Antasari: Pencegahan Korupsi Era Jokowi Sangat Terasa

Antasari: Pencegahan Korupsi Era Jokowi Sangat Terasa

NERACA

Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasati Azhar menyebut upaya pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat terasa.

Menurut Antasari Azhar dalam Diskusi Publik bertajuk "Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi" yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (9/1), pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin terasa karena adanya peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih.

"Pak Jokowi itu orang baik dan kita dapat merasakan dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan karena banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun sebenarnya lebih karena peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi pemerintah," ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Menurut dia, masyarakat bisa melihat langsung sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, ia juga melihat adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan."Masyarakat bisa melihat pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat bisa bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan bisa bertanya di mana masalahnya," kata Antasari.

Meningkatnya peran masyarakat, menurut dia, juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga aparat dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan, salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara."Dulu, APBN itu belum bisa digunakan pada Januari. Sekarang, pada Januari anggaran sudah bisa digunakan tanpa harus menunggu berbulan-bulan," kata mantan jurnalis tersebut.

Hal yang lebih penting dan mendasar lagi, menurut Johan, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan."Di situ sangat jelas arah dan komitmennya," kata dia.

Sedangkan Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyebut, hal yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah aspek pengawasan atau monitoring."Negara perlu melakukan sendiri, sehingga kita bisa mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah seperti apa," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Korupsi dan Transaksi Bursa

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Perdagangan bursa di awal tahun 2019 mencetak IHSG…

Dosen: Perlu Rencana Kongkrit Berantas Korupsi

Dosen: Perlu Rencana Kongkrit Berantas Korupsi NERACA Depok - Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Vishnu…

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi NERACA Jakarta - Dibalik rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Identifikasi 20 Proyek SPAM Diduga Terjadi Praktik Suap

KPK Identifikasi 20 Proyek SPAM Diduga Terjadi Praktik Suap NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya 20 proyek…

DPR: Pemohon Uji UU Telekomunikasi Tidak Berkedudukan Hukum

DPR: Pemohon Uji UU Telekomunikasi Tidak Berkedudukan Hukum NERACA Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anwar Rachman,…

KPPU Teliti Dugaan Kartel Harga Tiket Pesawat dan Kargo

KPPU Teliti Dugaan Kartel Harga Tiket Pesawat dan Kargo NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai penelitian terkait…