Oleh: Ariza Ayu Ramadhani, Staf Sekretariat Jenderal Kemenkeu *)

Pertengahan bulan Juni 2016, sepuluh ekonom pemenang Nobel Prize menulis di The Guardian, salah satu surat kabar terpercaya di Inggris Raya sebagai upaya akhir untuk meyakinkan rakyat Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara bahwa keluar dari Uni Eropa (yang dikenal dengan istilah Brexit) bukanlah pilihan yang bijak. Seminggu kemudian, hari pemungutan suara tiba, dunia dikejutkan dengan keputusan Inggris Raya yang memilih keluar dari Uni Eropa dengan hasil yang cukup signfikan,52% - 48% untuk Vote Leave.

Meski efek jangka panjangnya masih menjadi perdebatan, tetapi dalam jangka pendek efek yang telah terjadi di antaranya adalah: Poundsterling anjlok menuju angka terendah dalam 30 tahun terakhir dan Bank of England harus memangkas bunga simpanan menjadi 0,25% dari 0,5%. Investasi mengalami perlambatan karena investor terkena fenomena rabbit-in-the-headlights yang merupakan istilah untuk meggambarkan ketakutan untuk membuat keputusan. Pelaku ekonomi melihat keputusan keluar Uni Eropa sebagai sumber ketidakpastian atau uncertainty yang selalu menjadi momok pelaku ekonomi tak hanya di Inggris tetapi juga di negara-negara lainnya.

Keputusan ini dipercaya para ahli sebagaimana dirangkum dalam sebuah artikel di the Wall Street Journal sehari setelah hasil Brexit diumumkan sebagai awal dari gelombang ketidakpastian ekonomi dan politik di dunia. Prediksi ini diperkuat dengan pendapat beberapa ekonom Amerika yang menyatakan kekhawatiran atas efek anti-establishment movement yang mungkin akan meningkatkan elektabilitas Donald Trump yang menjadi salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat.

Lalu, tibalah hari pemilihan umum di Amerika Serikat. Seluruh dunia memusatkan perhatian kepada negara adidaya yang memiliki tingkat kedewasaan demokrasi tinggi itu. Donald Trump yang selama masa kampanyenya mengusung tema-tema seperti anti-imigrasi, anti-perdagangan bebas, islamophobia, juga pelecehan terhadap wanita dengan disertai sentimen kemarahan dan kebencian, menjadi Presiden Amerika Serikat terpilih mengalahkan lawannya, Hillary Clinton.

Meskipun terdapat banyak dimensi permasalaan yang menyebabkan kekalahan Clinton, gelombang anti-establishment dipercaya menjadi salah satu alasan utama. Sesaat setelah pidato kemenangan Trump, bursa saham di Amerika berguguran. Kondisi perekonomian global yang masih mengalami perlambatan, salah satunya karena adjustment pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, semakin tak menentu lagi-lagi dikarenakan meningkatnya level ketidakpastian ekonomi. Apakah Trump akan benar-benar membangun dinding di perbatasan Meksiko? Apakah Trump akan menarik partisipasi Amerika Serikat dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) dan menjalankan proteksionisme dalam ekonomi? Kebijakan Trump yang disebut The Economist sebagai a basket of unknowables menjadi sumber ketidakpastian sehingga semua pihak hanya bisa menunggu dan melihat.

Sementara itu, gelombang anti-establishment terus melaju dengan mengusung tema seragam turunan dari nostalgia masa lalu dan keresahan akan globalisasi. Vote Leave yang diprakarsai Nigel Farage dari UK Independent Party memiliki slogan “We want our country back”. Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat mengusung jargon “Make America Great Again”. Lalu, seakan diciptakan oleh brand manager yang sama, Marine Le Pen yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden Perancis di tahun 2017 mengusung slogan “No to Brussels, yes to France”.

Sejak Inggris Raya memutuskan keluar dari Uni Eropa, popularitas Marine Le Pen dari Partai National Front meroket. Le Pen yang seorang populist menjanjikan Frexit Referendum jika ia terpilih menjadi presiden. Probabilitas Le Pen menjadi presiden juga didukung oleh karakteristik warga Perancis yang cenderung menganggap bahwa globalisasi lebih memberikan dampak buruk bagi negaranya dibandingkan dengan warga negara di Eropa lainnya (data dari YouGov/TheEconomist).

Kemungkinan adanya referendum baru untuk keluar dari Uni Eropa setelah Brexit akan menimbulkan gejolak khususnya bagi perekonomian Eropa. Terlebih lagi, referendum dilakukan di Perancis yang melahirkan Jean Monnet dan Robert Schuman dua orang founding fathers Uni Eropa penggagas Schuman Plan yang pada awalnya mengatur tentang joint control dua komoditas industri utama yaitu batu bara dan baja. Dipublikasikannya Schuman Plan pada 5 Mei 1950 kemudian diperingati sebagai hari kelahiran Uni Eropa. Mengingat peran Perancis yang sangat besar dalam sejarah pembentukan Uni Eropa, tidak mengherankan jika banyak pihak memprediksi bahwa keberlangsungan Uni Eropa akan sangat terancam jika Perancis memutuskan keluar.

Lalu, bagaimana dengan negara-negara berkembang? Sebuah artikel tentang politik internasional di The Economist menyatakan bahwa bagi negara-negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi, globalisasi dan perdagangan internasional justru akan mendukung perekonomian negara. Sedangkan bagi negara-negara maju  dengan karakteristik seperti pertumbuhan ekonomi rendah, suku bunga mendekati nol persen, dan ketidaksetaraan yang signifikan berpeluang besar untuk terseret dalam arus anti-establishment ini. Dengan populasi yang menua, warga di negara maju merasa bahwa kehidupan mereka jauh lebih baik di masa lalu dibandingkan dengan masa kini. Sebagian besar dari populasi ini tidak mengenyam pendidikan tersier dan bekerja sebagai blue-collar workers.

Selain tetap mewaspadai meluasnya gerakan ini dan mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin timbul, negara-negara berkembang hanya bisa berharap bahwa di masa yang akan datang, generasi muda (saat ini) yang sebagian besar menyandang gelar dari universitas, memiliki pergaulan internasional, berkomunikasi lewat media sosial hampir tanpa batas, akan mengakhiri sentimen kemarahan dan kebencian yang sekarang begitu populer. (www.kemenkeu.go.id)  *)Tulisan ini adalah pendapat pribadi