BEI Masih Menunggu Keputusan Final OJK - Soal Sanksi Kepada Garuda

NERACA

Jakarta –PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku tengah menunggu keputusan final dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait sanksi yang akan diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) atas laporan keuangan perusahaan tahun buku 2018 yang menuai polemik.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, manajemen bursa kini sedang berkoordinasi intens dengan OJK perihal sanksi terhadap maskapai plat merah tersebut ke depan.”Kami sudah koordinasi dengan OJK. Dan sedang menunggu keputusan final dari OJK,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Terkait apakah ada kemungkinan revisi laporan keuangan Garuda Indonesia nantinya, Nyoman belum membeberkan lebih lanjut langkah kedepan itu dari manajemen bursa."Kita akan lihat initial recognition itu harusnya tidak lepas dari periode 15 tahun. Kemudian kualitas aset atau piutangnya. Aturan dapatnya cash secara oktober 2018 sampai sekarang nggak dapat. Sehingga laporan keuangan Maret tentunya akan kita pertanyakan juga tentang kualitas piutangnya," tuturnya.

Dia pun menegaskan, manajemen bursa sepenuhnya menunggu ketetapan yang akan diputuskan oleh OJK kepada Garuda Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) terkait laporan keuangan tahun 2018 milik PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk (GIAA).

KAP ini sendiri merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIAA yang sempat menuai polemik akibat klaim perolehan pendapatannya oleh perseroan.”Kesimpulannya ada dugaan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit itu belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto.

Namun, Hadiyanto menuturkan Kemenkeu pada posisi ini juga belum bisa memberikan sanksi kepada KAP. Kemenkeu masih harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu mengingatGaruda Indonesiamerupakan perusahaan terbuka."Kita sudah banyak perusahaan non emiten yang langsung diberikan pembinaan, peringatan, sanksi tergantung level pelanggarannya. Kalau emiten harus ke OJK juga," paparnya.

Disampaikannya, karena Garuda perusahaan publik dan terdaftar di pasar modal sehingga pihaknya masih berkoordinasi dengan OJK.

BERITA TERKAIT

Dikategorikan B3, Limbah Faba Masih Bisa Dimanfaatkan

      NERACA   Jakarta - Industri manufaktur berperan penting dalam implementasi konsep ekonomi berkelanjutan. Selain akan menjadi tren…

Penjelasan Belum Memuaskan - BEI Pastikan Suspensi KIJA Masih Berlanjut

NERACA Jakarta – Meskipun PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) sudah memberikan penjelasan terkait potensi gagal bayar atau default atas…

KPK Temukan Penggunaan Puluhan Bank Luar Negeri Kasus Garuda

KPK Temukan Penggunaan Puluhan Bank Luar Negeri Kasus Garuda NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan penggunaan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Catatkan Penjualan Lahan 25,3 Hektar - DMAS Masih Mengandalkan Kawasan Industri

NERACA Jakarta – Kejar target penjualan, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) masih fokus mengembangkan kawasan industri. Apalagi, perseroan menerima permintaan lahan…

Targetkan Pembiayaan Rp 1 Triliun - Astra Finacial Tawarkan Promo Bunga 0%

NERACA Jakarta – Proyeksi pasar otomotif dalam negeri yang masih lesu, menjadi tantangan bagi pelaku industri otomotif untuk terus menggenjot…

Perkenalkan Fortofolio Bisnis - Astra Tampil di 1st Pacific Expo Selandia Baru

NERACA Jakarta – Menunjukkan eksistensinya di dunia internasional, PT Astra Internasional Tbk (ASII) menjadi satu dari lebih dari 100 perusahaan…