NERACA

Jakarta – Indonesia menyatakan ingin membantu untuk meredakan ketegangan hubungan dagang antara Jepang dan Korea Selatan karena perselisihan dua negara raksasa Asia itu bisa berimbas negatif pada laju pertumbuhan ekonomi kawasan dan global.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kepada Antara usai pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Korsel Yoo Myung-Hee di Bangkok, Thailand, sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta, mengatakan Indonesia akan membantu semaksimal mungkin dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi kepada Korsel dan Jepang, agar tensi sengketa dagang kedua negara itu bisa mereda.

"Di semua percakapan, bahwa kita akan jelaskan secara halus, tanpa kita masuk terlalu jauh ke permasalahan masing-masing negara. Kita ingatkan bahwa perang dagang bisa berdampak pada perekonomian secara keseluruhan dan tidak ada yang diuntungkan dengan hal itu," ujar Enggar usai pertemuan bilateral di sela Pertemuan Menteri Ekonomi Asean (Asean Economic Ministers' Meeting/AEM) ke-51 itu.

Enggar bertemu Myung-Hee sebelum rangkaian pertemuan konsultasi ASEAN dengan negara mitra dagang di hari keempat AEM ke-51. Jepang dan Korsel merupakan dua negara yang memilki hubungan dagang dan investasi yang erat dengan Indonesia. Ketegangan hubungan ekonomi kedua negara tentu bisa berdampak pada mitra-mitra dagang dari kedua negara tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga akhir 2018, perdagangan Indonesia dengan Jepang maupun Korsel selalu tercatat surplus, masing-masing 1,4 miliar dolar AS dan 451 juta dolar AS. Namun untuk kurun Januari-Juni 2019, berdasarkan data Kemendag, Indonesia mengalami defisit perdagangan dari Korsel sebesar 441 juta dolar AS.

Di pertemuan bilateral itu, Enggar juga menyampaikan komitmen Presiden Joko Widodo untuk mempermudah investasi langsung ke Indonesia. Dalam hal ini Enggar mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap rencana keberlanjutan investasi dari dua industri raksasa asal Korsel yakni perusahaan kimia Lotte Group dan perusahaan otomotif Hyundai. "Kami sampaikan kita memberikan perhatian terhadap rencana investasi dua industri besar itu. Jadi mereka tidak perlu khawatir," ujar dia.

Selanjutnya, dalam pertemuan bilateral itu, Enggar dan Myung-Hee juga menyatakan komitmennya untuk menuntaskan perundingan untuk perjanjian dagang kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Korea atau "Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)". "IK-CEPA kami tegaskan lagi untuk selesai pada tahun ini," ujar dia.

Perjanjian dagang IK-CEPA menjadi salah satu dari tiga perjanjian dagang yang ditargetkan Indonesia selesai di empat bulan terakhir di 2019. Dua perjanjian dagang lainnya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan Indonesia-Taiwan Preferential Trade Agreement (PTA).

Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan Jumat bahwa pemerintahnya akan secara tegas mengambil langkah-langkah yang sesuai terhadap pembatasan ekspor Jepang, menyatakan penyesalan mendalam atas "pembalasan ekonomi".

Moon membuat pernyataan itu dalam pertemuan kabinet darurat, bersidang setelah Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar putih mitra dagangnya untuk memperketat peraturan tentang ekspornya ke Korea Selatan.

Rapat kabinet berlanjut selama sekitar satu setengah jam. Pernyataan pembukaan Moon selama pertemuan kabinet disiarkan secara tidak langsung untuk menyampaikan isyarat pemerintah kepada masyarakat umum, kata Gedung Biru Presiden.

"(Penghapusan) adalah keputusan yang sangat ceroboh yang menolak upaya diplomatik untuk menyelesaikan masalah dan semakin memperburuk situasi. Saya menyatakan penyesalan yang mendalam," kata Moon.

Moon memperingatkan bahwa Pemerintah Jepang akan sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas apa yang akan terungkap di masa depan, dengan mengatakan Tokyo bertanggung jawab karena telah memperburuk situasi dengan mengabaikan upaya Seoul untuk secara diplomatis menyelesaikan masalah tersebut. "Pemerintah Korea Selatan akan secara tegas mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam menanggapi tindakan pembalasan ekonomi Jepang yang tidak dapat dibenarkan," kata Moon.

Presiden mengatakan Seoul memiliki tindakan balasan, mencatat bahwa pemerintah akan meningkatkan tanggapan secara bertahap sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak Jepang. "Keputusan pemerintah Jepang adalah balas dendam," kata Moon.