Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber daya manusia (SDM). Infrastruktur dan SDM harus betul-betul digenjot untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. "Jangan pikir tanpa kerja keras kita bisa menjadi negara maju. Jangan pernah bermimpi kita bisa jadi negara maju, kalau tidak bekerja keras," ujarnya saat menerima peserta Konferensi Mahasiswa Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, akhir pekan lalu.

NERACA

Menurut Presiden, stok infrastruktur Indonesia harus lebih baik untuk bisa bersaing dengan negara lain. Dari data yang dikantunginya, pada 2015 stok infrastruktur di Tanah Air hanya 37%. Karena itu, Jokowi bekerja keras membangun infrastruktur di berbagai daerah. Mulai dari pembangunan jalan, tol, jembatan, bandara, hingga pembangkit listrik. "Nanti kita geser ke pembangunan SDM. Apa yang ingin kita kerjakan untuk ini, mempersiapkan Indonesia di 2045. Jangan sampai kita terjebak sebagai negara dengan pendapatan menengah," ujarnya.

Kepala Negara mengungkapkan, alasan membangun Indonesia Sentris. Sejak menjadi Presiden RI, Jokowi memang mengusung Indonesia Sentris, sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Kalau saya mau hitungan politisi, bangun saja Jawa, karena 60% penduduk Indonesia ada di Jawa. Secara politik suara itu ada di Jawa, dapet saya kalau bangun Jawa terus. Return politiknya ada, return ekonominya juga ada, cepet. Jawa ini sudah hampir siap, tinggal sentuh dikit-dikit. Jalan tolnya rampungkan, airportnya dibenahi, pembangkit listriknya tambah kalau kurang, dikit-dikit saja," ujarnya.

Selain untuk mewujudkan keadilan sosial, pembangunan Indonesia Sentris bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, akan saling mengenal jika infrastruktur di seluruh wilayah sudah tersambung. "Kita harus berpikir persatuan Indonesia," ujarnya.

Khusus tahun depan, Jokowi menginginkan pembangunan SDM dilakukan secara besar-besaran. Salah satu caranya mengirim mahasiswa keluar negeri untuk melanjutkan pendidikan atau melakukan studi banding. "Sebanyak-banyaknya sekolah kan keluar yang berkitan dengan bidang teknologi, dengan revolusi 4.0. Saya lihat anak muda siap untuk ini tapi kita butuh pengetahuan yang detail lagi mengenai ini," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) memiliki program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Ini merupakan bagian dari rencana yang ingin fokus di sektor SDM pada tahun keempat pemerintahan Kabinet Kerja, setelah fokus menggarap infrastruktur.

Program pengembangan SDM ini tentu saja tercermin pula dalam alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) tahun depan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, belanja K/L tercatat mencapai Rp855,4 triliun, salah satunya digunakan untuk investasi di bidang pendidikan.

Khusus dana pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp492,5 triliun pada 2019, nilai itu meningkat 13,2% dari anggaran 2018 senilai Rp457,9 triliun. "Seperti yang saya sampaikan dalam rapat terbatas maupun paripurna, pada 2019 kami akan melakukan pergeseran strategi untuk masuk ke pembangunan SDM secara besar-besaran. Semua menteri harus memasukkan program ini sebanyak-banyaknya di rencana kerja," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, pekan lalu.

Jokowi mengatakan, beberapa program terkait pembinaan SDM di beberapa kementerian harus sudah mulai dilakukan awal tahun depan. Contohnya, program balai latihan di 1.000 pondok pesantren yang rencananya diinisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, dia juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan sertifikasi teknis lebih awal. "Saya juga minta Kementerian Pertanian untuk mengirim beberapa ratus Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk training ke luar negeri. Hubungan Kementan dan Taiwan sudah bagus, di sana sisi pertanian juga cukup bagus," katanya.

Jika program-program ini berjalan cepat, ia berharap pemerintah bisa menetapkan strategi berikutnya kalau ternyata program ini tak sesuai harapan. "Pertengahan tahun akan kami evaluasi mana yang bagus untuk upgrading skill (pembaruan keahlian) dan meningkatkan produktivitas," ujar Jokowi.

Revolusi Industri 4.0

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Dr Bambang Brodjonegoro mengatakan, pelaku usaha dalam negeri kini semakin dengan dengan revolusi industri 4.0. Menurutnya, bentuk revolusi industri ke arah digital ini bernilai seperti dua mata pedang, yakni bisa menjadi keuntungan atau justru sebagai ancaman.

"Ini peluang atau ancaman? Kalau melihatnya sebagai peluang, kita perlu sepakat dengan semua pihak apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kita terganjal karena tidak siap, atau tidak bisa memanfaatkan revolusi industri 4.0," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/12).

Dia memprediksi, akan ada tiga sektor yang bakal menjadi penguasa pasar bila Indonesia berhasil menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi pada 2045 mendatang. "Melihat prospek ke depan, ekonomi Indonesia ketika sudah jadi negara yang high income akan didominasi oleh manufaktur, pertanian dan tourism," ujarnya.

Khusus untuk sektor manufaktur, Bambang memprediksi, akan ada 5 bidang industri yang bisa menjadi pemain utama di pasar dalam negeri. Kelima bidang itu antara lain sektor otomotif, kimia, elektronik, food and beverage (makanan dan minuman), serta tekstil dan busana. "Itu adalah lima sektor yang diharapkan bakal jadi significant player di Indonesia pada industri 4.0. Dengan adanya hilirisasi, maka bisa perkuat nilai tambah lima sektor manufaktur itu," ujarnya.

Selain itu, Bambang mengingatkan sektor wirausaha atau entrepreneurship jadi poin penting yang harus didorong guna mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju 2045.

Dia mengatakan, jumlah wirausahawan baru di Tanah Air kini sudah mulai bermunculan. Namun begitu, dia merasa secara jumlah itu masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan negara maju di luar sana.

"Ada satu komponen utama yang buat Indonesia beda dengan negara maju utama, yaitu entrepreneurship. Memang sekarang kita sudah punya itu, tapi secara jumlah dan kualitas belum sesuai seperti negara maju," ujarnya.

Selain itu, menurut Bambang, sebuah negara maju juga harus memiliki sistem birokrasi yang bagus. Namun, keberadaan wirausahawan penting guna menciptakan sebuah terobosan baru di bidang dunia usaha. "Negara maju jelas birokrasi harus maju, tapi juga harus ada pihak yang menciptakan terobosan. Entrepreneur ini diharapkan bisa menciptakan terobosan," tutur dia.

Dia juga turut mencermati ketiadaan data terkait jumlah pelaku usaha mandiri di level kecil dan menengah. Sebab, menurutnya, data itu penting untuk memantau perkembangan sektor usaha yang dikelolanya. "Kita tidak pernah melakukan observasi soal jumlah UMKM. Jadi kita tidak bisa mengetahui ada berapa banyak UMKM yang naik kelas dan merasakan perubahan status, misal dari statusnya mikro jadi menengah," ujar mantan Dekan FEB-UI itu. bari/mohar/fba