NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, tingkat kepatuhan (compliance) untuk devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sejauh ini sudah cukup baik, terutama pada industri ekstraktif. “Compliance sudah cukup baik, terutama (industri) ekstraktif. Memang ada beberapa yang minta kebijakan tertentu, namun kita masih lihat,” kata Menko Airlangga, seperti dikutip, kemarin.

Namun demikian, Airlangga enggan menyebutkan secara spesifik tingkat presentase kepatuhan para eksportir dalam kebijakan DHE SDA. Hal tersebut menunggu hasil perhitungan dari Bank Indonesia (BI). “Nanti dievaluasi dari BI. Nanti kita lihat. Tentu kita akan evaluasi setiap bulan,” imbuhnya. Lebih lanjut, Menko Airlangga meyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi serta sosialisasi terkait kebijakan DHE SDA.

Sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan rencana pembahasan untuk revisi ketentuan DHE yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor. "PPH DHE sudah mulai (dibahas). Dari Kementerian Keuangan sudah ada PMK-nya, sehingga tentu diharapkan bisa menaruh (devisa hasil ekspor) di Indonesia dengan bunga yang bersaing, dengan negara tetangga. Selain itu dibebaskan dari perpajakan PPH," ujarnya.

Adapun berdasarkan Bank Indonesia (BI), posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2024 tetap tinggi sebesar 140,4 miliar dolar AS, meski menurun dibandingkan posisi pada akhir Februari 2024 sebesar 144,0 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, antisipasi kebutuhan likuiditas valas korporasi, dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Sebelumnya, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengusulkan pemerintah memperpanjang masa simpan dana hasil ekspor atau DHE dari semula tiga bulan menjadi enam bulan guna mencegah pelemahan rupiah. Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Anggawira mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah atas dolar AS saat ini dapat mengganggu dunia usaha dan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, Hipmi merekomendasikan DHE, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 272 Tahun 2023 agar diendapkan lebih lama, karena akan efektif meningkatkan cadangan devisa RI. "Pemerintah sudah mewajibkan para eksportir menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA paling sedikit 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal tiga bulan, kita usul diperpanjang menjadi enam bulan. Supaya mengendapnya lebih lama," ujar dia.

Lebih lanjut, Hipmi juga mengajak para pengusaha untuk menggunakan fasilitas Local Currency Settlement (LCS) yang diluncurkan Bank Indonesia. Ia menilai program itu dapat mengurangi ketergantungan dunia usaha pada mata uang dolar Amerika Serikat. "Untuk transaksi bilateral, saya ajak pengusaha-pengusaha lainnya untuk pakai LCS, jadi mengurangi ketergantungan kita terhadap dollar AS, langkah ini akan memperkuat perekonomian kita," ujarnya.