Di tengah kondisi pasar Indonesia yang besar tentunya menjadi sasaran empuk bagi asing yang sudah siap mengincarnya. Wajar jika di kemudian hari Unicorn berbondong-bondong membanjiri pasar dalam negeri, yang berimplikasi pada tantangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, apakah mampu untuk mengisi celah profesional di bisnis rintisan (start-up) yang sedang booming saat ini?

Dari keberadaan 7 Unicorn di ASEAN, empat diantaranya berada di Indonesia yaitu Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Keempat bisnis start-up digital itu sudah masuk dalam genre Unicorn karena valuasi bisnisnya sudah mencapai di atas US$1 miliar.

Otomatis kapasitas modal kita yang sangat terbatas tentu mengundang masuk asing sebagai pemilik Unicorn tersebut. Itu sebabnya banyak kekhawatiran, bahkan kecurigaan bahwa Unicorn ini bakal menjadi mesin uang Indonesia untuk kemudian dibawa ke negeri asal si investor.

Namun, Menkominfo Rudiantara menyatakan bahwa kewaspadaan terhadap kepemilikan saham asing di Unicorn wajar. Tapi hal  itu tidak perlu berlebihan. “Jadi kalau ditanya unicorn milik siapa, untuk siapa, milik kita. Betul ada kekhawatiran ini kita juga harus senantiasa alert, senantiasa waspada, tapi jangan membuat diri kita paranoid,” katanya di Kemenkominfo, belum lama ini.

Dia mengingatkan, sekalipun porsi saham asing di Unicorn berjumlah besar, tidak otomatis membuat mereka menguasainya. Jadi bisnis ini berbeda dengan konvensional, di mana pemilik saham terbesar memegang kendali. Hal ini tak berlaku buat bisnis start-up. Venture capital atau pemilik modal di start-up hanya sebatas memberi pendanaan.

Data BKPM mengungkapkan, modal asing yang masuk ke Indonesia untuk start-up di Indonesia termasuk Unicorn antara US$2 miliar hingga US$2,5 miliar per tahun. Bila dikonversi ke rupiah Rp14.000 per US$, menjadi sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Lepas dari komplikasi maupun keunikan modal bagi bisnis Unicorm, sebenarnya ada persoalan besar di tengah arus deras masuknya modal asing di Unicorn kita, yakni soal sulitnya mendapatkan SDM yang handal di bisnis tersebut.

Sayangnya perkembangan itu justru menjadi bumerang bagi pelaku industri e-commerce dan digital rintisan. Mereka kini sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai. Penyebabnya, kurangnya pasokan tenaga kerja digital, sementara kebutuhannya terus bertambah. Mereka bahkan harus saling berebut, saling membajak karyawan.

Kondisi itu membuat tarif gaji dari karyawan digital tak karuan. Bahkan ada disebut-sebut tenaga kerja digital yang sudah memiliki pengalaman kerja di luar negeri gajinya mencapai puluhan juta rupiah.

Menurut Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung, berkembangnya teknologi membuka peluang baru di dunia bisnis. salah satu yang muncul adalah bisnis toko online alias e-commerce dan Unicorn, belum diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja di sektor industri digital ini.

Untuk Unicorn saja konon membutuhkan software engineer bisa mencapai 1.000 orang. Jumlah tersebut belum bisa diimbangi dengan kemampuan perguruan tinggi menghasilkan lulusan di bidang tersebut. Pasalnya, ITB, ITS, Gunadharma, Binus, STT Telkom, dan kampus yang melahirkan software engineer, baru meluluskan ribuan sarjana tiap tahunnya, belum tentu cocok spesifikasinya dengan yang dibutuhkan. Akibatnya menimbulkan gap antara kebutuhan dan ketersediaan software engineer.

Selain software engineer, tenaga kerja sektor digital yang masih sulit ditemukan di Indonesia adalah tenaga analis data. Padahal, peran analis data dalam bisnis e-commerce dan Unicorn sangat penting dalam menentukan strategi dan kelangsungan bisnis itu sendiri di masa depan. Ini tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia di masa depan.