Cara Menpan RB Rampingkan Birokrasi

NERACA

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan langkah-langkah perampingan birokrasi yang sudah dilakukannya sejak ditunjuk sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo.

"Ada tantangan di Kemenpan RB, karena pertanyaan Presiden kepada saya adalah sejauh mana reformasi birokrasi dapat cepat dilakukan. Jadi dalam waktu dekat, kami tidak pangkas birokrasi namun merampingkannya," kata Tjahjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).

Dia mengatakan, dalam tiga pekan terakhir, Kemenpan mendekati seluruh kementerian/lembaga untuk menyesuaikan nomenklatur di masing-masing kementerian/lembaga. Menurut dia, ada menteri yang langsung memangkas 7 deputi, ada yang meminta menambah jumlah eselon 1, ada yang meminta eselon 2 dijadikan eselon 1, dan ada yang meminta penambahan jumlah deputi.

"Ini yang akan kami serasikan dengan arahan Presiden Jokowi, sehingga awal Desember 2019 harus selesai," ujarnya. Dia mengatakan penyelarasan juga dilakukan terkait adanya perubahan nomenklatur kementerian/lembaga seperti Kementerian Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Menurut dia, perubahan nomenklatur Kemenristek, nantinya seluruh lembaga penelitian dan pengembangan di tiap kementerian/lembaga termasuk yang ada di perguruan tinggi, masuk dalam kementerian tersebut. "Selain itu, kemarin juga sudah disesuaikan penambahan jabatan alokasi Bintang 3 di TNI. Sebagai ilustrasi saja, ada 1 matra di TNI, Bintang 1 sampai Bintang 3 itu jabatannya staf khusus berjumlah 173 namun tidak punya meja," katanya.

Menurut dia, di Kepolisian, pangkat Komisaris Besar (Kombes) sangat banyak sehingga harus diselesaikan. Tjahjo juga mencontohkan, di Kemendagri sebanyak 7.224 orang pegawai rebutan untuk posisi eselon 1 hingga 3, namun jumlah eselon 1 yang tersedia hanya 20, eselon 2 dan 3 hanya 100. "Ini contoh kecil yang mau diserasikan termasuk dalam reformasi birkorasi, tidak hanya struktur difungsionalkan namun memotong rentang komandonya. Karena jujur saja Eselon 1 baru bergerak kalau dapat masukan dr eselon 2 dan yang paling berkuasa eselon 3," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Program Hukum Humaniter Indonesia Didukung Palang Merah Internasional

    NERACA   JENEWA – Pada Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang diselenggarakan pada 9 hingga 12…

Penerimaan Pajak 2019 Diakui DJP Cukup Berat

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan pertumbuhan penerimaan pajak 2019 cukup berat…

Pemerintah Pastikan Dorong Pembiayaan dari SBN Domestik di 2020

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman memastikan pemerintah akan mendorong…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Dunia Usaha Berharap Banyak dengan Omnibus Law

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menyebutkan bahwa para pelaku usaha dan…

Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Menkes Tawarkan Tiga Alternatif

    NERACA   Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menawarkan tiga alternatif untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran Badan…

Taiwan Optimis Tingkatkan Penjualan di TIBS 2020

    NERACA   Jakarta - Perhelatan Taiwan International Boat Show (TIBS) akan kembali digelar pada 12-15 Maret 2020 di…