NERACA

Jakarta - Subsidi pupuk secara langsung yang dilakukan dinilai tidak efektif untuk menggantikan pola sebelumnya. Subsidi pupuk secara langsung dengan memberikan dana tunai ke kelompok tani akan menimbulkan keruwetan ketika mereka harus mencairkannya ke bank.

“Sistem RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) ternyata masih lebih baik," kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Mentan, sejak September 2010 lalu, pemerintah melakukan ujicoba subsidi pupuk secara langsung ke petani guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas subsidi pupuk.

Subsidi dalam bentuk pemberian uang langsung kepada petani dan mengeluarkan dana sekitar Rp100 miliar itu pada tahap awal dilakukan di Kabupaten Karawang dengan luas lahan 100 ribu ha dan jumlah pupuk sebanyak 20 ribu ton.

Pelaksanaan subsidi pupuk secara langsung tersebut didasarkan pertimbangan distribusi dengan metode RDKK selama ini banyak mengakibatkan rembesan pupuk di luar sektor tanaman pangan sehingga tidak sampai ke petani yang membutuhkan.

Setelah dilakukan ujicoba di Karawang, imbuh Mentan, ternyata sistem RDKK jika dijalankan secara efektif tidak akan menimbulkan kebocoran bahkan bisa terkontrol dengan baik serta ada jaminan petani mendapatkan pupuk. “Jadi secara teknis subsidi langsung ternyata tidak lebih baik (dari sistem RDKK),” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengungkap, penyaluran pupuk di provinsi tersebut dengan sistem RDKK bisa berjalan efektif.

Menanggapai isu kelangkaan maupun distribusi pupuk yang tidak sesuai peruntukannya, Bibit mengaku telah melakukan pembenahan dan perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi dengan melibatkan camat dan kepala desa/lurah untuk ikut melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi pupuk di Jawa Tengah.

Selain itu pihaknya juga melakukan penataan dan pengetatan persyaratan distributor pupuk anorganik sehingga jumlahnya kini menurun dari 220 distributor pada 2008 menjadi 198 distributor.

“Apabila ditemukan ada distributor yang melakukan penyimpangan distribusi maka izin usaha sebagai distributor pupuk dicabut dan tidak boleh lagi melaksanakan distribusi pupuk,” jelasnya.

Stok Beras

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo menyatakan, meski harga rata-rata beras nasional mulai menurun bersamaan dengan datangnya masa panen padi, pemerintah tetap menyiapkan stok beras untuk melakukan operasi pasar beras di daerah-daerah berpotensi lonjakan harga tinggi yang membutuhkan intervensi.

“Operasi pasar tetap dilakukan di daerah-daerah yang kenaikan harganya tinggi, kalau lonjakan harganya sampai 10% dan berpotensi naik terus. Untuk operasi pasar digunakan beras medium,” jelasnya.

Menurut Dia, Pemerintah memantau pergerakan harga beras di semua wilayah dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga beras, agar harga beras tidak naik terlalu tinggi atau turun terlalu rendah hingga di bawah harga pembelian pemerintah.

Dari laporan pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok yang dipublikasikan Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional beras kualitas medium pada 4 Maret 2011 tercatat Rp7.250/Kg. Harga tertinggi tercatat di Padang, sebesar Rp10.625/Kg, dan yang terendah di Yogyakarta Rp5.435/Kg.

Sementara harga rata-rata nasional beras kualitas medium selama 1-4 Maret 2011 tercatat Rp7.279/Kg, lebih rendah dari harga rata-rata selama Februari 2011 yang sebesar Rp7.432/Kg.

Meski telah menunjukkan kecenderungan turun, harga rata-rata bulanan beras medium selama 2011 masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tahun 2010, harga rata-rata beras selama Februari tercatat Rp6.419/Kg dan pada Maret seharga Rp6.318/Kg.

Menurut data Kementerian Perdagangan, pemerintah telah menyalurkan 483.470 ton beras atau 61,28% dari rencana Raskin selama Januari-Maret 2011 untuk membantu keluarga kurang mampu mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan mengendalikan harga beras.

Pemerintah, melalui Perum Bulog, sejak Januari sampai 4 Maret 2011 juga telah menyalurkan 97.862 ton beras melalui operasi pasar beras untuk meredam kenaikan harga beras di daerah-daerah yang membutuhkan intervensi.