NERACA

Jakarta - Pemerintah mengandalkan perusahaan listrik swasta nasional untuk kelancaran megaproyek pembangkit 35.000 megawatt. Pihak swasta nasional akan bekerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk kelancaran proyek ketenagalistrikan. "Bisnis listrik itu konservatif tapi (nilainya) sangat besar. Makanya kita buka untuk asing, tapi nasional akan dikedepankan dan diprioritaskan untuk program ini. Pokoknya kebutuhan listrik harus kita penuhi secepat-cepatnya," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (12/3).

Dirinya, mengaku membutuhkan peran swasta nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik yang tiap tahun mengalami peningkatan. Diperkirakan, kebutuhan listrik nasional pada 2025 mencapai 100.000 megawatt (MW). "10 tahun lalu kebutuhan listrik kita hanya 25 Gigawatt (Gw). Karena pertumbuhan ekonomi berkembang, maka (kebutuhan) listrik juga akan meningkat. Makanya kita harus mendorong (pasokan) listrik," ujarnya. 

Pada kesempatyan yang sama, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Harry Jaya Pahlawan mengatakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga harus dilihat dari teknologinya. Sebab, kendala pembangunan proyek ketenagalistrikan banyak juga disebabkan karena teknologi. "Krisis di sisi pembangkitan dan pendistribusian listrik itu sudah ada di depan mata yakni 2019. Untuk itu MKI akan mendorong agar pembangkit yang akan dibangun dalam program 35.000 MW harus yang menggunakan energi ramah lingkungan dan memakai teknologi yang efisien," tuturnya.

Sementara itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mengatakan, dalam pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt, dana yang akan tersalurkan mencapai hingga Rp1.000 triliun. Dia mengatakan pemerintah mendorong agar perusahaan dan industri Indonesia yang memenuhi sendiri kebutuhan teknologi pembangkit tersebut.

"Alangkah baiknya jika dalam pembangunan listrik dapat menggunakan tekhnologi lokal. Perusahaan Indonesia sudah bisa bikin boiler, travonya. Sama dengan di industri hulu migas kita dorong jangan impor lagi, kalau di jasa seismic di darat 70% sudah dari Indonesia yang mengangani, tapi kalau 'offshore' memang jasa seismic yang digunakan dari Indonesia baru 15%," ujar dia.

Masih terkait teknologi yang digunakan untuk pembangkit listrik 35.000 MW, dirinya menggarisbawahi penggunaan teknologi pengolahan batu bara yang mampu menurunkan pelepasan emisi karbon. Selain itu, teknologi pengolahan energi air, gas, dan panas bumi.

"Kita tidak mau gagal yang untuk 35.000 MW, jadi kita gunakan batu bara, air, gas, dan panas bumi. Yang skala kecil-kecil kita pakai energi angin, surya, gelombang laut," ujar dia.

Pengembangan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Angin, menurut dia, digarap dengan meninggikan tiang kincir angin hingga 120 meter dan kincir (blade) sepanjang 60 meter guna mendapatkan angin.

"Kata ahlinya kalau di bawah 100 meter anginnya tidak ada, jadi teknologi tiangnya dikembangkan dibuat sampai 120 meter. 'Blade'nya 60 meter, entah bagaimana nanti bawanya tapi yang jelas itu dikerjakan," ujar Indroyono.

Semua teknologi pembangkit listrik selain dari yang berbahan bakar batubara, gas, panas bumi, dan air, Indroyono menegaskan terus dikembangkan dalam skala kecil dan menjadi bagian dari inovasi. "Tapi kalau yang 35.000 MW harus jadi, kalau tidak bahaya," ujar dia.

Terkait dengan pembangunan pembangkit listrik ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mendapat tugas untuk membagi-bagi industri mana saja yang siap memasok komponen dan siap membangun pembangkit tersebut. [agus]