Dua Aspek Lemahkan Indonesia Dalam Perdagangan Internasional - Penilaian IGJ

NERACA

Jakarta – Peneliti senior Indonesia for Global Justice (IGJ) Olisias Gultom menilai, terdapat dua aspek yang membuat lemah Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional. Dia menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, Indonesia cenderung didikte oleh negara-negara dengan nilai tawar yang kuat.

"Saya melihat ada dua aspek, pertama yakni nilai tawar Indonesia yang selalu rendah. Ketika kesepakatan perdagangan internasional itu dilakukan, kita ada di posisi nilai tawar yang rendah," ujar Olisias di Jakarta, disalin dari Antara.

"Aspek kedua ialah ketika proses implementasinya Indonesia masih menghadapi persoalan-persoalan internal, salah satunya korupsi. Jadi banyak hal yang kita tidak lakukan secara konsisten dan dimanfaatkan baik, pada akhirnya (perjanjian) itu tidak termanfaatkan juga," tutur Olisias.

Peneliti IGJ itu menyarankan para pembuat keputusan nasional berhati-hati dalam melihat perjanjian perdagangan internasional. "Dalam sejarahnya kolonialisasi itu dimulai dari perdagangan, pintu masuknya dari perdagangan lalu berlanjut ke utang-piutang dan merembet ke berbagai aspek lainnya. Artinya hati-hati juga kita bisa masuk dalam jebakan yang sama pada akhirnya, ini yang menurut saya perlu diingatkan terus," tuturnya.

Menurut IGJ pada 2018 terdapat beberapa perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan akan segera diratifikasi yakni Indonesia-EFTA ( European Free Trade Association), 10th ASEAN Framework Agreement on Services, First Protocol to Amend ATIGA, ASEAN Agreement on Electronic Commerce, dan Indonesia-Australia CEPA.

Perkembangan model kerja sama komprehensif perdagangan internasional, menurut IGJ, bukan lagi hanya mengatur kerja sama perdagangan secara sempit (ekspor-impor), tetapi juga mengatur aspek ekonomi dan sosial secara luas serta berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat Indonesia, bahkan kedaulatan negara ikut dipertaruhkan di dalamnya.

IGJ juga menyarankan Indonesia menjadikan menguatnya praktik proteksionisme dalam perdagangan global sebagai momentum untuk mengukur kembali kekuatan perdagangannya. Pilihan strategi diplomasi perdagangan internasional Indonesia sudah seharusnya diarahkan untuk memperkuat serta melindungi kedaulatan ekonomi rakyat.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menyarankan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghentikan sementara sekaligus mengevaluasi kembali semua perundingan perdagangan internasional.

"Kalau berkaitan dengan perundingan perdagangan, saya kira dihentikan dulu untuk sementara. Kemudian dilakukan analisa mengingat semua perjanjian perdagangan itu tidak ada analisanya," ujar peneliti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Lutfiyah Hanim di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa analisa perundingan perdagangan internasional yang ada saat ini hanya berkutat pada berapa jumlah ekspor dan impor. "Padahal perjanjian perdagangan internasional seperti dengan European Free Trade Association atau EFTA, terdapat sekitar 17 bab. Sayangnya yang dianalisa hanya satu-dua bab saja," kata Lutfiyah.

Dengan menghentikan sementara perundingan perdagangan internasional, menurut peneliti tersebut, Indonesia bisa menganalisa dampak dan biayanya yang selama ini tidak pernah dilakukan.

"Kalau melakukan perundingan dengan negara-negara maju seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Australia, negara-negara ini sangat terkenal dengan sikap ngototnya dalam perundingan, Dengan demikian mereka selalu mendapatkan apa yang mereka mau, dengan menggunakan template atau format yang diajukan ke semua negara dalam perundingan," tutur Lutfiyah.

Indonesia, lanjutnya, tidak memiliki template seperti itu dan hanya mengikuti template perundingan yang diajukan oleh negara-negara maju. "Kita dari Indonesia lebih banyak melakukan apa yang mereka atau negara-negara maju inginkan," kata Lutfiyah.

Perdagangan merupakan salah satu tema yang akan dibahas dalam debat terakhir Pemilu Presiden 2019, bersamaan dengan sejumlah tema lainya seperti ekonomi dan kesejahteraan sosial, investasi, industri dan keuangan.

Kartini Samon, mengatakan pemerintahan mendatang perlu meningkatkan investasi yang lebih relevan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. "Saya kira kebijakan investasi pemerintahan mendatang perlu mendorong investasi yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas," kata Kartini.

Menurut dia, saat ini pemerintah masih memberikan kebebasan yang luar biasa bagi investor untuk membangun usaha tetapi kurang memperhatikan jaminan bagi tenaga kerja jika investor itu sewaktu-waktu keluar.

Fokus investasi saat ini juga cenderung mengutamakan investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, sementara kebutuhan seperti pembangunan puskesmas, sekolah, dan perlindungan terhadap pasar tradisional belum begitu diperhatikan.

BERITA TERKAIT

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir NERACA Jakarta -  Chairman of Mitsubishi Motors Corporation, Osamu Masuko mengatakan saat ini,…

Dua Tantangan Perpajakan Di Era Ekonomi Digital

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi Direktorat…

IMF Desak Negara-negara Hindari Kebijakan Perdagangan Terdistorsi

    NERACA   Jakarta - Ketegangan perdagangan sejauh ini tidak secara signifikan mempengaruhi ketidakseimbangan neraca berjalan global, tetapi membebani…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Otomotif - Kemenperin Optimistis Ekspor Mobil Tembus 1 Juta Unit Tahun 2025

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian optimistis jumlah ekspor mobil produksi Indonesia akan mencapai 1 juta unit pada tahun 2025. Agar…

Niaga Internasional - Pemerintah Diminta Lobi China Guna Tingkatkan Ekspor Nasional

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menginginkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dapat melobi pemerintah…

Kadin Berharap Investasi yang Masuk Berorientasi Ekspor

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap investasi yang masuk ke Indonesia merupakan investasi yang berorientasi ekspor…