NERACA

Jakarta – Rencana pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital harus diikuti dengan adanya sumber daya manusia yang memadai. Untuk itu, sebaiknya pemerintah juga turut mengoptimalkan peranan pendidikan vokasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki literasi digital yang memadai.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti mengatakan, mengoptimalkan pendidikan vokasi membutuhkan kerjasama banyak pihak, seperti pemerintah daerah dan juga industri. Sinergi keduanya diharapkan bisa membuat kurikulum dan pengajaran yang diterapkan menjadi tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah daerah, lanjutnya, harus mampu mengidentifikasi potensi daerahnya agar bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan kurikulum dan industri yang ada di daerah tersebut. Terkait pengembangan ekonomi digital yang diharapkan mampu menyentuh semua sektor, pemerintah daerah juga sebaiknya memiliki perencanaan yang matang soal pengembangan fasilitas SMK yang mendukung kegiatan praktik para siswa.

“Pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Di antaranya adalah mengenai kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktik dan juga laboratorium. Kurangnya fasilitas ini menyebabkan para siswa yang menempuh pendidikan vokasi tidak memiliki cukup sarana untuk mengembangkan keahliannya dan sulit mengikuti perkembangan industri,” ungkap Indra.

Idealnya, SMK memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan alat / teknologi terbaru untuk memudahkan mereka melakukan workshop. Workshop akan sangat membantu mereka untuk bisa mempraktikkan keilmuannya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan nantinya. Pendidikan vokasi seharusnya mengedepankan pelatihan keterampilan praktis yang sangat bergantung pada alat.

 “Dengan maraknya fokus pemerintah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era industri 4.0, pemerintah jangan sampai lupa untuk mengurusi demand industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi. BPS mencatat mayoritas dari total pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia merupakan lulusan SMK. Hal ini menandakan bahwa lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri,” jelas Indra.

Penyiapan sarana dan kelengkapan SMK penting dilakukan. Selain itu, permasalahan kurikulum ini dapat diminimalisir dengan andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di wilayah masing-masing. Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Pemerintah daerah lah yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menentukan hal-hal seperti ini, karena mereka pasti tahu betul keadaan industri dan ekonomi di wilayahnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi lebih dari 400 ribu siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengikuti program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Program yang digulirkan sejak tahun 2017 ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran.

“Mereka disiapkan agar bisa langsung bekerja setelah lulus, karena telah memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri saat ini. Sebab, mereka mendapatkan pembelajaran yang porsinya 70 persen praktik dan 30 persen teori,” kata Koordinator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Mujiyono.

Mujiyono menyebutkan, hingga tahap kesembilan, pihaknya telah melibatkan sebanyak 2.350 SMK dan 899 perusahaan dengan total perjanjian kerja sama mencapai 4.351 yang telah ditandatangani. “Dalam perjanjian kerja sama tersebut, satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan sesuai kebutuhan dan kejuruan yang diinginkan. Setiap SMK rata-rata ada 200 siswa,” jelasnya.

Program pendidikan vokasi ini telah menjangkau wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. “Kami akan terus lanjutkan, karena antusiasmenya baik dari SMK maupun industri sangat tinggi. Pada bulan Maret ini, akan diluncurkan lagi untuk wilayah Jawa Barat,” imbuhnya. Adapun target pada tahun 2019, sebanyak 2.685 SMK dapat dibina atau menjalin kerja sama dengan industri.

Mujiyono menambahkan, upaya tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. “Selain itu, kami optimistis, program pendidikan vokasi link and match antara SMK dengan industri akan menekan angka pengangguran yang signifikan dari lulusan SMK,” tegasnya.