Bebas Stunting Perlu Kerjasama Antar Kementerian - Lembaga

Mewujudkan generasi-generasi bangsa yang sehat cerdas dan sehat, diperlukan penanganan kesehatan yang optimal dan termasuk bebas dari kasus kekerdilan atau stunting. Dimana penanganan pencegahan kasus stunting pada anak harus dilakukan dengan cara "keroyokan" atau kerja bersama seluruh kementerian-lembaga terkait agar upaya yang dilakukan benar-benar membuahkan hasil,”Ini berlaku di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat seluruh kementerian-lembaga harus keroyokan. Di tingkat daerah seluruh organisasi perangkat daerah juga harus keroyokan," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Bambang Widianto dalam siaran pers di Jakarta,kemarin.

Menurutnya, mustahil persoalan stunting dapat diselesaikan secara cepat jika hanya mengandalkan satu atau dua kementerian-lembaga saja. Stunting adalah masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal seperti lambat berbicara atau berjalan, hingga sering menderita penyakit.

Bambang mengatakan, keroyokan yang dimaksud tidak lantas hanya melibatkan pemerintah saja, namun juga sektor swasta. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di daerah operasionalnya bisa mendukung program penanganan masalah stunting. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada 2018 sebanyak 7,8 juta atau 30,8% dari 23 juta balita di Indonesia adalah penderita stunting. Meskipun proporsinya telah menurun dari 37,2% pada tahun sebelumnya, namun angka itu dinilai masih tinggi.”Saya yakin dengan keroyokan ini, upaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih optimal karena semua memiliki pemahaman yang sama bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa,"ujarnya.

Sementara asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana, Abdul Muis mengungkapkan bahwa stunting bukanlah penyakit. Kekerdilan juga bukan semata soal gizi anak, tapi terkait kualitas SDM dan sarana kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu dalam pencegahannya ada pembagian penanganan masalah.”Ada 23 Kementerian dan Lembaga yang saat ini berkolaborasi melakukan percepatan pengentasan stunting yang tahun ini ditargetkan di 2160 Kabupaten\Kota diseluruh Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan, Nila Moeloek pernah bilang, Indonesia harus bebas dari generasi stunting. Itu sebabnya pencegahan stunting menjadi upaya yang sangat penting. Dirinya berpesan kepada para orangtua, serta remaja selaku calon orangtua agar memahami bagaimana cara mencegah stunting, utamanya melalui perbaikan pola makan, pola pengasuhan, juga dengan memerhatikan kebersihan.”Kalau tidak mau anak-anak kita stunting, kalau kasih makan anak-anak utamakan (sumber protein) untuk anak-anak dan ibu hamil dulu ya,” kata Menkes.

Selain itu, Menkes mengingatkan secara khusus bagi para ibu hamil, agar senantiasa menjaga kehamilannya. Salah satu caranya dengan mencukupi kebutuhan gizi anak sejak 1000 hari pertama kehidupan.“Sejak janin tumbuh dalam kandungan (270 hari) selama hingga usia 2 tahun kehidupan (730 hari), dengan ASI Eksklusif, makanan pendamping ASI,” jelasnya.

Masyarakat juga diharapkan untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, dan cek kesehatan secara berkala.

BERITA TERKAIT

PERLU NILAI TAMBAH EKONOMI DIGITAL - JK: Tiru China Bangun Inovasi Digital

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar pengusaha muda Indonesia tidak hanya membangun marketplace. Generasi muda katanya juga harus berpikir…

Tiga Bank Lokal Minta Izin Kerjasama dengan WeChat dan Alipay

  NERACA Jakarta -  Bank Indonesia (BI) menyebutkan setidaknya ada tiga bank domestik yang sudah mengajukan izin kerja sama dengan…

Jokowi Paparkan Kinerja Lembaga Kehakiman

Jokowi Paparkan Kinerja Lembaga Kehakiman   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo memaparkan kinerja lembaga kehakiman termasuk Komisi Yudisial (KY) dalam…

BERITA LAINNYA DI CSR

Pacu Kualitas Pendidikan di NTT - Kredivo “Turun Gunung” Ikut Mengajar di Desa Pogo Tena

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada dunia pendidikan dan peningkatan kualitas belajar dan mengajar, Kredivo, kartu kredit digital untuk…

Bebas Stunting Perlu Kerjasama Antar Kementerian - Lembaga

Mewujudkan generasi-generasi bangsa yang sehat cerdas dan sehat, diperlukan penanganan kesehatan yang optimal dan termasuk bebas dari kasus kekerdilan atau…

Peduli Pendidikan Daerah Terpencil - Lippo Malls Berikan Beasiswa Bagi 1000 Anak

Mewujudkan kepedulian pada dunia pendidikan, khususnya memberikan akses pendidikan bagi generasi muda yang tinggal di daerah terpencil, Lippo Malls Indonesia…