Jabar Gandeng Badan Informasi Geospasial Petakan Kawasan Pertanian

Jabar Gandeng Badan Informasi Geospasial Petakan Kawasan Pertanian

NERACA

Bandung - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan Pemprov Jawa Barat menggandeng Badan Informasi Geospasial (dulu bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal) untuk pemetaan atau sinkronisasi kawasan pertanian terkini.

"Hasil data survei pemerintah pusat terkait kawasan hijau pertanian di Jawa Barat menunjukkan bahwa luas lahan pertanian Jabar telah berubah, tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Sehingga Pemprov Jabar terus mengebut upaya sinkronisasi data dengan peta yang ada, salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Rabu (9/1).

Ditemui seusai memimpin rapat pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), di Gedung Sate Bandung, Rabu, Iwa mengatakan, perubahan luas kawasan pertanian ini harus terus disinkronisasi hingga ke level pedesaan, guna mendapatkan angka yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sesuai dengan adanya data dari pemerintah pusat pada bulan Oktober lalu, ini juga berimplikasi terhadap rencana produksi padi, sehingga hasil dari survei itu disimpulkan ada beberapa yang luas pertanian yang berubah dengan kondisi objektif di lapangan," kata dia.

Ia mengatakan perubahan ini tentu harus diketahui sampai ke level desa."Alhamdulillah, kita sudah kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial yang memang punya tupoksi di situ," ujar dia.

Ia berharap nantinya seluruh data sudah sesuai baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga masyarakat nanti bisa mengetahui harus dimana dia investasi peternakan, pertanian dan sebagainya."Dan ini juga nanti bisa (diakses) secara digital, kita akan upayakan," lanjut dia.

Sementara itu, terkait angka pasti perubahan luas yang dimaksud, Iwa menuturkan bahwa sebagai bentuk kehati-hatian akan adanya kesalahan informasi, pihaknya belum bisa menyebutkan angka perubahan sebelum pendataan rampung. Oleh karenanya, Iwa menugaskan jajarannya untuk mengkoordinir pelaksanaan pemetaan.

"Karena datanya belum secara spesifik muncul, sehingga ini perlu disinkronkan. Kita akan sangat hati-hati setiap ada konversi yang menyebabkan nanti salah informasi teknis. Saya belum bisa menyampaikan karena itu yang membuat perdebatan cukup alot, dan itu memang sangat penting untuk Jawa Barat," kata Iwa. Ant

BERITA TERKAIT

Peduli Sentani Jayapura - Gandeng PMI, Indosat Terjunkan Mobil Klinik

Musibah banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura Papua menjadi duka bagi bangsa ini. Berdasarkan data, Rabu (20/3), korban meningal dunia…

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar NERACA Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melalui…

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pasar Badung Denpasar Menjadi "Smart Heritage Market"

Pasar Badung Denpasar Menjadi "Smart Heritage Market" NERACA Denpasar - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pasar rakyat atau pasar…

Menjelang Pemilu Persediaan Gas LPG 3 KG, BBM dan BBK Aman - Hiswanamigas Sukabumi Bentuk Satgas Khusus

Menjelang Pemilu Persediaan Gas LPG 3 KG, BBM dan BBK Aman Hiswanamigas Sukabumi Bentuk Satgas Khusus NERACA Sukabumi - Himpunan…

Pengelola APBD 600 Miliar Diperebutkan 4 Pejabat Lokal - Lelang Jabatan Kota Depok

Pengelola APBD 600 Miliar Diperebutkan 4 Pejabat Lokal Lelang Jabatan Kota Depok NERACA Depok - ‎Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya…