NERACA

Jakarta – Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyampaikan kepada pemerintah untuk mewaspadai penyamaran pembangunan pabrik untuk pemrosesan gula impor. "Presiden waspadai berdirinya pabrik-pabrik gula baru yang indikasinya hanya kedok untuk impor gula mentah," kata Ketua Dewan Pembina APTRI Arum Sabil usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara, baru-baru ini.

Menurut Arum, dirinya menduga banyak pendirian pabrik gula baru namun hanya sebagai samaran untuk pemrosesan gula mentah dari luar negeri. Dia juga menyampaikan kepada Presiden indikasi mafia impor gula di Tanah Air. "Bahkan 'fee'nya dan indikasinya berapa, sudah saya sampaikan ke Presiden," tegas Arum.

Dia menyampaikan agar izin impor dengan alasan memenuhi kapasitas menganggur (idle capacity) dapat diberikan kepada pabrik-pabrik gula yang mengambil tebu dari petani atau yang dikelola negara. "Karena pabrik gula ini harus didorong produktivitasnya dari tebu dalam negeri," jelas Arum.

Selain itu, APTRI juga menyampaikan kepada Presiden pentingnya menentukan Harga Pokok Pembelian gula untuk menyelamatkan petani tebu dan harga di konsumen. Pemerintah membentuk tim independen yang akan diisi oleh akademisi, pakar pertanian hingga peneliti untuk menentukan harga tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) membahas kelangsungan usaha industri gula dan pertanian tebu. "Kami membahas langkah ke depan bagaimana petani bisa untung, tapi konsumen juga tersenyum," kata Menteri Pertanian (Mentan)  Amran Sulaiman ditemui usai mendampingi Presiden menerima pengurus APTRI di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Pengurus APTRI menemui Presiden Jokowi dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina APTRI Arum Sabil, Plt Ketua DPP APTRI Sunardi Edy Sukamto, dan Sekjen APTRI Anwar Asmali.

Menurut Amran, pemerintah membentuk tim independen untuk menentukan Harga Patokan Gula Petani. Dia menambahkan tim independen akan diisi oleh akademisi, pakar pertanian, hingga peneliti.

Sementara itu, Arum Sabil menjelaskan industri gula berbasis tebu dari rakyat saat ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. "Pertanian tebu hampir tidak memiliki nilai ekonomi karena rata-rata harga gula petani kadang-kadang hampir menyentuh di bawah biaya produksi, bahkan sudah di bawah biaya produksi," katanya.

Ia telah menyampaikan usulan kepada Presiden agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan pembelian gula petani. "H-3 bulan sebelum petani panen atau pabrik gula giling itu sudah harus ditetapkan, karena kami butuh kepastian dan perencanaan," ujar Arum.

Menurut dia, Presiden menyanggupi pada Maret 2019 akan mengumumkan kebijakan tersebut berdasarkan hasil temuan dari tim independen. Selain jaminan harga pokok pembelian, Arum juga meminta pemerintah memberi jaminan kepastian pembelian gula dari petani dengan mengatur kebijakan impor gula secara ketat.

Sebelumnya, diwartakan, rembesnya gula rafinasi ke pasar gula konsumsi adalah salah satu permasalahan gula nasional. Salah satu penyebabnya adalah adanya restriksi pada kebijakan impor untuk gula konsumsi. Restriksi ini menyebabkan perbedaan harga yang cukup jauh antara gula rafinasi dengan gula konsumsi.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pembatasan ini tidak mampu menjamin ketersediaan gula dengan jumlah yang sesuai dengan permintaan konsumen. Hal ini menyebabkan harga gula konsumsi menjadi fluktuatif. Restriksi yang ditetapkan pemerintah pada kebijakan impor gula konsumsi antara lain adalah, gula konsumsi hanya bisa diimpor oleh BUMN dengan volume impor yang ditentukan. Selain itu, volume, waktu dan ketentuan pelaksanaan impor lainnya sangat tergantung pada rapat koordinasi antar kementerian.

Pada kebijakan impor gula rafinasi, selain BUMN, sebaiknya pihak swasta juga diberikan kewenangan dalam mengimpor. Dengan adanya pelibatan pihak swasta, maka mereka dapat mengimpor sesuai dengan kebutuhan pasar domestik.