Sebanyak 10 perpustakaan desa dan 5 taman baca masyarakat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima bantuan buku bermutu dari Perpustakaan Nasional dan uang tunai Rp5jt dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Penyerahan bantuan dilakukan di sela-sela rangkaian Rakornas Kemenko PMK di KLU.

Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar dalam siaran persnya di Lombok, Rabu (8/5) mengatakan, keberadaan perpustakaan amat penting dalam membentuk kualitas manusia unggul. Meski di sisi lain, dirinya mengungkapkan keprihatinannya karena masih banyak pihak yang belum paham esensi dari perpustakaan.

Keberadaan perpustakaan terutama di desa jika dimanfaatkan sejatinya benar-benar memberikan kesempatan dan pengalaman masyarakat desa untuk berkembang lewat pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. "Pengetahuan adalah kekuatan yang dahsyat. Pengetahuan yang didapat dari membaca membuat masyarakat literat, kreatif, inovatif dan sejahtera. Dan tidak ada masyarakat maju tanpa budaya baca yang kuat," jelas Adin.

Sebagai informasi, ke-sepuluh dan lima taman baca masyarakat yang mendapat bantuan antara lain Perpustakaan Desa Pacu Membaca, Perpustakaan Desa Malaka, Perpustakaan Desa Santong Mulia, Perpustakaan Bangkit Bersama, Perpustakaan Sama Guna, TBM Nurul Yaqin Sebaro, Klub Baca Perempuan, Anak Bumi Gili Trawangan, Bale Baca Dayang Gunung, dan Kampoeng Literasi.

Secara nasional, KLU masuk ke dalam kategori daerah tertinggal dengan  angka rata-rata kemiskinan diatas 20%. sehingga penguatan literasi masih memerlukan upaya sinergi dan intervensi dari pemerintah pusat. Dari data Kemendes PDTT baru 33.902 desa yang telah memiliki perpustakaan. Sedangkan, 41.363 desa lainnya belum ada perpustakaan. Oleh karena itu, Kemendes PDTT  menyiapkan langkah strategis agar desa-desa lainnya bisa menunjukkan kesetaraan pembangunan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi melalui perpustakaan.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta mengatakan, perpustakaan desa dan taman baca masyarakat kini telah masuk ke dalam komponen indeks desa membangun (IDM). "Jadi, kami merevisi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Di mana ada tambahan penekanan pemanfaatan pendapatan desa (APB desa), yakni pendidikan dan pendidikan kemasyarakatan," terang Ivan.

Bahkan, untuk pendanaan taman baca atau perpustakaan desa, lanjit Ivan, bisa diperoleh melalui APB Desa, hibah, donasi, maupun lembaga swasta. Ivan beralasan ekosistem pendidikan kemasyarakatan sudah pasti membutuhkan TBM, perpustakaan desa, atau nama lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provins NTB, Amir, menyatakan dari 1.144 desa yang tersebar, baru 93 desa saja yang memiliki kelembagaan perpustakaan.

Berdasarkan data lebih spesifik lagi, maka akan terlihat jumlah perpustakaan desa yang telah terakreditasi. Hanya 12 perpustakaan desa. Oleh karena itu, adanya tambahan penekanan pemanfaatan dana desa itu seperti angin segar bagi daerah agar tidak serius membangun kualitas sumber daya manusia desa. Tidak hanya infrastruktur yang dikejar.