NERACA

Jakarta - Asian Development Bank (ADB) mendorong negara-negara berkembang anggotanya memanfaatkan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) untuk mendukung pertumbuhan inklusif.

"Saya beralih ke prioritas lain untuk masa depan, yakni perlunya memanfaatkan teknologi digital dan memastikan penggunaannya secara hati-hati dan adil," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam acara pembukaan Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB di Concert Hall, Tbilisi, Georgia, seperti dikutip Antara, kemarin.

Masatsugu menuturkan kecerdasan artifisial menawarkan potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan dan membantu mengatasi tantangan pembangunan di bidang kesehatan, pertanian, dan perubahan iklim. Menurut dia, negara-negara berkembang akan ketinggalan jika tidak mampu mengadopsi teknologi kecerdasan artifisial. Namun, terdapat risiko dari penggunaan AI yang harus diantisipasi, seperti bias dan kurangnya transparansi.

Oleh karena itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial harus dapat dijamin untuk digunakan secara hati-hati dan adil. ADB berupaya untuk memperkuat kapasitas negara-negara berkembang anggotanya untuk menerapkan solusi kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab dan mengikuti kerangka etika dan mendorong pertumbuhan inklusif. "Kami percaya bahwa menjembatani kesenjangan digital dan membuka peluang dari kecerdasan artifisial adalah kunci menuju masa depan yang lebih sejahtera," ujarnya.

Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB mengangkat tema Jembatan Menuju Masa Depan (Bridge to the Future), mengakui lokasi Georgia sebagai persimpangan antara Timur dan Barat. Hal itu mencerminkan hubungan antara Asia dan Eropa, yang menyoroti hubungan fisik, keuangan, dan ekonomi saat ini dan di masa depan.

Melalui pertemuan itu, ADB mengajak negara-negara anggota di kawasan Asia dan Pasifik dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya mengatasi krisis iklim, menuntaskan kemiskinan dan mendukung pembangunan sosio-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut juga mendorong pembangunan inklusif dan hijau di kawasan Asia dan Pasifik.

Ramah Lingkungan

Disamping itu, ADB juga mendorong negara-negara anggotanya untuk menciptakan globalisasi ramah lingkungan dengan membangun perekonomian yang lebih ramah lingkungan dan terbuka. "Kita juga harus mengembangkan hubungan ini untuk membangun perekonomian yang lebih ramah lingkungan dan terbuka," kata Masatsugu.

Presiden ADB Masatsugu menuturkan perdagangan dan rantai pasokan global saat ini memang rentan terhadap guncangan. Namun, jawabannya bukanlah proteksionisme dan segmentasi. Menurut dia, perdagangan bebas dan pergerakan modal yang bebas telah memberikan manfaat bagi kawasan selama beberapa dekade, dan hal tersebut harus menjadi jalan ke depan.

"Mungkin mudah untuk melihat kembali pandemi ini, atau ketegangan dan konflik geopolitik saat ini, dan menyimpulkan bahwa globalisasi sudah mati. Saya tidak percaya itu," ujarnya. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak dan pemangku kepentingan untuk mencari cara memperdalam kerja sama regional guna membangun ketahanan rantai pasokan, mendorong perdagangan lintas batas, meningkatkan investasi sektor swasta, dan memperkuat kerja sama keuangan dan pajak.

Masatsugu juga mengajak semua negara anggota dan pihak terkait untuk menemukan cara melakukan dekarbonisasi rantai pasokan global. Kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan menyumbang hingga 30 persen emisi karbon dunia. "Kenyataan yang tidak menyenangkan adalah bahwa dengan pertumbuhan Asia yang kuat, kontribusi kita terhadap emisi gas rumah kaca pun meningkat," tuturnya.

Ia menekankan pengurangan emisi terkait rantai nilai global harus dilakukan sedini mungkin dan dengan keterlibatan semua pihak. "Sekaranglah waktunya untuk bertindak mengurangi emisi terkait rantai nilai global demi masa depan yang lebih berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Indonesia terus konsisten mengurangi emisi gas rumah kaca, sejalan dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) dalam Perjanjian Paris. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya sebelumnya mengatakan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GKR) Indonesia sudah membuahkan hasil salah satunya dengan terjadi pengurangan 875,7 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) berdasarkan inventarisasi pada 2022.

Jumlah itu telah mendekati target Nationally Determined Contribution (NDC) yang sudah diperbarui yaitu penurunan emisi GRK 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan komunitas internasional pada 2030. Untuk rinciannya adalah di sektor energi turun 727,33 juta ton CO2e, sektor industri 59,19 juta ton COe, pertanian 90,64 juta ton CO2e, kehutanan dan kebakaran gambut 221,37 juta ton CO2 dan limbah 130,19 juta ton CO2e.