NERACA

Jakarta - Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241 tahun 2010 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk (BM) atas Barang Impor, ditengarai bakal terlambat diterbitkan, dari yang seharusnya 1 April 2011.

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian (BPKIMI Kemenperin) Aryanto Sagala mengatakan, Kemenperin sudah mendesak agar revisi PMK terhadap produk non pangan bisa terbit pada akhir Maret 2011. Pasalnya akibat BM tersebut, industri mulai terbebani biaya BM yang harus dibayarkan saat melakukan impor mesin dan bahan baku.

Selain itu, lanjut Aryanto, PMK tersebut juga akan menghambat program restrukturisasi mesin. Program ini akan tidak efektif karena meski industri mendapat bantuan potongan harga 10% untuk impor mesin, namun hanya bisa menikmati 5% karena harus membayar BM.

“Saya baru bicara dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tadi malam. Menanyakan soal revisi PMK itu karena sebelumnya saya dijanjikan akhir Maret 2011 terbit. Sekarang sudah di tangan Menkeu. Saya juga belum tahu. Mungkin, 1-2 hari sudah terbit,” kata Aryanto.

Sementara itu, Kepala BKF Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, revisi PMK tersebut bakal segera terbit, namun pihaknya belum dapat memastikan waktu pengeluaran revisi tersebut. “Nanti pada waktunya kami infokan. Tidak ada janji akhir Maret, tapi secepatnya. Sudah hampir keluar,” kata Bambang.

Disisi lain, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, revisi PMK No 241 masih menunggu beberapa pembahasan yang belum selesai, yakni bahan baku obat dan PPA (bahan baku benang).

“Kalau itu (bahan baku obat dan bahan baku benang) belum selesai, belum bisa dikeluarkan. Tapi kalau itu masih lama, kita minta dikeluarkanlah lebih dulu. Tidak usah menunggu dua bahan baku itu,” tandas Panggah.

Saat dihubungi secara terpisah, Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Sri Indrawati mengungkap, hingga saat ini, pihaknya belum mendapat undangan resmi pembahasan atas 20 pos tarif bahan baku obat usulan Kemenkes untuk dikembalikan BM ke posisi semula.

“Tapi, saya tidak tahu apakah memang seharusnya seperti itu. Apakah memang pembahasannya hanya mereka atau tidak. Kami belum pernah diundang resmi membahas usulan soal bahan baku obat itu. Yang pasti, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan kepada Ibu Menkes menyampaikan akan melihat lagi usulan kami itu. Kesannya setuju dengan usulan Kemenkes,” kata Sri Indrawati.

Desakan juga terlontar dari industri elektronika. Menurut Wakil Ketua bidang Home Appliance Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (Gabel) Sukiatno Halim, akibat gempa dan tsunami yang melanda Jepang, telah mengancam ketersediaan pasokan komponen bagi industri elektronika di dalam negeri. Pasalnya, stok yang dimiliki industri hanya bertahan hingga Mei 2011.

“Kita harus segera memesan, tiga bulan sebelumnya, industri harus melakukan konfirmasi soal order tersebut. Sementara itu pengirimannya membutuhkan waktu, bisa 2 pekan kalau dari Taiwan atau China. Untuk itu, industri yang selama ini banyak bergantung pasokan dari Jepang mulai mencari sumber-sumber pasokan lain. Pada kondisi seperti ini, seharusnya cara berpikirnya adalah open source. Karena itu, bea masuk (BM) untuk komponen seharusnya dinolkan. Itu harmonisasi,” jelasnya.

Selama ini, pasokan komponen untuk industri elektronika berasal dari kawasan Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Korea, dan China, serta sebagian kecil dari Eropa

Untuk itu, Sukiatno mendesak pemerintah segera menerbitkan revisi PMK tersebut. Pasalnya, industri bakal terbebani biaya impor komponen karena tidak semua negara memiliki perjanjian FTA.

“Mungkin dari China masih tidak terganggu. Tapi bagaimana dengan impor komponen dari Taiwan? Kita kan tidak ada FTA dengan Taiwan. Padahal, kalau untuk elektronika itu, kalau ngga ada komponennya, biar cuma satu ngga bisa jadi produk. Belum lagi menyangkut komponen-komponen khusus yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kan mesin produksi industri itu kan sudah disetting sejak awal, sesuai dengan trial. Misalnya, ada komponen untuk kulkas yang biasanya diimpor dari Taiwan karena spesifikasi khusus, juga terkait harga,” tutur Sukiatno

Dengan adanya BM tersebut, lanjutnya, menyebabkan harga produksi semakin tinggi. Ditambah lagi  PMK No 241 tidak berlaku surut.

“Kita harus menghadapi Bea dan Cukai karena kekurangan pembayaran BM. Padahal industri elektronika sudah terbebani akibat menekan marjin yang tipis, kalau dinaikan konsumen belum sangup,” terangnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Gabel Ali Soebroto Oentaryo. Menurut dia, selama ini industri sudah hampir tenggelam, semakin tercekik karena masalah BM. “Kami meminta, BM untuk komponen itu dinolkan saja. Terutama untuk komponen yang belum di produksi nasional. Selain itu, pemerintah sebelum menerbitkan aturan, seharusnya mempertimbangkan tenggat waktu yang sesuai. Sehingga, industri bisa bernafas. Jangan seperti PMK 241, terbit dan berlaku Desember 2010, sosialisasinya Januari 2011,” terangnya.