‎BPKP Targetkan Audit Enam OPD Terbesar APBD 2018 Kota Depok

Selain ‎Audit Dana Bansos dan Hibah

NERACA

Depok - ‎Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini sedang intensif targetkan Audit 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbesar nilai total dana APBD yang telah direalisasilkan sesuai ketentuan akhir Tahun Anggaran pada 31 Desember 2018. Selain itu, dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah diperkirakan akan jadi prioritas pemeriksaan di beberapa OPD dengan total nilai dananya yang terbesar. Demikian rangkuman bahan dan keterangan dari narasumber NERACA di lingkungan Pemkot Depok, Jawa Barat, hingga kemarin.

"Tim audit BPKP Jawa Barat untuk memeriksa sekitar 40 OPD termasuk Badan Usaha Milik Daerah yang ada di lingkungan Pemkot Depok terkait realisasi pengelolaan APBD 2018 Perubahan yang dananya berasal dari berbagai sumber," ujar salah seorang pemeriksa senior Inspektorat Kota Depok yang tidak mau disebutkan namanya.

Narasumber tidak menjelaskan tentang sumber pendapatan APBD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan sah lainnya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal perolehan PAD yang potensial masih belum maksimal masuk ke kas keuangan daerah yang masih berkisar Rp 1 triliun lebih rata-rata pertahunnya.

Sumber NERACA‎ hanya menjelaskan, bahwa OPD yang akan diutamakan adalah: Dinas PUPR, Dinas Rumkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan."Dinas ini mengunakan dana APBD ratusan miliar dan ada yang mencapai Rp 500 miliar lebih. Sehingga jadi prioritas disamping OPD lainnya yang akan diacak untuk jadi sample audit," katanya menjawab NERACA tanpa menyebutkan berapa jumlah tim audit dan namanya dari BPKP.

Menurut data yang diperoleh NERACA dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok; APBD 2018 Perubahan yang totalnya sekitar Rp 3,4 triliun lebih, realisasi‎nya berkitar rata-rata 80 persenan dari semua OPD di Pemkot Depok pada perhitungan sampai 31 Desember 2018.

Bahkan menurut Ahmad, Kabid Akuntansi BKD Kota Depok‎ angka realisasi tersebut ada beberapa OPD yang rekapitulasinya belum di input semua."Misalnya dari BLUD RSUD dan BUMD PDAM, persentasenya masih sekitar 50 persenan," ujar Ahmad tanpa menjelaskan BUMD dan KUPT lainnya.

Kemudian BKD Kota Depok juga belum merilis tentang data rincian realisasi PAD dan rincian terakhir lainnya untuk target capaian yang telah direalisasilkan. Sampai berita ini diterbitkan, semua OPD juga masih belum terbuka dan transparan, apalagi dalam hal realisasi kegiatan yang dananya dari hibah APBD Perubahan 2018.

Sekedar informasi, Volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, Jawa Barat tahun 2019 mencapai Rp3,39 triliun setelah resmi disahkan dalam rapat Paripurna DPRD setempat.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan besaran APBD tersebut naik 14,68 persen dari anggaran sebelumnya. Besaran angka tersebut semuanya telah dirinci secara proposional. Idris menjelaskan salah satu peningkatan dari APBD 2019 ada pada Besaran alokasi biaya tak terduga (BTT). BTT tersebut naik kurang lebih Rp 10 miliar karena perlunya penanganan-penanganan pada peristiwa bencana yang tidak terduga. Dasmir

‎