Elit Politik Kembali Merajut Perdamaian

Elit Politik Kembali Merajut Perdamaian

NERACA

Lebak - Anggota DPR RI Hasbi Asyidiki Jayabaya mengajak sebagian kecil elit politik kembali merajut kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kita negara demokrasi tentu lebih memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar dan jangan sampai terjadi perpecahan," kata politisi PDI Perjuangan tersebut di Lebak, Banten, Rabu (4/6).

Pandangan politik pasangan nomor urut 01 Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno boleh berbeda di negara demokrasi. Namun, mereka lebih mengutamakan perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih momentum Hari Raya 1440 Hijriyah.

Persengketaan pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga ke MK patut dihargai dan dihormati. Sebab, negara demokrasi cukup mendukung untuk ditegakan supremasi hukum. Karena itu, dirinya meminta masyarakat dapat mempercayai penegakan supremasi hukum tersebut. Sebab, di mata hukum semuanya sama tanpa pandang bulu untuk mencari keadilan.

Para elit politik dapat merajut kembali kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa, dimana Indonesia meiliki ideologi Pancasila."Saya kira di negara demokrasi itu kalah dan menang sudah biasa dan jangan menyebar perpecahan," kata anggota DPR dari Dapil Kabupaten Lebak-Pandeglang.

Menurut dia, mereka para elit politik setelah Pilpres memberikan kesejukan dan kedamaian dengan tidak mengeluarkan statemen-statemen yang provokatif yang bisa memecahbelah persatuan. Ia sebagai anggota DPR sangat mendukung dan menghargai persengketaan pilpres 2019 itu diproses ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Proses hukum itu diajukan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga dengan dalih adanya duagaan kecurangan. Namun, jika proses hukum itu kalah maka harus diterima dan tidak melakukan hal-hal yag tidak diinginkan.

Begitu juga Prabowo agar mengajak kepada pendukungnya agar tetap mengutamakan kedamaian, persatuan dan kesatuan."Kita berharap para elit politik dapat menyatukan kembali perbedaan pilpres demi keberlangsungan bangsa itu," kata dia.

Kemudian dia juga mendukung sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 diproses secara hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Kita negara demokrasi tentu menghargai hukum," kata Hasbi Asyidiki.

Masyarakat tentu harus menghormati dan menghargai hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum. Supremasi hukum harus ditegakan dalam pemerintahan yang demokrasi itu. Apapun, keputusan hukum itu tentu harus diterimanya dengan lapang dada.

Sebagai anggota DPR, jelas Hasbi sangat mendukung dan menghargai persengketaan Pilpres 2019 itu diproses ke MK. Proses hukum itu setelah diajukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan dalih adanya dugaan kecurangan."Jika proses hukum itu kalah maka harus diterimanya dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Capim DPD Harus Miliki Karakter dan Kepemimpinan Kuat

Capim DPD Harus Miliki Karakter dan Kepemimpinan Kuat   NERACA Jakarta - Analis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi…

Indonesia Raih Penghargaan Literasi Dunia

Indonesia Raih Penghargaan Literasi Dunia   NERACA Jakarta - Indonesia berhasil meraih penghargaan literasi dunia yang diselenggarakan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan,…

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD   NERACA Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kenaikan Cukai 23 Persen Kian Menghimpit Industri Rokok

Kenaikan Cukai 23 Persen Kian Menghimpit Industri Rokok   NERACA Jakarta - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berkepentingan untuk menyampaikan…

Dekopin Berharap RUU Perkoperasian Segera Disahkan

Dekopin Berharap RUU Perkoperasian Segera Disahkan NERACA Jakarta - Perjalanan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sudah mencapai tahap final. Setelah pembahasan…

RUU SDA Disetujui Menjadi UU, Ini Kata Pemerintah

RUU SDA Disetujui Menjadi UU, Ini Kata Pemerintah   NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) sudah…