NERACA

Jakarta - Pemerintah terus memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya strategis membangun generasi emas 2045. Program nasional ini tidak hanya diperluas cakupannya secara geografis, tetapi juga mendapatkan dukungan anggaran yang besar untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan program MBG kembali dilanjutkan setelah libur Ramadan. Dinas Pendidikan (Disdik) Batam memastikan bahwa pola pelaksanaan tetap sama seperti sebelumnya, dengan target penambahan sekolah penerima manfaat dalam waktu dekat.

“Insya Allah ada penambahan per 21 April 2025. Sekarang sedang dimatangkan dulu untuk SPPG-nya,” ujar Kepala Disdik Batam, Provinsi Riau Tri Wahyu Rubianto.

Saat ini, di Batam tercatat 17.217 siswa dari 23 sekolah telah menerima manfaat MBG, dengan dukungan dari enam dapur produksi yang dikelola pihak swasta. Setiap dapur memiliki kapasitas maksimal hingga 3.500 porsi makanan bergizi per hari.

Perluasan cakupan MBG juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah lainnya. Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin membentuk Kelompok Kerja (Pokja) percepatan MBG.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menjelaskan dibentuknya Pokja MBG oleh Gubernur Ahmad Luthfi sebagai bentuk dukungan Provinsi Jawa Tengah demi kelancaran program tersebut.

“Tim percepatan ini sudah di-ACC dan sudah di-SK- kan oleh Pak Gub, artinya kita mendukung dan kita berharap jalannya program MBG ini lebih masif lagi di Jawa Tengah,” tegasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengapresiasi inisiatif ini karena membantu mempercepat pembangunan infrastruktur, pengendalian bahan baku, dan fasilitasi penyelenggaraan program di daerah.

Di sisi lain, BGN menargetkan penyerapan anggaran MBG hingga Rp1 triliun per hari mulai November 2025.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan," ujar Dadan.

Tahapan ekspansi dilakukan bertahap: pada April 2025 ditargetkan 1.533 SPPG menjangkau 4,59 juta penerima; dan Mei 2025, akan mencapai 1.994 SPPG yang bertahan hingga Juli. Pada September 2025, sebanyak 42 juta penerima akan dijangkau, dan pada Oktober meningkat menjadi 66 juta.

Dadan juga menegaskan, keberhasilan MBG bergantung pada tiga faktor utama: anggaran, SDM, dan infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden. Tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan sudah ancang-ancang Rp100 triliun," tegas Dadan.

SDM disiapkan melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), sementara seluruh infrastruktur pelayanan MBG di daerah hingga kini masih berasal dari 100 persen kemitraan dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sebelumnya, Dadan juga menegaskan pentingnya peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kadin memiliki dua peran utama dalam program ini, yaitu sebagai mitra dalam pembangunan infrastruktur dan dalam pembinaan rantai pasok yang kebutuhannya sangat besar," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Dadan berharap Kadin dapat membantu percepatan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan program ini, selain anggaran dan sumber daya manusia.

Program MBG merupakan strategi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. "Kami berharap pengurus Kadin di seluruh Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program ini agar berjalan lancar," tambah Dadan.

Dadan bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menandatangani Nota Kesepahaman terkait sinergi dalam pemenuhan gizi nasional. Kesepakatan ini mencakup dukungan terhadap pelaksanaan MBG, sosialisasi kepada anggota Kadin, peningkatan kapasitas SDM, serta kerja sama lainnya.

Anindya menekankan bahwa program ini akan membawa manfaat bagi daerah, terutama dalam hilirisasi sektor pangan, seperti produksi cabai, jagung, beras, dan protein hewani. 

Kadin juga berkomitmen membangun 100 dapur SPPG sebelum 17 Agustus 2025, selaras dengan empat inisiatif utama "Quick Win". Dengan meningkatnya jumlah SPPG dari 11 ribu menjadi 30 ribu, ia mendorong keterlibatan pengusaha dalam memasok bahan pangan.