Oleh: Dr. Aswin Rivai, MM, Pemerhati Ekonomi, Dosen UPN Veteran Jakarta

Meskipun penetapan harga karbon dan kebijakan industri memungkinkan pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan Eropa menghindari pilihan politik yang sulit, kita tidak dapat mengandalkan alat-alat ini untuk mencapai tujuan iklim yang penting. Kebijakan iklim harus beralih dari fokus pada pajak dan subsidi ramah lingkungan dan memasuki era politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pembuat kebijakan mengira mereka telah menemukan formula sempurna untuk menerapkan kebijakan ramah iklim tanpa menghadapi konsekuensi politik yang sulitberupa subsidi besar-besaran. Strategi ini, yang sering dikaitkan dengan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) Presiden AS Joe Biden, telah mempengaruhi beberapa negara Barat.

Secara historis, para ekonom arus utama percaya bahwa cara terbaik untuk memfasilitasi transisi hijau adalah dengan menetapkan harga karbon melalui perpajakan atau kuota dan kemudian menyerahkan keputusan ekonomi yang relevan kepada pihak swasta. Tidak mengherankan, banyak ekonom mengkritik IRA sebagai metode alokasi sumber daya yang kurang efisien. Namun mereka melewatkan aspek-aspek penting dari kebijakan yang didasarkan pada subsidi industri ramah lingkungan.

Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil mengatasi beberapa hambatan politik yang menghambat pembuatan kebijakan iklim. Mereka meningkatkan harapan bahwa kepentingan industri, masalah keamanan, dan prioritas lingkungan hidup dapat diselaraskan. Kebijakan-kebijakan ini menyeimbangkan kekhawatiran mendalam para pemilih mengenai perubahan iklim dan tuntutan pekerja untuk melakukan reindustrialisasi, dan bahkan hanya memenuhi beberapa tujuan ekonomi.

Dari perspektif makroekonomi, ketika suku bunga berada pada tingkat yang rendah dalam sejarah, program-program yang dibiayai utang dapat menawarkan perekonomian yang trauma akibat krisis COVID-19 dan ketakutan akan stagnasi sekuler yang berkepanjangan dengan peningkatan permintaan agregat yang sangat dibutuhkan. Dari perspektif mikroekonomi, program-program tersebut diharapkan dapat mempercepat inovasi di bidang-bidang tertentu.

Namun keterbatasan doktrin ini menjadi semakin jelas. Pertama, kondisi keuangan telah berubah. Investasi ramah lingkungan yang perlu dilakukan Perancis pada tahun 2030 diperkirakan sebesar 2% dari PDB, dan setengahnya diharapkan berasal dari sektor publik. Angka-angka ini sejalan dengan perkiraan lain untuk negara-negara serupa. Mengingat kenaikan suku bunga, pengawasan fiskal tambahan diperlukan untuk mengakomodasi investasi ini.

Kedua, subsidi saja tidak dapat mencapai target iklim kita. Risikonya terletak pada potensi peningkatan penggunaan energi ramah lingkungan tanpa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara signifikan. Sayangnya, ini adalah tren global saat ini.

Ketiga, dari sudut pandang politik, meskipun industri ramah lingkungan diperlukan, industri ini tidak serta merta menciptakan konstituen yang cukup besar untuk melawan reaksi masyarakat terhadap pembatasan baru. Tantangan ini terlihat jelas di Jerman, dimana pemerintah baru-baru ini harus melunakkan rencana penghapusan sistem pemanas berbahan bakar fosil, dan di Belanda, dimana rencana pengurangan emisi nitrogen memicu reaksi serupa.

Diperlukan doktrin yang direvisi. Meskipun aspek-aspek utama dari kebijakan industri hijau harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, amandemen dan penambahan sangatlah penting. Yang terpenting, kebijakan fiskal harus direformasi. Di era pengetatan moneter, utang publik yang terkait dengan kebijakan iklim harus dibedakan. Perancis siap melakukan hal ini di tingkat lokal, namun kemajuan juga diperlukan di tingkat nasional dan Eropa. Hal ini dapat melibatkan tambahan investasi Uni Eropa atau perubahan peraturan fiskal Uni Eropa.

Untuk menghasilkan sumber daya tambahan, perlu dilakukan pengurangan subsidi “coklat” dan peningkatan pajak tertentu, melalui koordinasi internasional. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan termasuk memperluas mekanisme penyesuaian batas karbon dan meningkatkan kontribusi dari sektor transportasi laut dan udara.

Dengan berkomitmen secara terbuka terhadap strategi jangka panjang untuk membiayai dan melaksanakan investasi iklim, pemerintah dapat lebih mudah mempengaruhi keputusan investasi perusahaan swasta dan rumah tangga serta memfasilitasi koordinasi kebijakan fiskal dan industri lintas batas negara.

Anggaran tahunan tidak memberikan visibilitas yang kita perlukan. Parlemen Perancis telah meloloskan rancangan undang-undang yang mewajibkan tindakan tersebut. Peta jalan yang terperinci juga diperlukan. Untuk menyelaraskan tujuan iklim, keberlanjutan ekonomi, dan dukungan politik, semua instrumen kebijakan harus diselaraskan.

Untuk mencapai tujuan ini, masa jabatan kedua Presiden Perancis Emmanuel Macron ditandai dengan diperkenalkannya pendekatan baruberupa perencanaan lingkungan hidup. Strategi ini muncul karena menyadari kelemahan dari terlalu mengandalkan harga karbon, terutama setelah kenaikan pajak bensin dan solar pada tahun 2019 yang memicu protes “rompi kuning”, yang didorong oleh masyarakat yang bergantung pada kendaraan berbahan bakar bensin dan solar dan merasa ditinggalkan.

Meskipun mengakui bahwa kekuatan pasar tidak dapat menghasilkan alternatif dengan cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan sosial, perencanaan lingkungan juga menyadari keterbatasan jika hanya mengandalkan subsidi.

Pendekatan Perancis didasarkan pada pemetaan cermat semua tindakan yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca negara tersebut sebesar 55% (dibandingkan dengan tingkat tahun 1990) pada tahun 2030. Jika menyangkut bidang-bidang seperti renovasi perumahan, mobil listrik, dan dekarbonisasi industri, hal ini mungkin dilakukan. solusi sudah ada dan terutama memerlukan peningkatan atau perbaikan bertahap. Jarang sekali diperlukan terobosan inovasi.

Produksi listrik yang ramah lingkungan akan ditingkatkan melalui nuklir dan energi terbarukan, sementara efisiensi energi juga akan memainkan peranan penting. Untuk mencapai tujuan iklim memerlukan kombinasi instrumen. Misalnya, di sektor perumahan, pemerintah Perancis telah memberikan subsidi besar-besaran kepada rumah tangga miskin dan kelas menengah untuk mengisolasi rumah mereka.

Pemerintah telah memberikan insentif kepada pihak lain dengan secara bertahap memberlakukan larangan terhadap properti sewaan yang memerlukan renovasi segera. Selain itu, mereka telah menetapkan target kebijakan industri yang ambisius, khususnya untuk produksi pompa panas dalam negeri. Tentu saja, jalan yang harus ditempuh untuk mencapai perekonomian yang lebih ramah lingkungan masih panjang.

Dampak Perubahan Kebijakan

Tahun mendatang akan menjadi tahun ujian penting bagi banyak negara Barat, dengan pemilu di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris yang diselenggarakan di tengah meningkatnya ketegangan politik terkait isu lingkungan hidup. Beberapa faktor sangat penting untuk mencegah penolakan masyarakat terhadap kebijakan iklim dan mendorong penerapan solusi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik.

Meskipun dampak negatif dari perubahan kebijakan seringkali terlihat jelas, dampak positifnya tetap terlihat secara implisit. Misalnya, pemerintah di Eropa mengumumkan bahwa mobil baru berbahan bakar bensin dan solar akan dilarang pada tahun 2035, namun mereka kesulitan untuk memberikan perkiraan harga kendaraan listrik.

Komitmen yang lebih jelas harus dibuat, mengingat masyarakat yang membandingkan harga mobil bertenaga bensin dan solar dengan kendaraan listrik saat ini tentu merasa prihatin. Selain itu, keterlibatan masyarakat harus memainkan peran penting, karena penghapusan kendaraan berbahan bakar fosil memerlukan rencana ekstensif untuk melatih kembali pekerja otomotif dan mendukung usaha kecil.

Diferensiasi geografis dan perencanaan kota yang diperbarui juga diperlukan untuk mengurangi perjalanan jauh yang memaksa masyarakat bergantung pada bahan bakar murah. Terakhir, kita harus mengupayakan keadilan. Untuk melawan narasi populis mengenai kelompok elit yang menghindari pembatasan yang diterapkan pada kelas menengah, kelompok super kaya harus berkontribusi lebih besar dibandingkan masyarakat umum.

Sebagai isyarat simbolis dan bukti konsep, Uni Eropa (UE) dapat mengumumkan rencana ambisius untuk mengatur industri jet pribadi dan mempercepat transformasi energi ramah lingkungan. Ini hanyalah sebagian kecil dari penemuan kembali yang lebih luas yang sangat kita perlukan.

Menurut hemat penulis dengan hanya berfokus pada harga karbon dan subsidi industri, para pembuat kebijakan berharap dapat menghindari pilihan-pilihan politik yang sulit. Namun kedua pendekatan tersebut terbukti tidak memadai, baik secara sosial maupun ekonomi. Kebijakan iklim harus beralih dari era pajak dan subsidi ramah lingkungan dan memasuki era politik.