NERACA

Jakarta – Walaupun pemerintah telah banyak mengucurkan bantuan dan subsidi input pertanian, tingkat produktivitas pertanian Indonesia masih saja terbilang rendah, sehingga strategi dan kebijakan terkait subsidi dan bantuan input pertanian perlu ditinjau ulang. 

“Subsidi input pertanian sudah terbukti belum mampu mendorong produktivitas. Bantuan langsung akan lebih efektif karena dapat secara langsung memenuhi kebutuhan individu dan preferensi petani, memudahkan distribusi, dan memungkinkan alokasi dana yang lebih tepat sasaran,” ujar Azizah Fauzi, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Menurutnya jelas diperlukan reformasi kebijakan pupuk nasional secara fundamental, termasuk dengan mengevaluasi mekanisme subsidi dan merencanakan penghapusan bertahapnya. Produktivitas yang rendah juga disebabkan oleh biaya produksi, pengolahan, serta distribusi dalam rantai pasok pertanian yang tinggi. Selain itu, loss disepanjang mata rantai pun masih tinggi   akibat infrastruktur yang belum memadai.  

Dominasi petani kecil di sektor pertanian Indonesia, yang sekitar 90 persen, juga menghambat peningkatan produktivitas karena terbatasnya sumber daya mereka serta dan pengetahuan teknis mereka mengenai praktik pertanian modern.

Data Badan Pusat Statistik, memperlihatkan bahwa produktivitas padi Indonesia hanya meningkat 0,04 persen tahun 2020 sebelum anjlok 5,26 persen tahun 2021. Produktivitas padi ini kemudian bangkit kembali sebesar 0,23 persen di tahun 2022 dan 0,9 persen di tahun 2023 menjadi 52,85 kwintal Gabah Kering Giling per hektar.

Realisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2018-2023 terus mengalami penurunan sebesar 24,81 persen, dari Rp33,61 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 25.27 triliun pada tahun 2023 dan baru dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 naik kembali menjadi Rp26,68 triliun dan disertai anggaran tambahan sebesar Rp 14 triliun. 

Namun berdasarkan evaluasi DPR RI masih terdapat permasalahan subsidi pupuk diantaranya penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan subsidi pupuk belum mampu meningkatkan produksi pertanian. 

Untuk menanggulangi permasalahan ini pemerintah sudah berencana mengubah subsidi menjadi bantuan langsung pupuk, namun skema penyaluran antuan langsung pupuk ini akan membutuhkan pendataan petani secara akurat, dengan memasukkan indikator kemiskinan, karakteristik perekonomian daerah, dan luas lahan.

Dalam bukunya “Memodernisasi Pertanian Indonesia” yang diluncurkan tahun 2023, CIPS antara lain merekomendasikan penghapusan subsidi pupuk dan beralih ke pembayaran langsung melalui kartu tani, serta penghentian program bantuan benih, sementara mendorong penelitian dan pengembangan oleh sektor swasta.

Bantuan tunai langsung akan dapat dibelanjakan pupuk dan/atau bibit oleh petani sesuai dengan jenis dan kebutuhan lahan pertanian mereka hingga akan dapat lebih tepat sasaran. Subsidi dan bantuan pemerintah dalam input pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian jika dikelola dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan petani serta kondisi lokal. Namun juga perlu diingat bahwa meningkatkan produktivitas pertanian juga memerlukan kebijakan yang tertarget dengan baik, pemanfaatan teknologi serta juga adopsi praktik pertanian berkelanjutan;