NERACA

Jakarta – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D menyatakan, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan lembaga yang paling siap menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Jamsostek tinggal menyesuaikan dengan sembilan prinsip sistim jaminan sosial nasional. Jamsostek juga perlu mengubah sedikit aturan opting out atau kepesertaan wajib bersyarat,” ujarnya dalam workshop ‘Jaminan Kesehatan Menuju Universal Coverage’ di Jakarta, Rabu (20/4).

Menurut Ali Ghufron, BPJS harus mulai bisa beroperasi paling lambat pada tahun 2012. Saat ini, ada kekosongan hukum karena tidak ada BPJS.

Dia juga menyebut, regulasi Jaminan Kesehatan yang ada selama ini perlu perbaikan. Lantaran sangat lemah dalam implementasi. Sebagai contoh, aturan tentang iuran JPK dari upah sebulan sebesar Rp 1.000.000.

Selain itu, imbuh Ali Ghufron, pengelola jaminan kesehatan harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa menghitung biaya layanan kesehatan bagi peserta. “Harus ada SDM yang mampu menghitung biaya layanan kesehatan, termasuk biaya lamanya perawatan di rumah sakit. Kalau pengelola jaminan kesehatan tidak punya tenaga SDM seperti ini, maka perusahaan itu akan bobol,” jelasnya.

Anggota Dewan Sistim Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Bambang Purwoko menyatakan, UU BPJS merupakan kelanjutan dari UU SJSN. Jadi UU ini sebenarnya hanya butuh penetapan agar bisa cepat diterapkan.

Pasalnya, salah satu bagian mengatur tentang jaminan kesehatan bagi pensiun, yaitu pensiun dihitung telah bekerja di suatu perusahaan minimal selama 15 tahun. “Nah kalau mundur setahun lagi, berarti orang yang sekarang sudah berusia di atas 40 tahun, kemungkinan bisa tidak mendapat layanan ini. Makanya harus segera,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Hadi Suyono, Direktur Pengembangan dan Informasi PT Jamsostek mengungkap, sebagai pengelola jaminan sosial para pekerja, Jamsostek merasa berkewajiban dan bersikap proaktif untuk memberikan saran, terutama yang terkait dengan soal teknis.

Alasannya, desain program dan manfaat jaminan kesehatan harus bisa melindungi masyarakat dari masalah kesehatan.

Selain itu, imbuh Hadi, BPJS harus melakukan perluasan perlindungan jaminan kesehatan untuk pekerja informal dan penduduk miskin.  

Sementara itu, Direktur Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan Usman Soemantri menambahkan, Kementerian Kesehatan ingin secepat mungkin melepaskan pengelolaan jaminan kesehatan kesehatan bagi masyarakat kepada lembaga BPJS.

Itu sebabnya, Usman menilai, sesegera mungkin harus ada lembaga BPJS, paling lambat tahun 2012.

Apalagi, sambungnya, selama ini tidak satu pihakpun yang mencover layanan kesehatan para pekerja outsourcing. “Ini tidak adil. Mereka tidak punya uang karena gajinya kecil. Mereka belum mampu menjangkau layanan kesehatan yang memadai,” tuturnya.  

Hanya saja, imbuh Usman, infrastruktur untuk layanan kesehatan memang belum sepenuhnya siap. “Saat ini tempat tidur yang tersedia di seluruh rumah sakit hanya sebanyak 117 ribu unit. Padahal idealnya sekitar 400 ribu unit,” jelasnya.