NERACA 

Jakarta – Pemanfaatan teknologi China oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk proyek Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1000 MW harus dikaji kembali. Alasannya, agar tidak menimbulkan kerugian di belakang hari lantaran hanya terjebak pada harga murah yang ditawarkan.

Menurut pengamat energi Fabby Tumiwa, tender pembangkit listrik yang kini sedang berlangsung untuk PLTU Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1000 MW harus memilih teknologi yang terbaik. “Pemilihan teknologi ini akan menentukan `production cost" (biaya produksi) di kemudian hari,” katanya.

Dia menghimbau agar PLN memilih perusahaan yang memiliki kualitas yang baik dan berteknologi tepat. “Penentuan aspek teknis harus tepat jangan hanya terbuai dengan harga. Perusahaan yang tidak memenuhi syarat tentunya lebih baik tidak perlu diterima,” tegasnya.

Fabby amat menyayangkan bila proyek ini harus tertunda dengan alasan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah. Karena biasanya, jaminan pemerintah ini dipergunakan oleh perusahaan pemenang tender untuk kembali mencari pinjaman.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsah mengakui bahwa ada berapa pembangkit PLTU milik PLN yang mengalami masalah akibat pemakaian teknologi yang tidak cocok dengan suplai bahan bakar yang tersedia di dalam negeri.

Bahkan ada sejumlah pembangkit yang tidak bertahan lama dalam operasinya. “Kita pernah mendengar begitu sudah menang tender dan selesai tapi tidak bisa dipakai atau tidak kompatibel dengan kondisi lokal, malah jadi masalah. Tujuannya untuk solusi masalah kelistrikan malah menjadi beban APBN. Itu jangan sampai terjadi lagi,” tegas Teuku Riefky Harsah.

Senada dengan Fabby Tumiwa, Teuku Riefky meminta PLN memilih perusahaan yang kredibel dengan memiliki kesiapan pendanaan dan teknologi yang tepat. “Faktor kualitas dan kehandalan harus benar-benar dikedepankan,” katanya.

Saat ini, PLN sedang memproses tender pembangunan PLTU Jawa Tengah senilai sekitar US$ 3 miliar. Tender ini diikuti tujuh perusahaan asing yang lolos proses prakualifikasi. Ketujuh perusahaan itu adalah China Shenhua Energy Company Limited, CNTIC-Consortium Guandong Yudean dan Japan Power Konsorsium. Selain itu Korea Electric Power Company (KEPCO), Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, dan Mitsui-Intemational Power Konsorsium.

PLTU ini nantinya menggunakan teknologi supercritical boiler atau ultra supercritical boiler yang lebih ramah lingkungan dengan bahan bakar batu bara Kalimantan berkadar 4.500-5.500 kal.

Tidak Optimal

Sementara itu, mantan Ketua Serikat Pekerja PLN, Ahmad Daryoko, mengingatkan PLN agar menghentikan memilih kontraktor dari China.

Pasalnya, meski kontraknya murah tapi dalam perjalanannya selalu berusaha menggunakan segala cara untuk mencari additional work (kerja tambah) atau mencari peluang "redesign" (perubahan perencanaan) demi keuntungan yang sebesar-besarnya. “Hentikan saja niatan untuk cenderung memilih kontraktor dari China ini,” katanya.

Menurut Daryoko, memang pada awalnya harga yang ditawarkan kontraktor China relatif murah yaitu sekitar US$ 600.000 per MW, sementara kontraktor asal Jepang, Eropa dan Amerika mengajukan harga sekitar US$ 1 juta per MW.

“Namun ujung-ujungnya kontrak membengkak dan bisa mencapai US$ 1 juta dolar per MW karena ada tambahan pekerjaan yang muncul belakangan,” katanya.

Dia juga menyebut, saat ini PLTU yang dibangun kontraktor China sering mengalami gangguan.

Sebagai contoh, imbuh Daryoko, PLTU Cilacap dan PLTU Labuan, yang dibangun oleh perusahaan China dengan membawa teknologi power plant berkalori tinggi yang tidak cocok di dalam negeri. “Sedangkan batubara kita rata-rata berkalori rendah, akibatnya kedua PLTU tersebut tidak beroperasi secara optimal,” sebut Daryoko.