Industri Daur Ulang Jadikan Limbah Plastik Punya Nilai Tambah - Dunia Usaha

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah terhadap limbah plastik dan kertas melalui peran industri daur ulang atau recycle industry. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi impor bahan baku berupa plastik dan kertas, yang kebutuhannya masih sangat tinggi bagi penopang proses poduksi berbagai sektor industri di Tanah Air.

“Misalnya kertas, salah satu produk yang dihasilkan dari kayu ini sedang dibatasi penggunaannya, sehingga dibutuhkan industri recycle paper. Sekarang, hasil industri recycle paper ini mendapatkan apresiasi dari sektor lainnya seperti perusahaan consumer goods yang mengutamakan bahan baku daur ulang,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Menperin pun menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku plastik, diperlukan industri petrokimia. Namun, dalam membangun fasilitas tersebut, bakal memakan waktu cukup lama. Paling tidak, setelah peletakan batu pertama, dibutuhkan tiga tahun untuk pabrik itu bisa berproduksi. “Sehingga, guna mencari solusi dalam waktu dekat, agar kita bisa mengurangi impor ini, didorong melalui recycle industry. Dan, industri ini investasinya jauh lebih murah,” jelasnya.

Seiring upaya strategis tersebut, Kemenperin juga aktif memacu tumbuhnya industri petrokimia di dalam negeri. Hingga saat ini, sudah ada tiga perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan sektor industri petrokimia di Indonesia, yaitu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., Lotte Chemical Titan, dan Siam Cement Group (SCG). “Mereka akan memproduksi kebutuhan bahan baku kimia berbasis nafta cracker di dalam negeri. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi impor," tegas Airlangga.

Kemenperin menargetkan jumlah limbah plastik yang dapat didaur ulang pada tahun 2019 ini bisa menyentuh hingga 25 persen. Angka itu naik dua kali lipat lebih dari rata-rata limbah plastik yang didaur ulang pada tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 10 persen.

“Jadi, industri daur ulang ini akan kami terus dorong. Beberapa industri di dalam negeri sudah bisa melakukan proses daur ulang. Sebenarnya daur ulang ini tidak hanya dilakukan untuk plastik, tetapi juga kertas dan aluminium. Plastik itu bukan sampah, tetapi raw material (bahan baku),” paparnya.

Menperin menuturkan, implementasi konsep circular economy atau ekonomi berkelanjutan di sektor industri, selain telah menjadi tren dunia, konsep tersebut juga dinilai mampu berkontribusi besar dalam menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan yang menjadi tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs). “Industri manufaktur berperan penting dan memberikan dampak yang luas dalam mewujudkan circular economy di Indonesia,” terangnya.

Konsep ekonomi berkelanjutan ini sejalan dengan standar industri hijau yang mampu berperan meningkatkan daya saing sektor manufaktur untuk masa depan, dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal ini sesuai implementasi program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya. Penerapan industri hijau merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sebelumnya, Kemenperin terus mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan sektor industri tanah air. Salah satunya dengan mengusulkan insentif fiskal super tax deduction untuk investasi sektor industri. Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut akan disahkan dalam waktu dekat.

“Peraturan Pemerintah (PP) tersebut telah diparaf oleh seluruh kementerian yang terkait, sehingga fasilitas super tax deduction untuk vokasi hingga 200 persen itu tinggal ditandatangani oleh Bapak Presiden,” papar Menperin di Jakarta, Kamis (13/6).

Ia menyampaikan, insentif tersebut merupakan keringanan pajak yang diberikan atas kontribusi industri dalam program penciptaan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan sektor manufaktur. “Dengan ini, pemerintah dan sektor industri melakukan co-production SDM industri, karena mereka yang paling tahu kebutuhan akan SDM, maka diharapkan ikut menyiapkan,” ujarnya.

Untuk bertransformasi ke era industri digital, dibutuhkan reskilling agar SDM di bidang industri mampu berkompetisi. Upaya tersebut merupakan strategi menangkap peluang bonus demografi yang masih akan dialami Indonesia hingga 15 tahun ke depan. Momentum tumbuhnya jumlah angkatan kerja yang produktif ini diyakini bisa menggenjot kinerja dan daya saing industri manufaktur nasional. “Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, aspirasi besarnya adalah mewujudkan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030,” jelas Menperin.

Fasilitas super tax deduction juga akan diberlakukan untuk investasi riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan perusahaan. Hal ini untuk mendukung Indonesia menuju ekonomi era baru yang berbasis inovasi atau disebut innovation economy.

BERITA TERKAIT

Sika Indonesia Resmikan Pabrik Ketiga di Cibitung

NERACA Bekasi – Perusahaan bahan kimia untuk konstruksi dan industri, Sika semakin mengukuhkan bisnisnya di Indonesia dengan meresmikan pabrik ketiga…

PRS, Solusi Sementara PGN untuk Alirkan Gas Bumi di Jawa Tengah

NERACASemarang - Dengan berdirinya sejumlah kawasan industri baru seperti di Kendal dan Ungaran, menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan…

Menteri Susi Prakarsai Dialog Pemberantasan IUU Fishing

NERACA New York - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, Peter Thomson,…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sika Indonesia Resmikan Pabrik Ketiga di Cibitung

NERACA Bekasi – Perusahaan bahan kimia untuk konstruksi dan industri, Sika semakin mengukuhkan bisnisnya di Indonesia dengan meresmikan pabrik ketiga…

PRS, Solusi Sementara PGN untuk Alirkan Gas Bumi di Jawa Tengah

NERACASemarang - Dengan berdirinya sejumlah kawasan industri baru seperti di Kendal dan Ungaran, menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan…

Menteri Susi Prakarsai Dialog Pemberantasan IUU Fishing

NERACA New York - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, Peter Thomson,…