Perlu Pangkas Rantai Distribusi untuk Peternak Sapi

NERACA

Jakarta – Kesepakatan IA – CEPA yang salah satu poinnya membebaskan bea masuk untuk sapi impor dari Australia ke Indonesia harus disikapi dengan positif. Walaupun akan ada penetapan batasan untuk jumlah sapi impor yang tidak terkena bea masuk, pemerintah sebaiknya tetap memangkas rantai distribusi dan juga mendorong efisiensi beternak bagi para peternak sapi lokal.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, panjangnya rantai distribusi daging sapi lokal memengaruhi harga daging sapi tersebut di pasaran. Hal ini terjadi karena munculnya biaya-biaya tambahan, seperti biaya transportasi. Daging sapi lokal melewati tujuh hingga sembilan tahapan sebelum sampai di tangan konsumen.

“Rantai distribusi dimulai dari peternak yang menjual sapi ke pedagang berskala kecil atau ke feedlot. Kemudian berlanjut ke pedagang berskala besar, pedagang regional, pedagang grosir di rumah potong hewan, pedagang grosir di pasar, pedagang eceran hingga ke konsumen. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena biaya-biaya tersebut pada akhirnya harus ditanggung oleh konsumen,” jelasnya seperti dikutip dari saran resmi.

Sementara itu, sistem distribusi daging sapi impor hanya membutuhkan maksimal dua titik distribusi untuk mencapai konsumen. Rantai distribusi ini tercipta karena daging sapi impor merupakan produk siap masak yang tidak membutuhkan tempat penggemukan hewan, rumah potong hewan dan para pedagang di tempat penampungan ternak sebelum dapat dikonsumsi.

“Selain itu, pengembangan ternak sapi di Indonesia juga seringkali menghadapi tantangan, seperti kurangnya kapasitas peternak serta minimnya penguasaan mereka terhadap teknik ternak dan teknologi yang efisien,” kata Ilman.

Ilman memaparkan, efisiensi peternakan dapat dimulai dengan adanya modernisasi praktik peternakan yang berfokus pada minimalisasi biaya produksi. Walau ada sebagian yang sudah melakukan hal tersebut seperti melalui modernisasi alat pemotongan, namun ada juga peternakan lain di Indonesia yang walaupun sudah melakukan hal tersebut tapi masih harus mengeluarkan biaya produksi yang mahal karena memang minimnya skala keekonomian peternakan mereka (karena sedikitnya jumlah sapi dalam satu peternakan).

Selain itu, inovasi di bidang pakan ternak juga perlu gencar dilakukan. Karena peternak tidak memiliki kapasitas untuk berinovasi, perlu kerjasama antara peternakan dengan lembaga penelitian di bidang teknologi. Contoh yang sudah ada adalah kerjasama serupa di Sumatera Utara antara peternak dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Terakhir, program yang menunjang pengelolaan risiko di industri peternakan sapi perlu terus digalakkan. Satu contoh yang telah dijalankan adalah Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi yang telah digalakkan oleh Kementerian Pertanian.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan pembebasan tarif bea masuk impor sapi asal Australia ada batasannya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu industri peternakan di Tanah Air. "(Bebas bea masuk) sampai jumlah tertentu. Begitu dia lebih dari segitu, maka kena dia (tarif bea masuk impor)," ujar Darmin usai menghadiri seminar Smart Country Initiatives & E-government Experiences Sharing di Jakarta.

Darmin tidak menyebutkan secara detail batasan jumlah impor sapi yang dibebaskan dari bea masuk impor tersebut. Namun, ia memastikan bahwa impor sapi dari Australia tidak akan membuat sapi di dalam negeri semakin membludak. "(Batasannya) nanti tanya Menteri Perdagangan. Tapi, itu yang paling lama diperdebatkan. Dia (Australia) minta berapa, kita ngotot berapa. Ya, jadi tidak akan kemudian berlebih-lebihan, karena begitu lebih dari jumlah itu kena bea masuk," kata Darmin lagi.

Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia resmi disetujui kedua negara pada Senin (4/3/2019). Perjanjian tersebut akan mengeliminasi 100 persen tarif barang asal Indonesia ke Australia dan 94 persen tarif barang Australia ke Indonesia.

Secara terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Nurcahyo di Kabupaten Malang, Selasa, mengatakan bahwa dengan pembebasan Bea Masuk (BM) nol persen terhadap impor sapi asal Australia tersebut tidak akan memberikan pengaruh sebab Jawa Timur tidak menerima daging impor. “Jadi tetap akan menggunakan daging lokal, dan Kabupaten Malang tidak tersentuh daging impor," kata Nurcahyo.

BERITA TERKAIT

Bank Bukopin Siapkan Rp1 Triliun untuk Pembiayaan Kendaraan

    NERACA   Jakarta - PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) menyiapkan kredit modal kerja hingga Rp1 triliun untuk pembiayaan…

DBH Migas Diharapkan untuk Kesejahteraan Rakyat Papua

      NERACA   Jakarta - Peraturan Daerah Khusus tentang Dana Bagi Hasil Migas (Perdasus DBH Migas) diharapkan segera…

ESDM : 64% Produksi Gas untuk Dalam Negeri

    NERACA   Jakarta - Pemerintah telah mengalokasikan 64 persen produksi gas untuk dalam negeri. Dengan alokasi ini diharapkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Pasar Murah Efektif Jaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok

NERACA Jakarta – Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh Sabaruddin Amrullah menyatakan pasar murah yang digelar di seluruh kabupaten/kota di…

Kebutuhan Pokok - Kemendag Catat Pemintaan Sembako Naik Hingga 20% Saat Ramadhan

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut permintaan bahan pokok atau sembako meningkat sekitar 10 persen hingga 20 persen saat…

RI Mendorong Penguatan Sistem Perdagangan WTO

NERACA Jakarta – Indonesia mendorong penguatan sistem perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang disampaikan melalui Pertemuan Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic…