NERACA

Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Ma'ruf Amin mencetuskan gagasan tata kelola ekonomi negara yang berlandaskan keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Motor utama konsep ini adalah koperasi agar ekonomi nasional menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Konsep tersebut tertuang dalam buku The Ma'ruf Amin Way yang diluncurkan pada Jumat, (1/2) di gedung Smesco Indonesia. Hadir Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim, pengurus NU, pengurus Muhammadiyah dan para penggerak koperasi.

Dalam buku yang ditulis oleh Sahala Panggabean dan Anwar Abbas tersebut Ma'ruf menekankan salah satu cara untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan, berpihak pada keumatan dan menjunjung tinggi kedaulatan adalah dengan gerakan koperasi. "Kita ingin gerakan koperasi ini memang menjadi motor yang utama ke depan supaya ekonomi kerakyatan akan benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi nasional kita," tegas Ma'ruf.

Menurutnya konsep ekonomi harus benar-benar sesuai dengan Pancasila dan UUD1945, yaitu konsep yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.

Dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang berarti keadilan dalam semua aspek lebih dalam masalah ekonomi. UUD 1945 juga menegaskan bahwa membangun ekonomi Indonesia berdasarkan kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, mutualisme.

Ma'ruf mengatakan konsep ekonomi yang dahulu ditanamkan dengan membangun konglomerasi melalui teori trickle effect down terbukti gagal. Justru yang terjadi kesenjangan ekonomi nasional.

"Saya bukan ahli ekonomi spesifikasi saya itu syariah cuma menurut pengamatan saya teori trickle down effect teori yang dianut akan melahirkan konglomerat dan diharapkan nanti menetes ke bawah ternyata tidak netes-netes. Yang atas tetap makin kuat yang bawah makin lemah," tegas Ma'ruf.

Untuk itu, Ma'ruf berpandangan perlu ada usaha yang jelas dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan dan keumatan dalam berbagai sektor baik dari industri, kalangan pertanian, kalangan jasa, sektor keuangan, sektor budidaya, budidaya pertanian, budidaya peternakan, budidaya kelautan dan juga sektor riil maupun juga sektor jasa. Ia mendorong rakyat terpacu menjadi usahawan termasuk juga para santri menjadi santripreneur.

Ia juga mengatakan perlu keberpihakan dari pemerintah untuk membuatkan regulasi-regulasi yang menopang dan juga ada kemauan dari ekonomi kuat untuk bekerjasama di dalam membangun ekonomi kerakyatan."Kemauan dan kesungguhan dari kelompok ekonomi kuat untuk ngambil peran di dalam rangka berkolaborasi dan bersinergi dengan kelompok ekonomi kecil," katanya.

Ma'ruf menegaskan konsep ekonomi yang berlandaskan kerakyatan ini sudah dijalankan dengan bermitra dengan pengusaha besar melalui penanaman singkong, tanaman jagung dan juga sudah mulai dirintis beberapa proyek lain. Mohar/Rin