NERACA

Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK), dinilai belum mendapatkan dukungan 100% dari PDI Perjuangan.

Hal itu ditegaskan pengamat politik sekaligus akademisi Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Reni Suwarso. Padahal PDI Perjuangan adalah partai besar pengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar-Mahfud pada pemilu presiden 2024.

“Jujur ya. Menurut saya Pak Todung (Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud) dan Pak Mahfud orang yang paham hukum. Tetapi saya melihat tuntutan paslon 03 sekadar basa-basi, demi memenuhi permintaan politik. Saya tidak melihat PDIP memberikan support 100% untuk kasus ini,” tutur Reni saat dihubungi di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Selain itu Reni mengkhawatirkan saat ini para elit partai politik justru sibuk dengan pembagian kekuasaan untuk kabinet pemerintahan yang akan datang, sehingga abai terhadap pasangan calon yang diusung.

Seperti diketahui, tim hukum calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pun mengajukan gugatan yang sama ke MK.  Padahal, menurut Reni gugatan yang diajukan paslon 01 dan 03 ke MK merupakan wujud kekecewaan selama ini terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Saya tuh khawatirnya kita di bawah ini dibikin saling ribut, padahal diam-diam para elit sedang diskusi berbagi kekuasaan. Paslon 01 dan 03 kan selama ini nggak kurang melaporkan kasus ke Bawaslu, tapi tindakan Bawaslu lagi-lagi hanya bersifat teguran. Jadi, wajar jika mereka maju ke lembaga yang lebih tinggi, tapi usai pemilu ini partainya kok malah lebih sunyi ya. Apakah mungkin partai-partai tersandera karena Jokowi memegang kartu truf beberapa petinggi partai?”, demikian Reni mempertanyakan.

Sementara itu, menanggapi eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada sidang kedua sengketa pilpres, Reni berpendapat seharusnya keputusan MK dalam mengubah persyaratan kandidat presiden cukup menjadi bukti dasar atas kekisruhan Pemilu 2024.

Reni kemudian memaparkan pandangannya terkait alur kekisruhan ini. Menurutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengikuti jejak Soeharto yang terpilih dalam enam kali pemilu. Jokowi dinilainya berambisi agar terpilih kembali untuk ketiga kali di Pemilu tahun 2024.

“Tapi, kesempatan menjadi presiden tiga periode, ternyata gagal ditolak oleh Megawati Sukarnoputri, presiden kelima Indonesia dan Ketua Umum PDI Perjuangan, yang mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menetapkan batasan dua masa jabatan,” ungkap Reni.

Menurutnya, Jokowi kemudian melakukan rencana cadangan dengan mendorong Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk menjadi kandidat. Namun rencana itu belum pasti, siapa yang akan menjadi kandidat presiden dan siapa yang menjadi kandidat wakil presiden.

“Lagi-lagi rencananya dirusak oleh Megawati yang menginginkan Ganjar menjadi kandidat presiden dan Prabowo menjadi kandidat wakil presiden dengan argumentasi partainya memiliki kursi di DPR lebih banyak,” tuturnya.

Keputusan Megawati, menurut Reni sudah dibaca jauh-jauh hari sehingga, Jokowi siap dengan rencana cadangan berikutnya. Mendorong anak sulungnya yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

“Tapi, Gibran masih junior, umurnya belum cukup. Jokowi nampaknya kemudian meminta adik iparnya yang menjadi Ketua Majelis Hakim Konstitusi (Anwar Usman) untuk merevisi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” jelas Reni.

Ia berpendapat, langkah Jokowi tidak berhenti hanya di situ, Jokowi mengikuti langkah-langkah Soeharto dalam mempersiapkan pemilu. Jokowi dengan kuasa sebagai presiden pun memastikan bahwa mekanisme dan aturan pemilu menguntungkan anaknya.

Para pemilih dimobilisasi dengan bantuan sosial (bansos), padahal hal tersebut adalah program negara yang disetujui berbagai fraksi di DPR. Para oposisi pun dinilai Reni mulai dibungkam, salah satunya dengan cara pembunuhan karakter di media sosial dan intimidasi.

"Jokowi memainkan dua kartu truf. Pertama, memberikan proyek negara kepada para loyalisnya. Kedua, menggunakan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Kepolisian untuk mengendalikan lawannya,” ujarnya.

Reni yang juga Senior Fellow di Australia-Indonesia Centre, mengungkapkan, 'kaki tangan' Jokowi ada di mana-mana selama Pemilu 2024. Ada 123 kepala daerah sementara yang dilantik oleh Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri. Jokowi juga memastikan loyalitas TNI/Polri dengan mengangkat Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah orang-orang yang pernah bertugas di Surakarta, tepatnya ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada 2005 hingga 2012.

Bahkan jauh sebelum pelaksanaan pemilu 2024, Reni melihat rakyat sudah digiring dengan imajinasi bahwa Gibran akan mendapatkan suara terbanyak dan terpilih sebagai wakil presiden. Sama persis dengan mobilisasi pemilih yang masif dilakukan di masa Soeharto. Pemilu belum dilaksanakan masyarakat sudah tahu siapa yang menang.

“Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, mungkin Jokowi akan bernasib sama dengan Soeharto. Jangan sampai ada Reformasi jilid dua,” pungkasnya. mohar/fba