Harga Beras Medium Naik Tipis, Pemerintah Ikhtiar Stabilisasi - Kebutuhan Pokok

NERACA

Jakarta - Pemerintah berupaya menstabilkan harga beras yang sempat naik tipis pada Desember 2018 dengan meningkatkan operasi pasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan harga beras medium terpantau naik 0,4 persen atau sekitar Rp45 per kilogram sementara beras premium hanya naik 0,04 persen.

Mantan gubernur Bank Indonesia itu menjelaskan bahwa langkah pemerintah menurunkan harga beras melalui operasi pasar dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Presiden (Jokowi) juga bertanya ke Bulog, operasi pasarnya berapa sih. Kira-kira 2.400 ton per hari. Presiden bilang naikkan, supaya harganya balik lagi ke harga sebelumnya," kata Darmin, disalin dari Antara.

Ia menilai beras untuk operasi pasar oleh Bulog tidak mudah untuk dinaikkan begitu saja karena perlu memperhatikan jaringan yang ada. Rata-rata operasi pasar Bulog sekitar dua hingga tiga ribu ton per hari.

"Tetapi kalau (operasi pasar) empat hingga lima ribu ton sehari mestinya bisa. Di Bulog stok banyak, tidak ada masalah. Stok mungkin mendekati tiga juta ton. Kalau hanya operasi pasar hingga 15 ribu ton sehari itu tidak ada masalah," ujar Darmin.

Selain itu, Darmin juga mengatakan bahwa penyebab kenaikan tipis harga beras di Desember 2018 tidak mudah untuk dijelaskan. Menurut dia, pencatatan harga beras oleh BPS mengambil beberapa merek sekaligus untuk kemudian dicari rata-ratanya. "Jadi, persisnya mana yang naik kami juga tidak tahu. Tapi intinya, supaya turun kembali ya berasnya harus dijual yang lebih banyak," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan kondisi pangan secara nasional aman saat liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menjelaskan bahwa memang kemungkinan ada kenaikan dari sisi harga untuk telur ayam, bawang merah, dan beras.

"Di pangan praktis tidak ada masalah serius. Kami tidak melihat ada persoalan," kata Darmin ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, disalin dari Antara. "Mengenai pangan, ada sedikit kenaikan harga telur ayam. Yang naik juga sebenarnya sedikit bawang merah, tetapi karena ini sudah mulai musim hujan maka panennya sudah lewat," ujar dia.

Sementara terkait beras, Darmin menyebutkan mengenai kemungkinan peningkatan harga hingga 0,5 persen ketika liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Ia meminta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk lebih banyak melakukan operasi pasar, terutama di sekitar DKI Jakarta.

"Beras naiknya sedikit, sekitar 0,4 persen sampai 0,5 persen. Kami meminta Bulog untuk operasi pasar lebih banyak terutama di Jakarta dan sekitarnya. Untuk beras, stok masih 2,4 juta ton (per hari ini)," kata Darmin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan pasokan pangan di Jakarta dalam kondisi aman dan terjaga menghadapi Hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. "Terkait inflasi, Insya Allah inflasi stabil dan dalam jangka panjang kita akan mencari solusi-solusi memastikan bahwa pasokan kebutuhan pangan di Jakarta terjamin dengan baik," kata Anies usai Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Balaikota DKI Jakarta.

Rapat tersebut bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bulog Provinsi DKI Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polda Metro Jaya, serta tiga Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan pangan. Mengenai inflasi, Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Trisno Nugroho menjelaskan, inflasi di DKI Jakarta sampai dengan November 2018 terjaga dan tetap mendukung sasaran inflasi nasional 3,5 persen, kurang lebih satu persen.

Pada November 2018, menurut Trisno, tingkat inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 0,30 persen (mtm) atau 3,33 persen (yoy). Hal ini didukung oleh stabilitas harga pangan, serta tarif transportasi di Ibu Kota.

"Secara umum, stabilitas inflasi Ibu Kota berdampak besar bagi terjaganya inflasi Indonesia secara keseluruhan, karena bobot DKI Jakarta yang mencapai 20,15 persen pada inflasi nasional," jelas Trisno.

Menurut Trisno, stabilitas inflasi di DKI Jakarta akan terus dijaga serta dituangkan ke dalam bentuk "roadmap" pengendalian inflasi. Roadmap tersebut akan disusun oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2019-2021 yang menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi di Jakarta.

Sementara itu, pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjamin stok beras di gudang logistik aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat seluruh kabupaten/kota se-DIY menghadapi libur akhir tahun 2018.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan kesiapannya mengalokasikan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung Selatan.

"Stok beras Bulog secara nasional lebih dari 2,2 juta ton. Gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia siap menyalurkan stok tersebut bila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah baik untuk bencana alam maupun untuk stabilisasi harga," kata Budi atau akrab disapa Buwas sebagaimana disalin dari Antara.

BERITA TERKAIT

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita NERACA Yogyakarta - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara…

Mahasiswa Difabel Diberikan Beasiswa Rp1 juta/bulan oleh Pemerintah

Akses masyarakat memperoleh pendidikan tinggi terus ditingkatkan, terutama dalam pendanaan. Selain melalui beasiswa Bidikmisi, pemerintah juga akan mengalokasikan beasiswa bagi…

Bunga The Fed Diyakini Hanya Naik Sekali

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dongkrak Daya Saing Batik dengan Substitusi Impor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing industri batik dan tenun dalam negeri. Hal ini dilakukan guna menghasilkan…

Siap Jaga Stabilitas Harga Barang Pokok Menjelang Puasa

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan jajaran pemerintah terutama Kementerian Perdagangan siap menjaga harga dan ketersediaan barang kebutuhan…

IEU CEPA Diminta Dikaji Ulang, Tapi Bukan Karena Sawit

NERACA Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana…