NERACA

Jakarta – Para pebisnis anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) kembali meminta pemerintah untuk memahami dasar Bea Keluar (BK) komoditas minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Gapki bahkan mendesak pemerintah agar menetapkan BK sebesar 3% secara flat yaitu pada harga rata-rata CIF Rotterdam US$900 per ton dan konsumsi Rumah Tangga Miskin (RTM) 12 kg/kapita/tahun.

Sekretaris Jenderal GAPKI Joko Supriyono menyatakan, fungsi BK CPO adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Saat ini pemerintah melakukan revisi BK untuk mendukung program hilirisasi di industri CPO.

Menurutnya, BK sebesar 3% dengan harga CIF sebesar Rotterdam US$900 akan memberikan nilai yang cukup signifikan bagi subsidi RTM.

“Apakah modelnya progresif atau flat itu urusan nanti. Yang terpenting kembalikan dulu ke tujuan semula yakni stabilisasi harga minyak goreng karena implementasi BK saat ini sudah melenceng dari tujuan semula,” kata Joko kepada NERACA di Jakarta, Kamis.

Joko memandang, kebijakan yang dikeluarkan Indonesia mengenai CPO, tidak dijalankan secara total, berbeda dengan Malaysia. “Ketika Malaysia mengenakan tarif flat, Indonesia malah mengenakan BK progresif. Sementara ketika Malaysia memperuntukkan penerimaan BK untuk kepentingan industri, Indonesia malah sebaliknya. Itulah kenapa kita anggap ini lari dari tujuan semula untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng,” tandas Joko.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan. Menurutnya, permintaan revisi BK bukan baru bergejolak saat ini, namun sudah sejak lama. Hanya saja hingga kini pemerintah belum menunjukan respon yang cukup baik.

“Kita ingin perubahan BK itu yang skemanya jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Kalau tujuan untuk penerimaan negara ya dibilang untuk penerimaan negara. Jangan katakan ini untuk stabilisasi minyak goreng, kalau dalam praktiknya sebetulnya adalah bentuk sumber penerimaan negara dan apa yang dinyatakan dengan yang dipraktikan jelas berbeda,” tukas Fadil.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, Pemerintah akan memberlakukan BK CPO yang baru dengan mengunakan sistem progresif tidak flat, bukan dalam bentuk progresif seperti yang diminta Gapki.

“Hal yang terpenting dari penerapan BK ini adalah efektivitas dana penyaluran BK. Idealnya penerapan BK itu progresif dan dilakukan secara flat. Namun akan beresiko ketika harga turun. Apakah pihak industri masih mau menerima ketika harga CPO turun karena selama ini perkiraan mereka harga CPO akan mengalami peningkatan,” tegas Deddy.

Deddy menambahkan, penerapan BK selama ini belum dapat meningkatkan pertumbuhan industri hilir CPO. Alasannya, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri hilir CPO seperti pembenahan infrastruktur, ikllim usaha yang kondusif dan permintaan akan produk pengolahan CPO.

“Masalah pertumbuhan industri bukan hanya masalah harga, tapi juga masalah kesiapan infrastruktur dalam negeri. Selain itu juga iklim usaha harus kondusif serta permintaan dari luar dan dalam negeri harus banyak sehingga pertumbuhan industri bisa cepat,” ujar Deddy.

Mengenai aliran dana BK sendiri, Deddy mengungkap, masih diperlukan koordinasi antar pemerintah untuk memperjelas mengenai aliran dana BK. “Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai mekanisme pengajuan dana BK,” tandas Deddy.