NERACA

Jakarta - Kegagalan program lahan gambut sejuta hektar ternyata menimbulkan trauma cukup dalam bagi para pembuat kebijakan. Program yang gagal dan menyebabkan kerusakan lahan gambut cukup parah tersebut, membuat pemerintah enggan membuat program serupa saat ini.

Padahal, pemerintah terus didesak oleh banyak kalangan yang membutuhkan lahan untuk pengembangan bisnisnya. Sementara, hutan yang ada saat ini sudah tak mungkin lagi ditebang. Selain jumlahnya sudah amat minim, Indonesia juga terikat pada perjanjian swap karbon dan hutan. Maksudnya, negara-negara industri menyewa hutan Indonesia sebagai penghasil oksigen. Sementara mereka yang sudah membayar ke Indonesia, boleh menghasilkan karbondioksida dari pergerakan industrinya.

Pentingnya pemanfaatan lahan gambut sebenarnya bisa mengacu pada sejumlah negara memanfaatkan kawasan gambut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa takut dituding merusak lingkungan. Indonesia seharusnya bisa melaksanakan hal yang sama sepanjang kawasan gambut yang dimanfaaatkan dikelola dengan benar dan tepat.

Selama ini, banyak negara yang sudah lama memanfaatkan kawasan gambut, di antaranya Malaysia, Kanada, atau negara-negara skandinavia seperti Finalandia dan Swedia.

Menurut pakar gambut yang juga Dosen Peneliti Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian, IPB, Dr. Basuki Sumawinata, pemanfaatan gambut di Finlandia atau Swedia telah berkembang, baik untuk keperluan budi daya maupun energi dan lainnya. “Finlandia itu dulu bakar gambut untuk pertanian atau kebun, tapi tak ada yang protes dan memaksa mereka harus bayar emisi karbon yang dilepas,” tandasnya.

Sekarang, negara itu masih memanfaatkannya, namun tak lagi dengan membakar melainkan lewat teknologi yang memang mahal biayanya.

Basuki menyebut, campur tangan teknologi memang diperlukan jika ingin memanfaatkan kawasan gambut. Basuki menyatakan, banyak riset dilakukan mengenai bagaimana mengelola gambut tanpa merusak lingkungan, tanpa melepas karbon.

“Sayangnya, desakan asing, gempuran, dan tudingan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas rusaknya kawasan gambut dan pelepasan emisi karbon itu jauh lebih kuat ketimbang tampilan hasil positif dari pengelolaan gambut untuk kegiatan kehutanan atau budidaya lainnya yang ramah lingkungan,” jelas Basuki.

Basuki juga menyatakan, pemerintah seharusnya menyadari berapa potensi ekonomi yang hilang dan tak termanfaatkan dari lahan gambut mengingat banyak masyarakat bergantung hidup pada kawasan gambut.

Teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam pemanfaatan lahan gambut misalnya adalah teknologi ecohydro. Secara sederhana, teknologi ini adalah teknologi yang berupaya mempertahankan kelembapan lahan gambut dengan menjaga cadangan air yang ada.

Menurut dia, penerapan teknologi ecohydro oleh sebuah perusahaan HTI di Semenanjung Kampar seharusnya bisa menjadi rujukan bahwa gambut bisa dikelola tanpa merusak lingkungan. “Seharusnya ekohidro bisa diterapkan di kawasan gambut lainnya di Indonesia. Kita bisa terapkan itu asal disiplin, tapi semua kita kembalikan lagi ke pemerintah,” terangnya.

Menurut dia, dari luasan gambut di Indonesia sebesar 22 juta hektare baru sekitar 6-7 hektare yang dimanfaatkan. Sisanya, kata dia, masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Sementara Malaysia yang memiliki gambut 2,5 juta hektar, sudah memanfaatkan 500.000 hektare di antaranya dan tak pernah ada yang ramai mempersoalkan pembukaan gambutnya.

Sementara itu, Programme Director Tropenbos International (TBI) Indonesia, Petrus Gunarso, mengatakan, pemerintah pemerintah seharusnya memetakan lahan gambut yang boleh dikelola mana yang tidak. "Apalagi potensi ekonomi gambut masih sangat besar dan itu bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak ekosistem kawasan itu. Dengan demikian, apapun kebijakan terhadap kawasan gambut harus jelas kompensasinya bagi masyarakat dan pemegang hak kelola," katanya.

Cegah Degradasi

Pada kesempatan terpisah, Dirut PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp), Kusnan Rahmin, menyatakan, pihaknya mendukung pengelolaan kawasan yang berkelanjutan, termasuk kawasan hutan gambut.

Saat ini, banyak upaya dilakukan untuk perawatan dan restorasi atau pemulihan kembali lahan gambut yang sebelumnya sudah mengalami degradasi, seperti yang dilakukan di Semenanjung Kampar.

Restorasi itu, dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan menerapkan inovasi teknologi ecohydro atau tata kelola air sejak tahun 2007. Teknogi ini diterapkan dengan menutup air yang menyebabkan pengurangan air di lahan gambut.

“Ecohydro merupakan bagian dari restorasi lahan gambut. Semua sepakat inovasi ecohydro ini menjadi praktik pengelolaan tata kelola air yang sangat bagus di lahan gambut,” tutur Kusnan.