Oleh: Sarwani

Bank Dunia tengah mendapatkan sorotan publik terkait sikapnya yang plin plan menanggapi laporan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri yang berjudul Infrastructure Sector Assessment Program yang dibuat pada Juni 2018.

Laporan setebal 344 halaman itu, menurut CNNIndonesia.com, berisi pandangan Bank Dunia terhadap  proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktruktur pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Laporan tersebut dengan gamblang membahas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait infrastruktur mulai tahun 2015.  Lembaga donor tersebut mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN, hingga tarif listrik yang dinilai terlampau murah.

Bank Dunia menilai pembangunan infrastruktur berkualitas rendah, tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang, tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas. “Reputasi proyek di Indonesia berkualitas rendah dan tidak direncanakan dengan baik," tulis laporan Bank Dunia.

Selain itu, pilihan metode pengadaan diputuskan terlalu dini sebelum analisis mendalam. Misalnya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), business to business (B2B), atau lewat pembiayaan publik. Padahal, negara lain mendahulukan proses studi dan analisis bertahap, sebelum akhirnya mengambil keputusan terkait skema pengadaan dan pembiayaan yang tepat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi laporan tersebut, seperti dikutip Tempo.co, mengatakan bahwa kajian Bank Dunia itu dibuat atas permintaan dari pemerintah untuk melihat seluruh aspek infrastruktur. Harus dipahami bahwa Indonesia negara besar dimana gap infrastruktur masih sangat tinggi. Karena itu, prioritas pembangunan infrastruktur menjadi penting.

 "Tapi bagaimana cara pelaksanaannya agar sustainable dan baik, maka mereka membuat berbagai macam assessment mulai dari bagaimana kita merencanakan, kemudian isu yang terkait dengan peranan BUMN dan pembiayaan itu dilakukan," kata Sri Mulyani.

Tidak ada pesan spesifik dari Sri Mulyani atas laporan Bank Dunia tersebut. Namun almamater Menkeu tersebut terkesan panik dan mengeluarkan pernyataan yang plin plan.  Lembaga itu mengklarifikasi bahwa laporan terkait infrastruktur tersebut telah kedaluwarsa dan disebut mal administrasi, sehingga sempat terunggah di situs mereka pada Juni 2018.

Senior Communications Bank Dunia Lestari Boediono, seperti dikutip CNNIndonesia, mengatakan laporan tersebut dibuat pada 2014, sehingga tak lagi dapat digunakan karena tak mencakup reformasi substansial yang telah dikerjakan setelah laporan tersebut ditulis. "Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik," ujarnya dalam keterangan resmi.

Belakangan, Bank Dunia mengakui laporan tersebut, tetapi menyebut bahwa laporan itu belum final. "Artikel-artikel ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul Indonesia Infrastructure Financing Sector Assesment Program (InfraSAP)," tulis Bank Dunia.

Sikap Bank Dunia yang berubah-ubah itu menimbulkan tanda tanya bagi publik, ada apa dengan lembaga tersebut?  Mengapa harus berbohong mengatakan laporan tersebut sudah kedaluwarsa, namun belakang diakui kebenaran laporan tersebut? Menanggapi isi laporan tersebut, apakah rakyat Indonesia senang pujian yang tidak jujur atau kritik yang jujur?

Apakah ada kelompok kepentingan yang mempengaruhi sikap Bank Dunia? Apakah Bank Dunia bisa tetap bersikap professional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik menjelang penyelenggaraan Pilpres 2019 pada 17 April nanti? (www.watyutink.com)