NERACA

Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menyetujui pembagian dividen tunai senilai Rp3,75 triliun atau sebesar 25% dari laba bersih 2018 yang mencapai Rp15,02 triliun. "Kami memang mengusulkan ke pemegang saham agar dividen dari laba bersih 2018 sebesar 25% atau setara Rp 805 per saham," kata Direktur Utama BBNI, Achmad Baiquni di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, payout ratio dividen tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 35% karena perseroan menghindari keterbatasan dalam ekspansi kredit. Dividen sebesar Rp3,75 triliun tersebut setara dangan Rp805 per saham. Sementara khusus dividen bagian pemerintah atas kepemilikan 60% saham akan disetorkan ke rekening kas negara.

Sementara itu, lanjut Baiquni, sebesar 75% dari laba bersih 2018 atau Rp11,26 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan. Menurut dia, laba ditahan tersebut untuk mendukung penguatan rasio kecukupan modal (CAR) BBNI."Kami manajemen mengusulkan divividen sebesar 25%, alasannya karena rata-rata CAR industri perbankan sekitar 23%, sementara BNI sebesar 18,5%," ungkap Baiquni.

Padahal, lanjut dia, sejauh ini pertumbuhan kredit BBNI selalu berada di atas industri perbankan. Menurutnya, kalau tidak ada penambahan modal, maka ekspansi perseroan akan terbatas. Oleh karena itu agar modal perseroan kuat, maka dividen diusulkan 25%. Sebagai informasi, sepanjang 2018, BNI ini membukukan laba bersih konsolidasi mencapai Rp15,02 triliun, tumbuh 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp13,6 triliun.

Seiring laba, pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) meningkat 11% menjadi Rp35,45 triliun dari periode yang sama 2017 senilai Rp31,94 triliun. Selanjutnya, soal pembentukan holding perbankan yang dilakukan Kementerian BUMN, kata Ahmad Baiquni, proses persiapannya terus dilakukan oleh Kementerian keuangan bersama dengan BUMN keuangan lainnya.

Direktur Treasury dan Internasional BNI, Rico Rizal Budidarmo menambahkan, dua minggu lalu telah diselesaikan semacam buku putih untuk pembentuk holding BUMN.”"Poin yang paling penting adalah efisiensi operasi dan kemampuan financing dan tujuan inklusi keuangan itu akan semakin baik lagi," ujarnya.

Proses pembentukan holding perbankan saat ini sedang memasuki tahap revisi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menyatakan tidak ada penundaan dalam proses pembentukannya alias tetap tahun ini. “Ada masukan beberapa hal yang lebih realistis untuk di dalam quick win-nya. Nanti kalau holding [perbankan] jadi itu nanti IT akan diremapping lagi antara 4 bank yang ada, termasuk non-bank yaitu PNM, Pegadaian, Bahana, sama Jalin (PT Jalin Pembayaran Nusantara)," imbuhnya.