Industri Hasil Tembakau Tercatat Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja - Dunia Usaha

NERACA

Jakarta – Industri Hasil Tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, berkontribusi besar dan berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun pembangunan bangsa Indonesia selama ini.

“IHT merupakan bagian sejarah bangsa dan budaya Indonesia, khususnya rokok kretek. Pasalnya, merupakan produk berbasis tembakau dan cengkeh yang menjadi warisan inovasi nenek moyang dan sudah mengakar secara turun temurun,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Dialog dengan Karyawan Mitra Produksi Sigaret (MPS) dan Paguyuban Sampoerna Retail Community (SRC) di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, disalin dari siaran resmi, di Jakarta.

Menperin menjelaskan, industri rokok di dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal berupa hasil perkebunan seperti tembakau dan cengkeh. Di samping itu, dinilai sebagai sektor padat karya dan berorientasi ekspor sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Perindustrian mencatat, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang, terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. Pada tahun 2018, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai USD931,6 juta atau meningkat 2,98 persen dibanding 2017 sebesar USD904,7 juta.

“Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global,” tuturnya. IHT juga penyumbang penerimaan negara yang cukup signfikan melalui cukai. Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp153 triliun atau lebih tinggi dibanding perolehan di 2017 sebesar Rp147 triliun. Penerimaan cukai rokok pada tahun lalu, berkontribusi mencapai 95,8 persen terhadap cukai nasional.

Namun demikian, produk IHT merupakan barang kena cukai untuk mengendalikan konsumsinya. Sebagai konsekuensinya, peraturan terkait rokok semakin ketat baik di dalam maupun luar negeri karena pertimbangan perlindungan konsumen dan kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi industri rokok.

“Tentunya, melalui industri ini, kami tidak menganjurkan agar masyarakat banyak mengkonsumsi rokok, tetapi kami mengajak bahwa anak-anak muda dijauhkan dari rokok, terutama anak sekolah. Selain itu, kemi mendorong untuk menjaga kesehatan melalui R&D industrinya,” ungkap Airlangga.

Beberapa peraturan terkait industri rokok, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Selain itu, ada Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Regulasi ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.64 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok.

“Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan yang menjadi jalan tengah dalam menjamin kepastian berusaha IHT dengan tetap menjaga aspek penyerapan tenaga kerja dan menjamin aspek kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada paguyuban Mitra Produksi Sigaret (MPS), sebagai wadah yang menaungi 38 produsen Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan bermitra dengan PT HM Sampoerna. Mereka yang tersebar di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini mampu memproduksi 15 miliar batang per tahun dengan mempekerjakan karyawan lebih dari 40 ribu orang.

Salah satunya adalah MPS Berbah PT Mitra Adi Jaya yang beroperasi sejak tahun 2006 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 900 orang. MPS ini memproduksi rokok SKT hingga 3,72 juta batang per minggu atau 200,88 juta batang per tahun setara dengan Rp200 miliar per tahun. Dengan kontribusi besar tersebut, Menperin menilai MPS sebagai pahlawan industri Indonesia.

“Keberpihakan pemerintah saat ini terhadap industri SKT sangat jelas, sehingga pekerjaan (linting rokok kretek) itu ada terus dan berkelanjutan. Kita pun lihat mereka masih bertahan di tengah era industri 4.0. Karena di Indonesia, penerapan teknologi industri 4.0 berjalan secara paralel dan harmonis dengan industri yang menggunakan teknologi sebelumnya,” tuturnya.

Airlangga pun menegaskan, pemerintah saat ini sedang fokus membangun pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor industri. “Ibu-ibu yang bekerja di MPS ini sudah bisa turut mensejahterakan keluarganya masing-masing. Sebab, kalau pekerja di MPS HM Sampoerna itu konsepnya sudah bagus, fasilitas kesehatan juga bisa dipakai untuk suami dan anaknya,” ungkapnya.

Selain itu, program kemitraan antara PT HM Sampoerna dengan Sampoerna Retail Community (SRC), sebagai wadah usaha kecil menengah (UKM) retail yang telah dibentuk di 34 provinsi meliputi 408 Kabupaten/Kota dan melibatkan lebih dari 60.000 mitra dagang, ini juga merupakan contoh program pemberdayaan UKM khususnya peretail tradisional di tingkat nasional.

BERITA TERKAIT

BI Dukung Kerangka Kerja Kebijakan Terintegrasi IMF

      NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyambut rencana IMF untuk menyusun kerangka kerja kebijakan…

Pertimbangkan Kondisi Pasar - Anak Usaha BUMN IPO di Paruh Kedua

NERACA Jakarat – Sejak pembukaan perdagangan di tahun 2019, baru tiga perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi…

Pemprov Banten Dukung Pengembangan Kawasan Industri Halal

Pemprov Banten Dukung Pengembangan Kawasan Industri Halal NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung langkah Badan Penyelenggara Jaminan Produk…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

AMMDes Pacu Produktivitas, Siap Rambah Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

KKP Permudah Pelayanan Perijinan Pakan dan Obat Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) percepat pelayanan perijinan pakan dan obat ikan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan…

INDI 4.0 Untuk Ukur Kesiapan Sektor Manufaktur

NERACA Jakarta – Memasuki satu tahun implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah melaksanakan beberapa agenda yang tertuang dalam…