Menteri LHK - Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law

Siti Nurbaya Bakar

Menteri LHK

Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan tidak benar Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan dihapus dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law inisiatif pemerintah.

Ia menjelaskan aspek lingkungan hijau tetap akan dibahas secara seksama dengan penetapan standar lingkungan, yang menurutnya bagian dari penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal).

"Jadi tidak benar kalau amdalnya mau dihapus (dengan Omnibus Law)," ujar Siti Nurbaya saat ditemui sedang mendampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan Surat Presiden terkait RUU Omnibus Law Ciptaker di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Menteri yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu menambahkan bahwa standar lingkungan akan diatur pemerintah agar pemerintah mempunyai daya paksa (enforce) untuk mempersoalkan dampak lingkungan yang rusak oleh proyek industri.

Siti mengatakan jika ada proyek industri skala sedang atau menengah pun akan tetap menggunakan standar yang sedang disusun untuk ditetapkan juga melalui peraturan pemerintah.

Mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), Siti mengatakan Kementerian LHK turut dilibatkan dalam aspek lingkungan hijau tadi dan juga aspek pengadaan lahan.

Dalam aspek pengadaan lahan, KLHK akan mempertegas luasan minimum lahan untuk pengembangan kawasan industri secara proporsional memakai persentase menurut kriteria geofisik alam (bio-geofisik).

Selama ini, regulasi yang ada menyebut angka yang menjadikan sulit bagi seluruh provinsi untuk menerapkannya. Oleh karena itu, pemerintah akan menetapkan kriteria bio-geofisiknya secara proporsional.

Kriteria bio-geofisik itu, kata Siti, akan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga setiap Provinsi mampu mengembangkan kawasan industri secara lebih merata."Nanti Provinsinya tidak bisa berkembang secara bersama-sama. Oleh karena itu, ditetapkan dengan kriteria saja di bio-geofisik," kata Siti. Ant

BERITA TERKAIT

Menko Polhukam - Politik Uang Masih Terjadi dalam Pilkada

Mahfud MD Menko Polhukam Politik Uang Masih Terjadi dalam Pilkada  Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko…

Ketua MPR RI - Utamakan Nilai Kegotongroyongan Hadapi COVID-19

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Utamakan Nilai Kegotongroyongan Hadapi COVID-19  Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta semua pihak…

Menteri Dalam Negeri - Hentikan Kerumunan Massa

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri Hentikan Kerumunan Massa  Palembang - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk menghentikan kerumunan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

MPR Ingin Perkuat KPK Berdasarkan Azas dalam Pancasila

MPR Ingin Perkuat KPK Berdasarkan Azas dalam Pancasila   NERACA Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau akrab…

Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang Gagas Rumah Bhinneka

Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang Gagas Rumah Bhinneka   NERACA Jakarta - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang menggagas…

BPK dan Pemerintah Bahas Dampak COVID-19

BPK dan Pemerintah Bahas Dampak COVID-19  NERACA Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) bersama Pemerintah membahas dampak pandemik COVID-19…