Depok – Peserta Hari Keluarga Nasional (Haganas) utusan Pemerintah Kota Depok, merasa kecewa uang sakunya dipotong hingga mencapai 50 persen oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Depok yang merekrut dan mengajaknya ikut dalam kegiatan nasional yang dihadiri oleh Wakil Presiden Budiono di Bandung, pekan lalu. Pesertanya berjumlah 63 orang yang berasal dari setiap kelurahan dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok.

NERACA

            “Semula saya tidak terlalu kecewa saat menandatangani honor uang saku senilai seratus ribu rupiah. Uang yang saya terima dalam amplop tertutup, ternyata hanya selembar uang lima puluh ribuan,” ujar  sumber Neraca yang merasa kecewa dan memohon untuk tidak mencantumkan namanya untuk pemberitaan di koran.

            Ibu yang mewakili sebagian besar ibu-ibu yang ada di keluarahannya dan juga aktif dalam berbagai kegiatan di pemerintah Kota Depok ini, mempertanyakan mengapa potongan sampai sebesar itu. Menurutnya yang biasa terjadi adalah potongan untuk pajak sekitar 10 persen.

            “Saya dalam berbagai kegiatan di dalam kota yang diundang untuk menghadiri Forum Diskusi Grup oleh pemerintah kota Depok, biasanya diberi uang saku atau honor lima puluh ribu rupiah dan potongannya untuk pajak paling besar lima belas persen,” ujarnya.

            Sedangkan untuk kegiatan hari keluarga nasional di Bandung selama satu hari penuh, mengapa sama dengan kegiatan dalam kota. Padahal kalau di dalam kota kegiatannya juga tidak sampai sehari penuh.

            Dijelaskannya, jika pelaksana dari BPPKB memang anggarannya untuk uang saku hanya Rp 50 ribu, maka hal itu tidak akan dipertanyakan. “Saya mempertanyakannya, mengapa tanda tangan yang saya berikan tertera seratus ribu rupiah, tetapi diberikan dalam amplop tertutup yang jumlahnya baru diketahui setelah dibuka. Teganya uang saku untuk rakyat pun dipotong tanpa penjelasan yang transparans,” ujar ibu yang mengaku sangat  kecewa dan merasa tertipu.

            Menurut dia, kalau potongan pajak itu 15 persen saja, maka uang yang ada dalam amplop seharusnya berjumlah Rp 85 ribu. Lalu, lanjutnya, kemana digunakan uang yang Rp 35 ribu lagi. Hal ini juga telah dipertanyakan oleh peserta lain, tetapi panitia dari BPPKB Kota Depok memberikan alasan yang sangat tidak wajar dan tidak masuk akal.

            Kemudian ibu ini bertutur kepada Neraca, bahwa alasan potongan hingga mencapai Rp 50 ribu digunakan untuk kepentingan akomodasi dan transportasi peserta yang dibawa ke Bandung pergi dan pulang.

            Secara rinci dijelaskan, potongan itu itu digunakan BPPKB untuk makan peserta. Namun, makan yang diberikan saat berangkat untuk sarapan hanya Nasi Uduk dibungkus dengan lauk pauk telor. “Menurut saya harga nasi uduk tersebut paling banter harganya lima ribu rupiah sebungkusnya,” ujar ibu ini yang kecewa bukan karena uangnya, tapi ketidakwajaran dan kesan ditipu oleh pihak BPPKB Kota Depok.

            Sementara itu ketika dihubungan Kepala BPPKB Kota Depok, dr. Nova di kantornya, menolak untuk diklarifikasi. Karena sedang rapat. Bahkan ketika Neraca mencoba melongok di ruang kerjanya yang terbuka, hanya ada Sekretaris BPPLK  yang sedang membahas santai dan tidak ada suasana rapat. Hanya laporan beberapa staf lain yang sifatnya rutin. ”Maaf bapak darimana, tunggu aja dulu kami sedang rapat,” ujar Sekretaris BPPKB Agung Sugih Atrhy singkat dan melanjutkan pembicaraan dengan Kepala BPPKB.

Bahkan, ketika di hubungi lewat telepon Kepala BPPKB juga tidak menjawab. Kemudian saat dikirim pesan singkat melalu SMS untuk klarifikasi, juga tidak dibalas. Sebelumnya Kepala BPPKB selalu menjawab SMS dan telepon dalam kondisi apapun. Aneh, ada apa di Badan yang baru berusia setahun lebih ini di struktur Pemerintah Kota Depok?

Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat Kota Depok yang dimintai tanggapannya mengungkapkan, jika melihat nilai uangnya dalam dugaan kasus pemotongan tersebut relatif kecil. Namun masalahnya, bukan dari nilai uangnya, tapi perilaku korupsi itu yang sangat memprihatinkan dan mengecewakan. ”Kami minta kasus itu perlu dituntaskan. Jika benar, maka pelakunya harus dihukum berat. Sekarang kecil korupsinya tapi bisa lolos, nanti dia berusaha korupsi yang lebih besar lagi,” papar Rusdiman Tahir, mahasiwa UI yang dihubungi Neraca, Ahad kemarin.