NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan meningkatkan jumlah unit usaha skala menengah yang ada di dalam negeri. Melihat masih rendahnya jumlah unit usaha menengah, dalam kurun waktu lima tahun mendatang Kadin akan berupaya menambah jumlah tersebut menjadi 32.000 unit usaha.

"Saat ini dari sekitar 59 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 16.000 di antaranya yang termasuk di kelompok unit usaha menengah," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM Muhammad Lutfi pada Rapat Kerja Wilayah Tengah Bidang UMKMKop Jawa-Bali dengan tema "Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" di Hotel Alila Solo, disalin dari Antara.

Terkait hal itu, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah, mulai dari mengupayakan kemudahan perizinan kepada UMKM hingga memudahkan akses pendanaan. "Mengenai perizinan ini UMKM harus punya perizinan yang pasti dan jelas, salah satunya dengan OSS (online single submission)," katanya.

Ia mengakui OSS tersebut sejauh ini belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, Kadin akan membantu memberikan masukan kepada pemerintah agar perizinan untuk UMKM menjadi mudah, jelas, dan transparan. "Yang utama adalah memudahkan UMKM bisa tumbuh dari skala mikro ke kecil dan skala kecil ke menengah," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan kepada para pelaku usaha agar mengikuti aturan standardisasi, seperti misalnya untuk industri makanan dan minuman maka harus ada izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. "Sedangkan untuk industri kecil dan menengah harus ada SNI yang menjadi syarat mutlak kompetensi di skala global," katanya.

Sementara mengenai pendanaan, dia mengatakan merupakan hal yang sangat penting mengingat banyaknya tantangan di zaman yang serba baru. "Di zaman baru maka harus diselesaikan dengan hal yang baru juga. Untuk memudahkan akses pendanaan UMKM, kami melihat teknologi finansial cukup berpotensi melakukannya," katanya.

Ia mengakui teknologi finansial menerapkan bunga yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain. "Terkait hal ini kami terbuka oleh terobosan-terobosan. Pada dasarnya kami ingin bunga semurah mungkin dan akses semudah mungkin. Meski demikian, untuk memperoleh tambahan modal, pelaku usaha cenderung memilih yang mudah dapat uang meski bunga tinggi daripada dikatakan bahwa bunga rendah tetapi aksesnya sulit," katanya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan fokus pada upaya peningkatan ekspor untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan, kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi dan Keanggotaan Anindya N. Bakrie.

Ia menuturkan, fokus tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional yang mengambil tema "Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan".

Rapimnas akan dilaksanakan pada 26-28 November 2018 di Kota Solo, Jawa Tengah. "Tema ini juga ditetapkan dengan memperhatikan sepenuhnya dinamika ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini, di mana masih terjadi defisit neraca transaksi berjalan dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di samping perlu terus meningkatkan ekspor dan mendorong pembangunan industri yang berdaya saing," terang Anindya Bakrie Dia menambahkan, Rapimnas Kadin juga akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha, seperti masalah kebijakan DNI sebagai bagian dari paket kebijakan XVI yang saat ini masih menjadi pembahasan.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan pihaknya akan menghimpun berbagai usulan dan masukan dari kalangan pelaku usaha dan asosiasi, utamanya bagi sektor usaha yang masuk ke dalam DNI. Rosan juga memaparkan, kondisi perekonomian dan internasional saat ini dalam kondisi bercampur.

Di satu sisi diwarnai oleh gambaran yang menjanjikan, seperti pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil pada kisaran 5,1-5,2 persen, tingkat inflasi rendah 3,3-3,6 persen, tingkat suku bunga 5 persen, tingkat pertumbuhan investasi tinggi 7,95 persen, tingkat konsumsi yang kuat, dan surplus neraca perdagangan, tetapi di sisi lainnya terdapat gambaran yang masih memerlukan perhatian khusus, seperti defisit neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan industri manufaktur yang belum kuat.

Rosan berharap Rapimnas 2018 yang merupakan Rapimnas ketiga selama kepengurusannya sebagai Ketua Kadin Indonesia masa bakti 2015-2020 itu dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan meningkatkan kontribusi Kadin dalam membangun Indonesia.