NERACA

Jakarta – Pemerintah lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan tol dan kurang peduli pada pembangunan infrastruktur kereta api (KA).

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyatakan, kebijakan infrastruktur pemerintah sangat aneh karena tak peduli pada Kereta Api dan lebih suka pada tol.

Menurut Djoko, pola pikir pemerintah sampai saat ini masih berpatokan pada tranportasi darat, khususnya untuk jalan dan tol.

“Pembebasan lahan untuk tol Trans Jawa ditanggung oleh pemerintah dengan anggaran Rp3,9 triliun. Begitu juga pinjaman-pinjaman asing, banyak dialokasikan ke tol,” jelasnya.

Dia memberi contoh yaitu, pinjaman dari China yang dialokasikan untuk pembangunan ruas tol menuju Bandara Kuala Namu, Medan, serta pinjaman Jepang untuk akses tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

“Padahal, akses transportasi kedua lokasi itu lebih efetif dan efisien jika dilakukan melalui moda transportasi kereta api,” terang Dia.

Djoko juga menilai, negara kepulauan dan tingkat kepadatan di jalan raya yang terus meningkat, khususnya di Pulau Jawa, pengembangan dan kebijakan transportasi sudah saatnya difokuskan ke moda transportasi massal seperti kereta api dan angkutan laut.

“Pengembangan infrastruktur transportasi darat seharusnya hanya dilakukan di wilayah Timur dan pedalaman, untuk membuka isolasi. Tidak lagi di daerah Jawa dan Sumatera yang sudah padat. Peningkatan jalan di Jawa hanya akan memanjakan pengguna jalan, khususnya kendaraan pribadi,” urainya.

Padahal, imbuh Djoko, pembangunan ruas-ruas tol di Pulau Jawa hanya akan berpotensi untuk mematikan perekonomian di wilayah tersebut.

Menurut dia, selama ini pembangunan tol dilakukan di atas lahan-lahan produktif sehingga banyak lahan pertanian yang hilang. “Untuk setiap seribu kilometer jalan tol yang dibangun dengan lebar 50 meter, akan ada 5 ribu hektar lahan produktif hilang. Tidak hanya itu, sumber mata air pun tertutup. Dan biasanya, kalau ada jalan tol yang dibangun, daerah sekitarnya pun akan dikonversi menjadi industri properti dan berpotensi menghilangkan sekitar 20-25 ribu hektar lahan,” jelas Djoko.

Djoko menyebut, pembangunan jalan tol membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan rel kereta api dari sisi biaya kontruksi, sosial ekonomi, maupun pembebasan lahan.

Selain itu, biaya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kereta api pun akan lebih hemat dan dengan begitu, subsidi pemerintah untuk BBM pun akan lebih rendah.

“Coba kalau dana itu dialokasikan untuk kereta api. Kereta api seperti dipandang sebelah mata dan jadi anak tiri. Pemerintah kita membangun infrastruktur ini terlalu berpikir ekonomis. Yang dipikirkan tingkat pengembalian investasinya. Kalau begini terus, kareta api akan selalu terpinggirkan,” pungkasnya.