NERACA

Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) hingga 2029. "Kami coba menghitung kebutuhan investasi Rp600 triliun untuk eksekusi rencana induk yang sudah ada dari 2018 hingga 2029," kata Kepala BPTJ Bambang Prihantono dalam usai diskusi akhir tahun 2018 di Jakarta, Jumat (14/12).

Dia mengatakan kebutuhan investasi tersebut bukan hanya dari pemerintah pusat, dalam hal ini BPTJ, melainkan juga dari pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga lainnya yang sudah tercantum dalam RITJ. "Memang investasi itu bukan hanya kewenangan pemerintah pusat tapi juga ada di Pemda. Itu tidak termasuk dari Kementerian PU, misalnya jalan tol," katanya.

Bambang mengupayakan sebagain besar proyek akan dikerjasamakan dengan swasta, contohnya hunian berbasis transportasi (TOD) melalui skema "availability payment". Beberapa target dari RITJ itu sendiri yakni, mewujudkan pemakaian angkutan umum (moda share) dari 20 persen saat ini menjadi 60 persen di 2029, cakupan angkutan umum dari 30 persen menjadi 80 persen, kecepatan rata-rata kendaraan dari 12 kilometer per jam menjadi 30-40 kilometer per jam, perpindahan moda tidak lebih dari tiga kali, pengadaan bus tambahan hingga 1.000 unit penerapan jalan berbayar dan lainnya.

Dalam kesempatan sama, Direktorat Prasarana BPTJ Heru Wisnu menuturkan pihaknya harus mengupayakan kerja sama dalam pembiayaan tersebut. "Dengan besarnya angka Rp600 tirliun, ini kita harus mengupayakan pembiayaan kreatif. BPTJ juga bertugas mengawal bagaimana terwujudnya RITJ dengan pembiayaan kreatif, katanya.

Pembiayaan kreatif yang dimaksud, yaitu kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (Pina). Salah satu proyek yang dikerjasamakan adalah TOD Poris-Plawad serta MRT East-West. "MRT East-West salah satunya pembiayaan dari KPBU, dalam RITJ juga kita diguaskan 54 TOD itu pun cukup besar sekitar Rp150 triliun," katanya.

Rasio penggunaan transportasi umum di Jabodetabek pada 2018 telah mencapai 29,9% dari total pergerakan orang. Angka tersebut mencapai hampir setengah dari target Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang menargetkan rasio pergerakan orang dengan transportasi umum mencapai 60% dari total pergerakan orang di Jabodetabek pada 2029.

Angka 60% tersebut merupakan target yang ditetapkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang tertuang dalam Perpres No.55/2018 dan menjadi tanggung jawab BPTJ untuk memastikan agar angka tersebut tercapai. Selain target rasio penggunaan transportasi umum yang sebesar 60%, pada 2029 nanti BPTJ juga ditargetkan untuk mempersingkat waktu perjalanan dari asal ke tujuan hingga 1,5 jam, meningkatkan kecepatan rata-rata transportasi hingga 30km/jam, mengembangkan cakupan pelayanan transportasi umum hingga 80% total jalan. Sekaligus memperpendek akses masyarakat ke transportasi umum hingga 500 meter, dan meminimalisir total perpindahan moda maksimal 3 kali.