Antasari: Pencegahan Korupsi Era Jokowi Sangat Terasa

Antasari: Pencegahan Korupsi Era Jokowi Sangat Terasa

NERACA

Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasati Azhar menyebut upaya pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat terasa.

Menurut Antasari Azhar dalam Diskusi Publik bertajuk "Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi" yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (9/1), pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin terasa karena adanya peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih.

"Pak Jokowi itu orang baik dan kita dapat merasakan dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan karena banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun sebenarnya lebih karena peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi pemerintah," ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Menurut dia, masyarakat bisa melihat langsung sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, ia juga melihat adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan."Masyarakat bisa melihat pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat bisa bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan bisa bertanya di mana masalahnya," kata Antasari.

Meningkatnya peran masyarakat, menurut dia, juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga aparat dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan, salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara."Dulu, APBN itu belum bisa digunakan pada Januari. Sekarang, pada Januari anggaran sudah bisa digunakan tanpa harus menunggu berbulan-bulan," kata mantan jurnalis tersebut.

Hal yang lebih penting dan mendasar lagi, menurut Johan, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan."Di situ sangat jelas arah dan komitmennya," kata dia.

Sedangkan Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyebut, hal yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah aspek pengawasan atau monitoring."Negara perlu melakukan sendiri, sehingga kita bisa mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah seperti apa," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita NERACA Yogyakarta - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara…

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar NERACA Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan supervisi dan pencegahan korupsi di…

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Jabatan Plt Dirut BJB Dinilai Berdampak Besar

Jabatan Plt Dirut BJB Dinilai Berdampak Besar NERACA Jakarta - Sejak diberhentikannya Ahmad Irfan dari posisi Direktur Utama Bank BJB…

KPK Temukan Ribuan Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat

KPK Temukan Ribuan Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 1.031 aset…

KPK Dalami Proses Pengadaan Barang Terkait Kasus Krakatau Steel

KPK Dalami Proses Pengadaan Barang Terkait Kasus Krakatau Steel NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami proses pengadaan…