NERACA

Jakarta – Daya saing dan daya tahan industri nasional akan diperkuat agar mampu menghadapi implementasi perjanjian perdagangan bebas. Tujuannya, agar produk-produk dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, tidak hanya menyangkut perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), tapi juga mempersiapkan daya saing dan daya tahan industri nasional nasional menghadapi persaingan global.

Hatta mengungkap, dalam menghadapi efek perdagangan bebas yang disinyalir menganggu produk dalam negeri, pemerintah akan membentuk tim dan meningkatkan koordinasi hingga tingkat menteri untuk menjaga daya saing produk dalam negeri.

"Khusus dalam konteks rapat hari ini maka kita mengatakan, tim koordinasi akan kita tingkatkan pada tingkat level menteri, dimana tonggak besarnya adalah pada pokja perdagangan, kita akan terus meningkatkan upaya penggunaan dalam negeri dan daya saing kita,” jelasnya.

Menurut Dia, upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan meningkatkan industri dan produksi bahan baku karena saat ini Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku.

“Yang membuat kita banyak defisit adalah bahan baku. Harus kita sadari bahwa Indonesia lemah dari industri bahan baku, baik dalam bahan baku obat-obatan, maupun bahan baku bahan baku lainnya,” tuturnya.

Pemerintah, imbuh Hatta, dapat memberikan insentif kepada investor yang memiliki minat untuk berinvestasi pada industri bahan baku. “Oleh sebab itu kita dalam waktu dekat segera mengusulkan untuk mengembangkan industri bahan baku ini dengan memberikan kemudahan dan mengusulkan tim nanti itu memberikan semacam insentif yang memungkinkan investasi itu berkembang di tanah air kita,” terang Dia.

Menko Perekomian berharap, industri bahan baku dapat mengembangkan industri turunan, sehingga di masa mendatang tidak perlu lagi impor bahan baku dari negara lain. “Karena kita anggap industri bahan baku ini bisa melindungi dan membangun industri turunannya. Sehingga tidak perlu lagi kita mengimpor bahan baku yang terus membengkak,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan penerapan Bea Masuk Anti Dumping maupun Bea Masuk Tindakan Penerapan (safeguard) sebagai antisipasi apabila ada peningkatan barang impor yang diduga dijual murah dibandingkan pada negara asal ekspor barang.

"Kita menggunakan safeguard. Meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan anti dumping kita. Hal-hal yang mengakibatkan peningkatan volume dan kita mencurigai sesuatu, maka tim harus segera bekerja. Ini tidak hanya kepada China," ujar Hatta.

Tinjau bunga

Sementara Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, pemerintah sepakat untuk meninjau kembali biaya bunga bank untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang masih dirasakan tinggi dan membuat produksi barang bahan-bahan baku.

"Kita sepakat meninjau kembali biaya bunga bank untuk UKM yang sekarang masih tinggi, jadi kompetisinya nanti harus berlangsung dengan baik dan kedua, kita ingin membuat produksi barang bahan-bahan baku, karena industri hulu barang baku sebagian besar masih impor dari luar termasuk tekstil dan garmen," ujarnya.

Menperin mengharapkan pabrik bahan baku yang difasilitasi pajak secara signifikan akan segera dibangun di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku. “Setiap bentuk perluasan industri bahan baku yang selama ini kita bergantung pada impor, akan dilakukan di Indonesia dan di level menteri akan dipersiapkan perangkat peraturan dan insentif sedemikian rupa sehingga menarik investor masuk di sektor itu,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengungkap, pihaknya akan terus menjaga dari kemungkinan perdagangan yang tidak fair akibat perdagangan bebas seperti adanya antisipasi terhadap barang impor yang dijual di bawah harga normal, volume impor yang berlebih dan masuknya barang-barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Untuk itu kami siap memberlakukan instrumen bea masuk anti dumping dan bea masuk untuk pengamanan perdagangan dengan proses pembuktian bahwa ada perdagangan tidak adil dan menginvestigasi apabila ada produk yang tidak memiliki standar. Jadi pengawasan barang beredar harus ditingkatkan," jelas Mendag.

Dia menambahkan pemerintah siap memberikan sanksi administratif hingga mencabut izin dari produsen maupun importir yang melanggar ketentuan tersebut. "Ada sanksi adminsitratif dan sanksi sampai dia dicabut izinnya. Umumnya dicabut izinnya dan dikenakan sanksi pidana, apakah importirnya maupun produsennya, karena tidak hanya produk impor tetapi juga produk dalam negeri yang memalsukan SNI itu juga harus ditindak," ujarnya.