Jangan Sampai Ada Tax Amnesty Jilid II

NERACA

Jakarta - Ekonom Senior Rizal Ramli menentang wacana pemerintah untuk mengadakan tax amnesty kedua. Rizal mengatakan, amnesti pajak yang sudah dilakukan semestinya menambah basis pajak. Namun, dalam realisasinya, rasio pajak terhadap PDB nasional justru makin merosot. Hal itu mencerminkan para wajib pajak tidak semakin patuh.

Rizal memaparkan, rasio pajak terus mengalami penurunan sejak tahun 2010 hingga 2018. Digelarnya program amnesti pajak kedua pada 2016 juga tidak memberikan hasil yang memuaskan. "Pendapatan sektor pajak semakin hari semakin anjlok," kata Rizal kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/8). Pada 2015, rasio pajak Indonesia mencapai 9,20 persen terhadap PDB. Memasuki 2016 tahun dimana tax amnesty digelar, rasio pajak justru turun 8,91 persen. Pada 2017, rasio pajak kembali merosot ke level 8,47 persen dan sedikit membaik tahun 2018 menjadi 8,85 persen.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahmman Wahid itu menuturkan, tidak adanya perbaikan pada rasio pajak menunjukkan bahwa program pengampunan pajak yang telah dilakukan sebelumnya tidak membuat orang patuh. Disinggung soal klaim pengusaha yang menyebut program amnesti pajak yang belum diketahui orang sehingga perlu diulangi, Rizal hanya bergeming. "Seharusnya, kalau ada tax amnesty berarti tax base dan tax ratio makin besar. Jumlah pembayar pajak makin bertambah. Tapi ini merosot, kok mau diulangi?" kata dia.

Menurut dia, jika pemerintah kembali melakukan program amnesti pajak, hanya para wajib pajak skala besar yang diuntungkan. Padahal, selama ini mereka secara sengaja menjadi pengemplang pajak dan sengaja tidak mau mengikuti program amnesti pajak pada 2016. "Tax amnesty gagal, kita hanya mendapat pendapatan Rp 100 triliun. Konsekuensinya kita tetap harus pinjam uang lagi untuk membiayai kebutuhan," kata Rizal.

Ke depan pemerintah sudah waktunya untuk menegakkan hukuman atas mereka yang mengemplang pajak. Pengampunan pajak tidak layak untuk diterapkan kembali karena terbukti gagal membantu pemerintah memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan. Lebih lanjut, ia menuturkan, terdapat banyak cara lain untuk bisa menggenjot pendapatan, salah satunya melalui revaluasi aset perusahaan BUMN. Cara itu, kata dia, pernah diterapkan Rizal saat dirinya masih berada di pemerintahan Joko Widodo.

Hasilnya, nilai aset BUMN Rp 800 triliun dari 11 BUMN yang melalukan revaluasi aset. Peningkatan aset itu otomatis bakal meningkatkan pendapatan bagi negara. "Jika kita lakukan revaluasi aset untuk semua BUMN, maka nilai aset akan bertambah Rp 3.000 triliun. Tanpa heboh-heboh seperti tax amnesty," ujar dia.

BERITA TERKAIT

Wacana Tax Amnesty Jilid II, Layakkah Ide ini Dipertimbangkan?

  Oleh: Dwi Rachmad Kurniawan, Staf Ditjen Pajak Rupanya wacana tax amnesty Jilid 2 terus bergulir. Walaupun beberapa pihak menunjukkan…

Menkominfo - Jangan Sampai Jempol Lebih Cepat dari Pikiran Kita

Rudiantara Menkominfo Jangan Sampai Jempol Lebih Cepat dari Pikiran Kita  Sleman - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Korpri Berharap Jokowi Naikkan Gaji PNS

      NERACA   Jakarta - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) masih berharap agar Presiden Joko Widodo menaikkan gaji…

Pilar Sosial, Cara Pemerintah Turunkan Kemiskinan Hingga 9%

  NERACA   Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pilar-pilar sosial mempunyai tugas khusus untuk ikut bersama pemerintah…

Pertumbuhan Industri Kopi Yang Didukung Pasokan Listrik PLN

    NERACA   Jakarta - Industri kopi di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang masif, bahkan minum kopi dijadikan gaya…