Partisipasi Pemilih Jadi Catatan Positif Pemilu 2019

Partisipasi Pemilih Jadi Catatan Positif Pemilu 2019

NERACA

Jakarta - Peneliti bidang politik, The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai peningkatan partisipasi pada Pemilu 2019 menjadi catatan positif pelaksanaan Pemilu 2019.

Capaian itu menurut dia dicapai di tengah rapor merah penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak efisien dan memakan korban jiwa petugas KPPS.”Penilaian ini dikarenakan jauh sebelum pelaksanaan pencoblosan suara, Pemilu 2019 dibayang-bayangi rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya gerakan yang mengajak untuk tidak memilih atau golput," kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/5).

Dia menilai gerakan golput pun pada kenyataannya tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi pemilih untuk golput. Menurut dia, melihat meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, ada dua hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik.

Meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menandakan semakin tingginya kesadaran politik warga negara tentang hak dan kewajibannya."Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik salah satunya diimplementasikan melalui berpartisipasi dalam pemilu," ujar dia.

Dia menjelaskan yang kedua, terkait penilaian pemilih terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya, penilaian pemilih terhadap kinerja pemerintahan dipengaruhi oleh adanya pembelahan pendukung kedua calon presiden dan wakil presiden.

Menurut dia, bagi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin yang juga petahana, maka penilaian pemilih akan menilai kinerja pemerintahan Jokowi sangat baik dan perlu dilanjutkan pada periode kedua."Sedangkan di kubu pendukung Prabowo-Sandiaga, pemilihnya akan menilai kinerja pemerintahan sangat buruk, sehingga perlu diganti," kata dia.

Arfianto menjelaskan, berdasarkan kedua penilaian kedua pendukung tersebut, maka para pemilih harus menunaikan tugasnya dengan menggunakan hak pilihnya demi memperjuangkan calon pilihannya. Dia menilai, besarnya animo kedua pendukung dalam Pilpres tersebut, pada akhirnya meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019.

Di sisi lain dia menilai, meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 juga perlu diikuti dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan lima tahun ke depan.

"Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan tersebut, bukan hanya ditingkat nasional melainkan di semua tingkat pemerintahan. Ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat dilakukan, misalnya, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selama ini diterapkan," ujar dia.

Selain itu dia juga berharap agar partisipasi masyarakat bukan hanya berhenti pada proses pembuatan kebijakan, namun juga pada aspek pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah lima tahun ke depan.

Dia berharap, apabila itu dilakukan maka produk kebijakan yang dihasilkan para pejabat yang dipilih oleh rakyat akan bersifat inklusif, akuntabel, relevan, dan transparan. Ant

BERITA TERKAIT

PAMERAN UMRAH DAN HAJI 2019

Sekretaris Perusahaan BNI Syariah, Rima Dwi Permatasari (kedua kiri), bersama Pemimpin Divisi Dana Ritel BNI Syariah, Bambang Sutrisno (kedua kanan),…

Pelantikan DPRD Banten 2019-2024 Pada 2 September 2019

Pelantikan DPRD Banten 2019-2024 Pada 2 September 2019   NERACA Serang - Pelantikan anggota DPRD Banten terpilih periode 2019-2024 direncanakan pada…

LIPS Persembahkan Pemenang Penghargaan di AIBP 2019

LIPS Persembahkan Pemenang Penghargaan di AIBP 2019 NERACA Jakarta - Perusahaan LIPS, penyedia teknologi penginderaan 3D terdepan di dunia, dengan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan  NERACA Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal…