah yang dapat dilakukan, antara lain adalah dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan.

"Juga perlu penguatan konektivitas lokasi perdesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di perdesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat atau pusat-pusat pertumbuhan baru," kata dia.

Selain itu, Andika menambahkan industrialisasi desa perlu didorong untuk mengolah bahan mentah agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru di wilayah perdesaan.”Pengembangan agroindustri perdesaan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian yang akan dilakukan melalui perbaikan teknologi agro industri perdesaan,” ujar dia.

Adapun berkaitan dengan manajamen usaha, kata Andika, penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku atau pengusaha pengolahan dan pemasaran melalui kemitraan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dengan industri pengolahan perlu terus ditingkatkan.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Pandeglang Fery Hasanudin menyoroti persoalan banyaknya aparat desa menghadapi persoalan hukum menyusul dilaksanakannya program bantuan keuangan desa, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.

Menurut dia perlu ada kesamaan komitmen dari semua stakeholder pembangunan di daerah terkait dengan misi memajukan desa."Kades dan aparat desa juga para pendamping dana desa, saya kira kalau sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan, tidak perlu takut," kata kata Fery.

Untuk diketahui, tahun ini Pemprov Banten melalui APBD Banten 2019 menaikkan nilai bantuan keuangan kepada pemerintah desa se-Banten menjadi Rp50 juta per desa, dari sebelumnya Rp30 juta per desa. Ant