Fraksi PDI Perjuangan Soroti Data Dana dari Pusat - KOTA SUKABUMI

Fraksi PDI Perjuangan Soroti Data Dana dari Pusat

KOTA SUKABUMI

NERACA

Sukabumi - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyoroti tentang dana transfer dari pusat. Pasalnya, Pemkot Sukabumi masih menggunakan data tahun sebelumnya. Padahal Menteri Keuangan sudah mengumumkan rincian dana yang bersumber dari pusat tersebut."Kami menyayangkan dalam penyampaian Rancangan peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Sukabumi Tahun 2020, Pemkot masih menggunakan data yang lama terkait dana bantuan dari pusat tersebut," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gagan Rachman Suparman usai membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Terhadap Raperda APBD Tahun anggaran 2020 di DPRD kota Sukabumi, Senin (11/11).

Untuk itu PDI Perjuangan meminta penjelasanya terkait masalah tersebut, sebab sudah jelas sekali jika Menteri Keuangan sudah mengumumkan secara detail besaran dana transfer ke daerah tersebut, sesuai dengan surat Nomor S-702/MK.07/2019 24 September 2019 lalu."Sudah jelaskan sejak turunya surat tersebut pada September lalu," tandasnya.

Selain itu juga lanjut Gagan, PDI Perjuangan juga mempertanyakan, tentang rancangan APBD selalu melahirkan defisit sesuai nota keuangan yang disampaikan walikota, yaitu angka angka belanja daerah tahun 2020 dari pagu sebesar Rp1,3 triliun lebih sedangkan pendapatan sebesar Rp1,2 triliun lebih, seolah terjadi defisit sebesar Rp 37 miliar lebih yang akan ditutup melalui silpa tahun ini sekitar Rp40 miliar lebih.

"Namun fakta yang terjadi malah silpa akhir tahun cukup besar. Diduga karena penganggaran yang tidak tepat," bebernya.

Gagan juga mengingatkan kepada pimpinan daerah agar mendahulukan program prioritas pembangunan ketimbang program unggulan kepala daerah."Sebab program pembangunan akan lebih dirasakan oleh masyarakat, misalkan meningkatkan belanja modal minimal 30 persen dari modal belanja daerah," pungkasnya.

Sementara itu Walikota Sukabumi secara singkat menjelaskan, apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi merupakan salah satu rangkaian yang harus dijalankan dalam proses tahapan pembahasan APBD ini."Tentunya semua pandangan yang dilontarkan ke pemerintah daerah akan kami jawab dalam agenda jawaban Walikota ats pandangan fraksi-fraksi yang direncakan akan dilaksanakan pada malam ini (kemarin)," pungkasnya. Arya

BERITA TERKAIT

PNM Makassar Gandeng BP-Jamsostek Lindungi 150 Warga Prasejahtera

PNM Makassar Gandeng BP-Jamsostek Lindungi 150 Warga Prasejahtera   NERACA Makassar - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero cabang Makassar menggandeng…

Kemenkop Targetkan Peningkatan Kontribusi UMKM Terhadap PDB dan Ekspor

Kemenkop Targetkan Peningkatan Kontribusi UMKM Terhadap PDB dan Ekspor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan, pada…

Dua Tersangka NUSP-2 Kembalikan Kerugian Uang Negara - Hari Antikorupsi, Kejari Kota Sukabumi Bagi-Bagi Stiker

Dua Tersangka NUSP-2 Kembalikan Kerugian Uang Negara Hari Antikorupsi, Kejari Kota Sukabumi Bagi-Bagi Stiker NERACA Sukabumi - Selama tahun 2019,…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

CATCHPLAY Perbarui Mereknya Menjadi “CATCHPLAY+” - Umumkan Penayangan Eksklusif Film Bebas Februari 2020

CATCHPLAY Perbarui Mereknya Menjadi “CATCHPLAY+” Umumkan Penayangan Eksklusif Film Bebas Februari 2020 NERACA Jakarta - Layanan konten hiburan digital Asia…

Transformasi Bukalapak, Selaras Tren Suksesi Perusahaan IT Ternama

Transformasi Bukalapak, Selaras Tren Suksesi Perusahaan IT Ternama  NERACA Jakarta – Tren suksesi kepemimpinan nampaknya sedang marak dilakukan oleh berbagai…

Prof. Rajab Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Universitas Moestopo

Jakarta-Pakar komunikasi Prof. Dr. Rajab Ritonga mengungkapkan, saat ini belum ada standar pendidikan calon wartawan yang rigid. Siapapun boleh menjadi…