NERACA

Jakarta - Illegal Fishing yang kerap terjadi di perairan Indonesia diperkirakan membuat Indonesia berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 20 triliun setiap tahunnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari dari 17.508 pulau dan  luas lautnya sekitar 5,8 juta KM atau sekitar 70% dari luas wilayahnya, memiliki potensi kelautan sangat besar hingga menarik perhatian negara-negara lain untuk turut mengeruk kekayaan laut RI.

“Area laut yang luas ini menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang belum dieksplorasi dengan optimal. Komoditas perikanan laut adalah salah satu sumber daya alam yang menjadi primadona kegiatan ekonomi kelautan. Sayangnya komoditas ini kerap menjadi santapan nelayan asing melalui illegal fishing,” terangnya.

Dia mengatakan, illegal fishing mengakibatkan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan menderita kerugian akibat tidak optimalnya hasil tangkapan ikan. “Kita perlu meningkatkan kemampuan Angkatan Laut kita untuk mencegah dan menangkap para nelayan asing yang melakukan illegal fishing di Indonesia,” tegas Yugi.

Dia mengakui, cakupan wilayah kelautan Indonesia sangat luas. Akibatnya, pemerintah sulit melakukan pengawasan terhadap kegiatan illegal fishing. “Kita (pelaku usaha) mengerti bahwa wilayah laut Indonesia sangat luas sehingga sulit diawasi, oleh karena itu Kadin mendukung TNI AL untuk terus meningkatkan kemampuan pertahanan wilayah perairan dan kelautan kita sehingga potensi ekonomi kelautan kita bisa dinikmati lebih optimal oleh nelayan dan pelaku usaha dalam negeri,” ujarnya.

Selain besarnya potensi sumber daya laut Indonesia, Yugi juga menyoroti peluang-peluang usaha sektor kelautan dan perikanan di daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Adanya data dan informasi yang lengkap mengenai potensi kelautan dan perikanan di masing-masing daerah, menurut Yugi, akan sangat membantu upaya pembangunan ekonomi daerah.

“Kita juga akan memfasilitasi pengembangan sektor kelautan dan perikanan daerah. Salah satunya melalui kesempatan presentasi potensi-potensi daerah pada Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Kadin Indonesia, yang akan berlangsung pada 1-3 April 2011 di Makassar,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Fadel Muhammad menemukan impor ikan illegal yang berjumlah 5 ribu ton lebih dari beberapa daerah yaitu di Belawan, Medan sebanyak 72 kontainer, 81 kontainer di  Tanjung Priok, Jakarta dan 37 kontainer di Tanjung Perak, Surabaya, bahkan di Bandara Soekarno Hatta.

“Itu isinya kebanyakan ikan kembung, mereka masuk semua di laut-laut kita dan kita dengan bangga bilang pasar bebaslah dan membiarkan mereka masuk demi CA-FTA dan AFTA. Sekarang itu tidak diizinkan oleh saya. Saya suruh mereka re-ekspor ke sana,” kata Fadel.

Fadel mengatakan impor ikan yang diizinkan hanyalah impor ikan khusus seperti Salmon, Kamachi, Kampachi yang dimakan orang asing sebagai bahan baku sektor restoran.

“Yang buat saya paling sakit hati adalah mereka tidak memiliki izin impor. Saya tanya mereka dari perusahaan mana? Di Medan ada yang bilang Rizki Kita, terus Bumi Menara Indah di Surabaya. Jadi begitu leluasanya mereka,”  katanya.

Untuk menekan kasus impor ikan ilegal, ia meminta kepada seluruh jajaran pengawasan pemerintah seperti Karantina, Bea Cukai untuk mencegah kasus seperti ini tak terulang.

“Maaf sudah beberapa hari ini saya marah-marah terus kesal karena ada seenaknya ratusan kontainer impor masuk maka sakit hati saya. Mereka mau kompromi nggak bisa pokoknya,” tegasnya,

Ketentuan izin impor perikanan tujuannya untuk pengendalian impor ikan, sebab selama ini muncul indikasi banyak ikan beku yang diimpor untuk tujuan perdagangan dan konsumsi sehingga merusak pasar di dalam negeri. Selama ini para importir yang mengajukan izin impor ikan beku adalah para unit pengolahan ikan.