Udang Jadi Primadona Komoditas Ekspor dari Indonesia

NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) di awal menjabat, menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, telah mengingatkan hal ini, karena dapat menyebabkan seluruh usaha hulu hilir yang terhubung dengan komoditas udang dapat gulung tikar.

“Mengapa ini menjadi penting, karena udang adalah primadonanya komoditas ekspor dari Indonesia. Meskipun volumenya lebih kecil dari tuna namun nilai ekspornya lebih besar. Sehingga udang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB perikanan,” kata Slamet dalam keterangan resmi.

Slamet menerangkan bahwa gejala indikasi penyakit ini dapat ditemukan baik di hatchery seperti pada post larva benur, air bak benur dan induk, pakan alami (artemia dan cumi) serta feses. Sedangkan pada tambak, dapat ditemukan pada udang, kepiting, air tambak dan sedimen (lumpur).

“Oleh karena itu dari hulu hilir harus benar-benar aman. Di tahun 90an kita mengenal panca usaha, yakni lima usaha yang harus dilakukan oleh pembudidaya seperti persiapan lahan, benur, sarana prasarana (peralatan dan pakan), manajemen usaha, serta pengendalian penyakit dan lingkungan. Kita perlu hidupkan kembali konsep yang cukup baik ini” ajak Slamet.

“Sungguh sangat tidak bisa dibayangkan apabila kita terlambat dalam menyikapi kejadian ini. Capaian produksi udang yang selalu kita upayakan terus meningkat dari tahun ke tahun, seketika itu industri udang kita akan hancur seperti yang terjadi di Thailand dan Vietnam. Dampak yang akan ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pembudidaya, melainkan oleh industri lainnya seperti pengolahan, pakan, serta penurunan devisa dari sektor perikanan,” Slamet mengingatkan.

Ada enam langkah atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penyakit ini yaitu: pertama, Peningkatan kewaspadaan (public awareness) terhadap gejala-gejala serta cara penanganan EMS/AHPND melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas pengujian laboratorium serta meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas induk, calon induk, benur, serta pakan alami (polychaeta dan artemia) khususnya dari negara wabah. Kedua, mengajak untuk penebaran benur intensif 80 – 100 ekor per m2.

Selanjutnya ketiga, kembali melakukan persiapan seperti prinsip-prinsip dasar atau panca usaha (back to basic). Keempat, pelarangan menggunakan induk tambak untuk HSRT atau Naupli Center. Kelima, pengembangan kawasan budidaya perikanan berbentuk klaster secara terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan pengelolaan, baik lingkungan, teknologi, input produksi maupun pemasaran. Keenam, upaya mempertahankan keberlanjutan usaha budidaya perikanan melalui pengaturan izin lokasi dan izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), penyediaan saluran inlet/outlet yang terpisah.

“Saya akan keluarkan edaran berupa larangan penggunaan induk-induk yang diperoleh dari tambak. Kita akan ganti dari hasil breeding program dari broodstock centre yang dimiliki pemerintah. Ini upaya pembenahan nyata untuk pencegahan penyakit ini. Pada tahap awal edaran ini sifatnya himbauan namun pada akhirnya akan kita wajibkan,” jelas Slamet.

Selain itu, tambah Slamet, upaya-upaya lain juga sudah dilakukan, “tahun 2019 ini anggaran monitoring residu dan sertifikasi ditingkatkan, tiap kawasan usaha budidaya juga kita dorong harus memiliki AMDAL. Kemudian tahun 2020 nanti akan kita optimalkan lagi peran posikandu,” lanjutnya.

“Saya berharap agar melalui pertemuan ini mampu menghasilkan langkah-langkah yang tepat dan efisien dalam pencegahan serta penanganan AHPND, juga agar seluruh stakeholder segera berbenah dalam upaya menangkal penyakit AHPND. Semua ini untuk mencegah agar penyakit ini tidak ada di Indonesia,” jelas Slamet.

Sebelumnya, FAO mengapresiasi kesuksesan Indonesia dalam pencegahan penyakit ikan. Strategi nasional penanganan penyakit ikan khususnya udang, yang dimiliki Indonesia dinilai terbukti berhasil dan tidak setiap negara memilikinya. Atas kesuksesan ini, Indonesia bersama Vietnam dipercaya sebagai negara percontohan implementasi metode strategi biosekuriti bagi usaha budidaya yang sedang dikembangkan oleh FAO. Penilaian ini disampaikan oleh Dr. Melba Reantoso dari FAO Pusat, Roma dalam “National Seminar on Aquaculture Biosecurity Governance” di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta (10/5).

Sebelumnya Indonesia dan Vietnam berhasil dipilih oleh FAO untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari pemerintah Norwegia.

BERITA TERKAIT

Perdagangan Bilateral - Selaput Biji Pala 5 Ton Senilai Rp1,3 Miliar Diekspor ke India

NERACA Jakarta – Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian melepas ekspor 5 ton komoditas selaput biji pala asal Maluku Utara…

OPEC Pangkas Perkiraan Permintaan Minyak di 2020

NERACA Jakarta – OPEC pada Rabu memangkas perkiraan untuk pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2020 karena perlambatan ekonomi, sebuah pandangan…

Ritel - Revisi Aturan Soal Bisnis Waralaba Direncanakan Keluar Bulan Ini

NERACA Jakarta – Revisi aturan soal bisnis waralaba ditargetkan bisa segera keluar bulan September ini setelah dibahas sejak tahun 2018…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Sesuai Standar Global, Pertamina Atasi Tumpahan Minyak

Jakarta-Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai penanganan tumpahan minyak di perairan Karawang, Jawa Barat, yang dilakukan Pertamina selama dua…

Perdagangan Bilateral - Selaput Biji Pala 5 Ton Senilai Rp1,3 Miliar Diekspor ke India

NERACA Jakarta – Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian melepas ekspor 5 ton komoditas selaput biji pala asal Maluku Utara…

OPEC Pangkas Perkiraan Permintaan Minyak di 2020

NERACA Jakarta – OPEC pada Rabu memangkas perkiraan untuk pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2020 karena perlambatan ekonomi, sebuah pandangan…