NERACA

Jakarta - Pemerintah menyatakan akan fokus kepada tiga hal sebelum merealisasikan wacana memindahkan ibu kota, guna mengurangi ketimpangan yang terjadi di Jawa dan luar Jawa. "Kita lima tahun ke depan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan ini," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, seperti dikutip Antara, kemarin.

Bambang mengatakan ketimpangan yang terjadi antara Jawa dan luar Jawa cukup terlihat. Dia mencontohkan tentang perekonomian Indonesia, di mana 58 persen di antaranya berpusat di Pulau Jawa. Sementara 42 persen sisanya tersebar di wilayah luar Jawa. "Bahkan kalau kita spesifik di daerah Jabodetabek atau di daerah metropolitan Jakarta, maka kontribusi ekonominya kira-kira seperlima atau 20 persen ekonomi Indonesia ada di Jakarta," ujarnya.

Menteri mengatakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut, Pemerintah akan memfokuskan kepada tiga hal, yakni pengembangan industrialisasi di pulau lain selain pulau Jawa, pengembangan kawasan ekonomi baru, serta mengembangkan enam kota metropolitan di luar jawa. Mengenai pengembangan industrialisasi di luar Jawa, Bambang mengatakan Pemerintah akan melakukan hilirisasi sumber daya alam yang ada di luar Jawa. "Apakah itu di Kalimantan, Sumatera, maupun Sulawesi, dan ini hilirisasi yang terkait dengan hasil tambang maupun hasil perkebunan," ujarnya.

Selanjutnya tentang pengembangan kawasan ekonomi baru, Bambang menyebut bahwa pengembangan tersebut akan di lakukan di berbagai kawasan strategis, seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, maupun kawasan pariwisata. Terakhir, mengenai pengembangan enam kota metropolitan, Bambang menyampaikan bahwa keenam kota tersebut adalah Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar.

Bambang mengatakan pengembangan enam wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi simpul-simpul ekonomi baru yang lebih besar dibandingkan pada saat ini. Pada kesempatan ini, Bambang juga mengulang bahwa wacana pemindahan bukan wacana dan hal yang baru karena sudah digaungkan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sebelumnya. “Saat ini Presiden Jokowi menegaskan ingin melaksanakannya, konkrit. Karena memang tujuannya baik dan bermanfaat secara keseluruhan,” kata dia.

Dia menambahkan hal utama yang mendasari rencana ini harus segera dilaksanakan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara kepulauan dan mekanisme pemindahan ini menjadi penting. “Namun begitu perlu ukuran yang tepat. Karena memindahkan ibu kota ini antar pulau,” ucap Bambang.

Disamping itu, Bambang mengungkapkan banyak negara yang telah lebih dulu memindahkan ibukota seperti Brasil, Malaysia, Australia hingga Pakistan. Hanya saja, pemindahan ibu kota yang dilakukan Brasil telah berlangsung lama, yakni pada 60 tahun yang lalu saat memindahkan pusat pemerintahan dari Rio De Janeiro ke Brasilia. "Pasti mereka belum ada skema KPBU, di dunia pun masih jarang," tegas Bambang.

Bambang berharap, dengan adanya skema KPBU setiap pembangunan infrastruktur dasar maupun berat tidak lagi bergantung pada APBN. "Jadi artinya kita jangan sampai kemudian terpaku seolah-olah hanya budget (APBN) yang bisa membangun negara ini kita harus mencari cara-cara alternatif yang kreatif untuk bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang lain. Itu intinya," ungkap dia.

Pemerintah sendiri memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan tersebut untuk mencakup penyediaan fungsi utama ibu kota seperti gedung pemerintahan, hingga pengadaan lahan. Dana Rp 446 triliun dialokasikan untuk empat hal. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.